• Homepage
  • >
  • Nasional
  • >
  • Susi Pudjiastituti VS Luhut Binsar Panjaitan Kembali “Ribut”

Susi Pudjiastituti VS Luhut Binsar Panjaitan Kembali “Ribut”

  • Redaksi
  • 3 ago
  • 0

Susi Pudjiastuti, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menjawab permintaan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

“Kalau keputusan hukum dari pengadilan harus dimusnahkan ya harus dimusnahkan,” kata Susi

Tindakannya atas penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia dilandasi undang undang.

Hal ini membuat Susi merasa,bahwa tindakan penenggelaman kapal dilindungi undang-undang dan diketahui Presiden.

“Mohon disosialisasikan mungkin masih banyak yang belum tahu penenggelaman kapal pencuri dan pelarangan ABK asing itu ada diatur dalam UU Perikanan NKRI,” ujar Susi.

Menteri Susi lagi-lagi menegaskan, langkahnya dalam penenggelaman kapal juga bukan semata mata kemauan dirinya.

“Kalau keputusannya (pengadilan) disita, ya disita,” tutur Susi.

Susi mengatakan, dalam proses penenggelaman kapal ada prosedur yang perlu dilakukan. Prosedur tersebut, kata Susi, melalui putusan hukum yang ada.

“Penenggelaman kapal dilaksanakan atau dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri. Bukan kemauan pribadi atau menteri,” ujar Susi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tindakan dalam penenggalaman kapal perlu dihentikan. Ia menilai, langkah yang dilakukan Susi rekan di kabinetnya tersebut sudah cukup selama tiga tahun terakhir ini.

Ia menilai, saat ini langkah terbaik yang perlu juga dilakukan adalah meningkatkan produksi ikan nasional. Luhut menilai, ekspor ikan dan pengembangan industri ikan nasional masih kurang.

“Tidak ada lagi penenggalaman tahun 2018 ini. Cukuplah itu. Fokus sekarang adalah meningkatkan produksi agar ekspor naik,” ujar Menko Luhut dengan bijak.

Luhut juga menjelaskan, pihaknya sudah berkordinasi dengan Susi mengenai hal ini. Luhut mengatakan, ke depannya KKP perlu meningkatkan produksi dengan memperbaiki kualitas tangkap.

Selain itu, menurut Luhut, potensi ikan nasional bisa dimanfaatkan dengan membuat industri dari hulu ke hilir. “Jadi bukan lagi pengalengan, atau ditangkap lalu dikirim saja. Bisa sampai pada pengolahan. Atau frozen, jadi kirim langsung ke negara-negara tujuan,” tambah Luhut.

Luhut menyebutkan, pada tahun ini, pemerintah juga akan berfokus pada produksi ikan di penangkaran, seperti ikan Napoleon yang ditangkarkan di Natuna. “Itu ada 35 ribu ekor yang bisa diekspor,” ucapnya.

Luhut berujar Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga memerintahkan semua investasi kelautan dan perikanan pada 2018, yang membawa kebaikan, harus dilakukan. Asalkan dengan beberapa syarat, seperti teknologi yang ramah lingkungan.

“Mau datang dari langit ke tujuh, dari neraka, atau dari mana pun investornya, asal ramah lingkungan, tidak apa-apa,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Luhut, syarat lainnya adalah investor boleh menggunakan tenaga asing pada tiga sampai empat tahun pertama. Namun setelah masa tersebut investor harus menggunakan tenaga kerja dari Indonesia.

Luhut juga ingin agar kapal yang terbukti dipakai pada kasus illegal fishing agar disita dan dijadikan aset negara.

Berdasarkan aturan yang berlaku, memang terdapat beberapa sanksi bagi pelaku kasus illegal fishing di Indonesia.

Selain dengan penenggelaman kapal dan penyitaan, juga ada sanksi kapal digunakan untuk kepentingan lain, seperti untuk koleksi museum, keperluan pendidikan, hingga bahan penelitian.

baca juga: Majalah MATRA edisi cetak terbaru

Previous «
Next »

Tinggalkan Balasan

Be designer for your site
Background Pattern
                       
Background Image
           
Skins
           
Page Width
Full Width Boxed Width