• Homepage
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Harga Beras Naik, Publik Pertanyakan Peran PT Food Station

Harga Beras Naik, Publik Pertanyakan Peran PT Food Station

  • Ananda Honasan
  • 8 ago
  • 0

Harga beras di DKI Jakarta melambung tinggi. Karena itu, publik mempertanyakan bahkan meragukan peran PT Food Station Tjipinang Jaya selaku pengelola Pasar Induk Beras Cipinang dalam menstabilkan harga beras di Jakarta.

Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network Achmad Sulhy menegaskan PT Food Station Tjipinang Jaya tak memainkan peran penting, bahkan turut andil di balik kenaikan harga-harga beras di Jakarta. “Peran PT Food Station dalam menetralisir atau menstabilkan harga beras di Jakarta nol persen,” kata Sulhy, di Jakarta (12/1/2018).

Padahal, ujar Sulhy, BUMD pangan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang juga mengelola Pasar Induk Beras Cipinang ini mengemban amanah untuk menjaga stabilitas harga, persediaan, sekaligus pasokan beras di Jakarta.

“Apa yang digembar-gemborkan bahwa mereka bisa menjaga stabilitas harga ternyata hanya klaim. Nyatanya sekarang harga-harga beras melambung tinggi, pasokan seret, bahkan perusahaan ini tak memiliki stok beras berarti,” kata Sulhy.

Sulhy mengakui, kondisi melambungnya harga ini merupakan siklus tahunan karena sejumlah daerah produsen beras belum memasuki masa panen. Namun, ujarnya, bila PT Food Station bisa mengantisipasi, lonjakan harga beras di Jakarta bisa dicegah dari awal.

Ia menambahkan, stok beras di Pasar Induk Cipinang berada dalam posisi terendah dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis PT Food Station sendiri di website resminya, per januari ini stok 31 ribuan ton. Bandingkan pada 2016 dan 2017 yang punya stok 46 ribu dan 34 ribu.

Dari sisi harga, ujar dia, tahun ini mengalami lonjakan harga yang begitu signifikan dibanding dua tahun sebelumnya. Per januari ini, harga beras melonjak di kisaran 11.000, naik jauh dari 2016 Rp 9.700 per kg dan Rp 9.500/kg pada 2017.

“Pertanyaan selanjutnya di manakah peran PT selaku stabilisator harga, stok, maupun pasokan beras di Jakarta?” ujarnya.

Sulhy mengatakan, sekarang harga-harga sudah melonjak tinggi. Sementara, ujarnya, BUMD pangan ini tak memiliki stok beras, sementara pasokan juga berkurang.

“Bila pun ada stok, itu stok punya pedagang, bukan punya PT Food Station. Jadi, di mana pula peran PT Food Station sebagai buffer stock. Digunakan untuk apa saja PMD Rp 300 miliar tahun lalu, bila sekarang saja gudang PT Food Station tak punya stok?” katanya.

Karena itu, Sulhy meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon serius keadaan ini. Sebab, ujarnya, gonjang-ganjing harga beras bisa menaikkan atau bisa menurunkan presiden karena bisa memicu revolusi.

“Bila terus-terusan begini, bukan tak mungkin nama Anies selaku Gubernur DKI Jakarta juga bisa tercoreng,” katanya. Ia juga meminta Anies untuk memberikan teguran, sanksi, atau bahkan mencopot Direksi PT Food Station bila ternyata didapati BUMD ini tak bekerja secara maksimal dan semestinya.

Ia menyarankan, sebaiknya Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta yang baru dibentuk Gubernur DKI serius juga melakukan analisis optimalisasi PMD yang sudah digelontorkan kepada semua BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk kepada PT. Food Station.

Hal ini, ujarnya, untuk pencegahan penyelewengan uang rakyat Jakarta yang seharusnya menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dan solusi kebutuhan pangan bagi warga Jakarta.

 

Previous «
Next »

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Be designer for your site
Background Pattern
                       
Background Image
           
Skins
           
Page Width
Full Width Boxed Width