HukumNasional

Reshuffle Menteri dan Kepala Badan, Usai Silaturahmi Lebaran?

Sapari: "Jangan Sampai Sekeliling Presiden Memiliki Citra Buruk & Tersangkut Masalah Hukum."

Eks Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Drs. Sapari, Apt., M.Kes melaporkan langsung ke Presiden Jokowi.
600Views

MATRANEWS.id — Tak hanya reshsuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhembus kencang usai lebaran ini. Bertujuan sebagai upaya penyegaran dalam meningkatkan performa suatu pemerintahan.

Pasalnya, ada sejumlah menteri terserat kasus korupsi. Ini soal performa dari menteri tertentu dalam menjalankan amanahnya dan output dari kebijakan yang banyak merugikan negara.

Juga soal integritas, yaitu ada track record kasus kriminal, korupsi, pelecehan dan aspek lainnya yang dapat merusak kredibilitas pemerintah. Tidak amanahnya dan tidak profesional.

Penyegaran beberapa Kepala Badan, kabarnya juga akan dilakukan.

“Patut diduga, Kepala BPOM telah melanggar hukum,” ujar Eks Kepala Balai Besar POM Surabaya, Drs. Sapari. Apt. M.Kes, kepada sejumlah jurnalis di kawasan Istana Negara.

Secara blak-blakan, Sapari menyebut Kepala Badan POM RI, Dr. Ir. RR. Peni Kusumastuti Lukito MCP tak menjalankan misi dan visi Presiden Jokowi dan mencederai pemerintahan sekarang.

Eks Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Drs. Sapari, Apt., M.Kes melaporkan langsung ke Presiden Jokowi terkait keberatan dan banding administrasi penerbitan SK Pensiun yang ditetapkan Kepala BPOM atas dirinya.

“Setelah lebaran ini, adalah momentum baik, untuk Presiden Jokowi menjaga nama baik dan mempertahankan citra baik yang dimiliki. Jangan sampai, para sekelilingnya memiliki citra buruk dan tersangkut masalah hukum,” tutur Sapari.

Pria ini pernah menjadi Kepala Balai Besar POM Terbaik 2018. Namun, ketika menggerebek pabrik obat tanpa ijin, yang dibacking oknum Relawan Jokowi, akhirnya Sapari diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BBPOM di Surabaya oleh Kepala BPOM tanpa alasan dan dasar yang jelas.

Atas hal tersebut, pria yang pernah bertugas di Badan Narkotika Nasional selama 9 tahun ini menggugat Surat Keputusan pemberhentiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan registrasi perkara Nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT, yang diputus tanggal 8 Mei 2019.

Pada release yang disebar ke jurnalis terdapat Amar putusan, PTUN. Putusannya sebagai berikut:

(1). Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2). Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP. 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV-b) dari Ka BBPOM di Surabaya;

(3). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP 05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes, NIP 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina TK.I (IV-b) dari Ka BBPOM di Surabaya;

(4). Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;

(5). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun anehnya, sehari setelah putusan PTUN Jakarta tersebut, tepatnya tanggal 9 Mei 2019 pukul 14:08 wib Drs. Sapari, Apt., M.Kes menerima Surat Keputusan (SK) Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tentang Pensiun, yang ternyata Pensiun TMT tanggal 1 Oktober 2018 ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 oleh Ka BPOM Dr. Ir. RR. Peni Kusumastuti Lukito, MCP.

Perkara pemberhentian dari jabatan Kepala BBPOM di Surabaya masih berjalan di PTUN Jakarta, artinya bahwa ini belum final. Belum berkekuatan hukum tetap.

Sejak bulan November 2018 sampai sekarang akhir bulan Mei 2019 hampir 8 (delapan) bulan Drs. Sapari, Apt., M.Kes tidak menerima gaji yang menjadi “hak” nya sehingga tidak bisa menafkahi anak isteri.

“Presiden Jokowi orang baik, semoga kinerjanya tidak direcoki dengan orang-orang yang ‘semau gue’ bertindak yang lari dari koridor hukum,” kata Sapari.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, ibu Penny Kepala BPOM yang datang bersama suami dan anak-anaknya ke Istana Negara saat silaturahmi lebaran ke Jokowi, tak menjawab. Perempuan kelahiran 9 November 1963 itu agak tergesa, seraya menggandeng anak-anaknya.

Sebaliknya, sang suami yang ramah tersenyum dan ramah menyapa segenap jurnalis yang ada, termasuk ke majalah Matra.

baca juga: majalah Matra edisi terbaru

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »