Selasa, September 17, 2019
Hotline Kerjasama-Iklan 0816-1945288 eksekutifmatra@gmail.com
Nasional

Asri Hadi: “Presiden Jokowi Tidak Setuju Terhadap Beberapa Substansi Inisiatif DPR dalam RUU KPK.”

925Views

Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK diantaranya kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara.

MATRANEWS.id — “Yang perlu dicatat itu,  Presiden Jokowi tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK,” ujar Asri Hadi, selaku Pengurus Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI).

Asri Hadi melihat,  Jokowi sudah menegaskan bahwa revisi UU KPK adalah RUU usulan DPR. Tugas pemerintah kemudian adalah meresponsnya dengan menyiapkan daftar isian masalah (DIM) dan menugaskan menteri untuk pembahasan.

Tapi, menurut Jokowi, UU KPK tetap perlu direvisi secara terbatas. Jokowi meyakinkan bahwa KPK tetap akan jadi lembaga sentral dalam pemberantasan korupsi serta tetap lebih kuat dari lembaga lainnya.

Asri Hadi termasuk menyayangkan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat operasional kepada Presiden Joko Widodo.

Keputusan ini buntut dari rencana DPR merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan terpilihnya pimpinan baru periode 2019-2023.

Yang pasti, masih menurut Asri Hadi, pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah menyiapkan pijakan untuk program pembangunan SDM.  “Yang sejalan dengan program KPK dan harapan kita semua, yakni berantas  korupsi,” ujarnya.

Asri Hadi memahami jika KPK, Kepolisian, juga Kejaksaan komit dan fokus pada upaya pencegahan korupsi.

Sebagai pimpinan media massa, Asri Hadi setuju pembahasan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebar dengan baik.

Asri Hadi juga berharap semua pihak menghormati keputusan komisi III DPR memilih 5 nama komisioner KPK yang baru dari suara terbanyak. DPR juga telah menunjuk ketua KPK yang baru yaitu Firli Bahuri, menakhodai komisi anti rasuah itu hingga 2023 mendatang..

Dari 56 anggota DPR yang telah melakukan voting dengan melingkari 5 dari 10 nama capim KPK, 5 nama capim KPK dengan suara terbanyak adalah Firli Bahuri 56 suara, Alexander Marwata 53 suara, Nurul Gufron 51 suara, Nawawi Pomolango 50 suara, dan Lili Pintauli 44 suara.

Jokowi meyakinkan bahwa KPK tetap akan jadi lembaga sentral dalam pemberantasan korupsi serta tetap lebih kuat dari lembaga lainnya.
  • Asri Hadi sebagai Pengurus Asosiasi Media Digital Indonesia menegaskan, jaringan organisasinya terus mengedukasi informasi soal KPK dengan benar.
Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »