BudayaInternasionalNasional

Berjuang Merebut Hak Bali – “Bagai Kerbau Dicocok Hidung”

I Nyoman Dhamantra
420Views

Oleh: I Nyoman Dhamantra

——————————————————

Diunggahnya sosialisasi tentang perjuangan “Berjuang Merebut Hak Bali” di media sosial, tentunya membawa banyak komentar, spekulasi ataupun dugaan yang bermacam-macam, di tengah bergulirnya tahun politik.

Di samping keberhasilan yang diraih dari perjuangan “Merebut Hak Bali”, pastinya belum dapat memuaskan semua pihak. Pada akhirnya semua itu berpotensi menimbulkan kesan sebagai pencitraan belaka.

Itu sah-sah saja, namun perlu untuk diketahui, keberadaan saya sebagai wakil rakyat membuat saya tidak punya pilihan lain, kecuali harus tetap berkewajiban memberikan kerja, kerja dan kerja politik yang terbaik. Selebihnya, saya serahkan kepada rakyat untuk menilai.

Seperti yang diuraikan dalam sosialisasi tentang perjuangan “Berjuang merebut hak Bali” di medsos, gerakan merebut kesejahteraan rakyat ini, dimulai dengan upaya mengajak rakyat untuk memaknai kedaulatannya. Negara ada karena adanya rakyat, dan pemerintahan dibentuk karena rakyat memiliki harapan dan tujuan.

Tidak ada lagi yang lebih serius dan fundamental dari itu.

Akan ironi sekali, apabila negara berkomitmen bahwa segala sesuatunya hanya diperuntukan kepada kemakmuran rakyat. Namun, di sisi lain rakyat hidupnya semakin susah dan semakin terpinggirkan. Dan yang lebih tragis lagi rakyat tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun harus “dipaksa” keluar dari Bali dengan dalih program transmigrasinya.

Hal ini di Bali, berlangsung dari pemerintahan ke pemerintahan tidak ada perubahan.

Lantas, di mana letak arti Kedaulatan Rakyat?

Untuk itu hal utama yang harus dilakukan adalah upaya membangun dan menyadarkan rakyat akan haknya. Dalam hal ini hak mendapatkan bagi hasil untuk mengatasi beban pelestarian budaya.

Namun demikian, perjuangan ini tidak bermaksud untuk membahas, apalagi menghalangi keinginan rakyat untuk melakukan kegiatan adat ataupun Agama. Untuk itu diharapkan agar perjuangan ini, tidak dikaitkan dengan ritualitas rakyat melakukan yadnya yang sifatnya lebih vertikal.

Bahwa peturunan atau pepeson itu merupakan bagian dari yadnya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi ini murni gerakan menuntut hak rakyat demi meraih keadilan, didalam koridor berbangsa dan bernegara.

Seperti diketahui, tidak seharusnya desa adat bertindak selaku “peminta minta” bantuan sosial (bansos), hibah, ataupun bantuan pelestarian lainnya dari pemerintah maupun pemda.

Babak belurnya daya saing masyarakat adat dengan perannya sebagai pelaku pelestari, seyogyanya membuat hadirnya negara melalui kesadaran pemerintah menanggulangi secara totalitas beban pelestarian, dengan melakukan bagi hasil, khususnya dari totalitas penerimaan pajaknya.

Karena penerimaan pajak itu memang berasal dari kegiatan pariwisata yang sukses menjual keunikan budaya Bali. Sehingga upaya bagi hasil itu harus dilihat dan ditempatkan sebagai bagian dari upaya memberikan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat, demi membantu kewajiban desa adat membiayai pelestarian adat, seni dan budaya Bali.

Saya berterima kasih kepada mereka yang mengkritik, mencibir sampai dengan yang memaki, bahkan kepada yang menteror perjuangan ini sekalipun. Karena justru itu akan memacu dan tidak akan pernah menyurutkan semangat saya memperjuangkan hak rakyat, apalagi saya masih mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat Bali.

Hemat saya, sosialisasi ini penting untuk dilakukan, karena keberhasilan dari perjuangan ini ditentukan oleh kuatnya partisipasi publik untuk mengajak pemerintah memahami persoalan ini, utamanya dukungan para elit kekuasaan, para tokoh dan yang pastinya dukungan rakyat.

Bagi saya kesadaran rakyat menuntut haknya merupakan hal penting dan mendasar, untuk membangun nasionalisme yang utuh, nasionalisme atau semangat kebangsaan yang berdiri diatas kepentingan suku, ras dan agama, guna menghindari tumbuhnya etnonasionalisme yg sempit, melalui upaya menghadirkan negara ditengah jeritan rakyat akan masa depannya.

Proses demokratisasi yang ideal, dimana rakyat dapat memahami dan memaknai haknya dengan proaktif ikut mengawasi jalannya pemerintahan, membuat pemerintah harus sanggup menyelenggarakan pemerintahan dengan proses demokrasi yang sehat, melalui iklim yang kondusif bagi hadirnya masukan, saran, kritik dan protes rakyat.

Oleh karenanya setiap peningkatan partisipasi publik didalam mengawasi jalannya pemerintahan, harus diapresiasi. Karena itu menjadi sinyalemen ataupun tanda tanda jaman akan bangkitnya kesadaran rakyat mengenal haknya.

Sekali lagi, terlepas dari seberapa kuat efektifitas perjuangan ini, harapan kedepan, proses perjuangan “Berjuang Merebut Hak Bali”, setidaknya dapat menstimulasi rakyat mengenali dan mampu menuntut haknya dengan cara yang konstitusional.

Saya sadar betul perjuangan untuk merebut hak Bali ini bukan hal yang mudah, khususnya ditengah tingginya apatisme politik rakyat. Tapi sebagai wakil rakyat, yang wajib bekerja untuk menyuarakan kegelisahan dan kegalauan rakyat akan keterpinggirannya, membuat saya tidak punya langkah lain, kecuali bergerak memperjuangankan, meskipun dengan segala resikonya.

Sesungguhnya program berjuang merebut hak Bali ini telah berjalan hampir 9 tahun, yang diikuti dengan pembentukan Forum perjuangan hak Bali (FPHB) bersama dengan beberapa komponen dan tokoh adat.

Tapi, semua itu tergerus karena satu persatu anggotanya meninggalkan perjuangan, yang tadinya telah menyepakati untuk menuntut hak atas bagi hasil pajak untuk kebutuhan pelestarian budaya di Bali. Hal itu terjadi bersamaan dengan dilahirkannya kebijakan pemerintah propinsi yang memberikan BKK atau Bantuan Khusus Keuangan kepada desa adat.

Saya tidak ingin menuding manuver ataupun kebijakan BKK itu merupakan upaya mengkandaskan forum perjuangan hak Bali.

Tapi, yang saya sayangkan tuntutan biaya pelestarian yang membutuhkan dana Triliunan rupiah per tahun, hanya direspon dengan peningkatan bansos ataupun hibah dari tahun ke tahun selama berpuluh puluh tahun. Padahal peningkatan bantuan pelestarian itu tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemahalan biaya pelestarian.

Maka dari itu, sudah saatnya kini menuntaskan persoalan dengan memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat.

Bila hal ini tidak segera dituntaskan, maka akan menimbulkan pertanyaan, apakah beban pelestarian yang dirasakan oleh rakyat, belum disadari juga oleh para pemangku kekuasaan, sebagai kondisi yang turut memicu proses peminggiran dengan transmigrasinya?

Dan yang paling harus dihindari dari situasi ini, jangan sampai kesulitan rakyat dengan beratnya beban pelestarian, justru dimanfaatkan dengan membuat bansos, hibah atau apapun bentuk bantuan pemerintah lainnya, menjadi komoditi politik. Siapapun rakyat yang membutuhkan, dipaksa wajib memberikan dukungan politik.

Seperti pembahasan diatas, bukankah menghadirkan kesejahteraan rakyat itu telah menjadi kewajiban negara?

Lalu, dimana letak keistimewaan rezim reformasi, bila tetap menempatkan rakyat hanya sebatas obyek kekuasaan, tanpa upaya menegakkan kedaulatannya?

Memang betul rakyat harus patuh kepada aturan dan kewajiban bernegara yang ada, tapi kedaulatan rakyat dengan dari, oleh dan untuk rakyat, membuat rakyat wajib untuk diperlakukan sebagai subyek kekuasaan yang tertinggi.

Rakyat Aceh harus dapat merasakan kedaulatannya di tanah aceh, begitu juga rakyat Papua, Ambon, Lampung, Poso dan seterusnya, termasuk rakyat Bali pun harus dapat merasakan kedaulatan di tanah leluhurnya.

Itu merupakan cara bijak guna memaknai kebhinekaan dalam demokrasi. Tanpa tumbuhnya kesejahteraan rakyat, mustahil keanekaragaman budaya dapat terawat dengan baik. Pelan tapi pasti warisan budaya akan punah sejalan dengan hilangnya kemampuan untuk melestarikan. Kesejahteraan itu harus ditempatkan sebagai hak rakyat yang paling hakiki, bukan sekedar propaganda sebagai alat bernegosiasi dengan rakyat.

Ataupun alat untuk memanipulasi, agar kebijakan ataupun bantuan itu dapat berfungsi sebagai pelet atau teluh yang menjadikan rakyat, bagai kerbau dicocok hidung.

Selama hampir 9 tahun perjuangan ini berlangsung, pada setiap kesempatan reses, saya selalu menyempatkan diri untuk melakukan simekrame dari desa ke desa diseluruh Bali, dalam rangka mensosialisasikan dan menyadarkan rakyat akan haknya.

Namun bersyukur, sejak saya mengenal dan terinformasikan sistem komunikasi dengan media sosial ini, membuat saya lebih mudah berkomunikasi dengan khususnya kepada masyarakat pemilih, terkait perjuangan merebut hak Bali.

Ketika rakyat mendapatkan haknya untuk menikmati kesejahteraan, maka kedaulatan yang dirasakan akan dapat menumbuh kembangkan kebanggaan rakyat atas kebesaran bangsa dan negaranya, dan sekaligus dapat memaknai kemerdekaan dengan lebih baik.

Seperti apa yang dikatakan oleh bapak proklamator kita Bung Karno, bahwa kemerdekaan adalah merupakan jembatan emas untuk mencapai kemakmuran rakyat, ataupun setidaknya, meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Salam Kebangsaan

baca juga: Kolom I Nyoman Dhamantra – klik ini

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »