Dialog Kebangsaan Bersama Prof Yusril Ihza Mahendra

Sabtu 21 November 2026 di Gedung Apung Universitas Indonesia (Area Perpus UI)

Dialog Kebangsaan Bersama Prof Yusril Ihza Mahendra

MATRANEWS.id — Dialog Kebangsaan Bersama Prof Yusril Ihza Mahendra. Politikus lintas rezim, selalu ada di lingkar kekuasaan. Panelis Novrizal (Dosen HTN FH UI), kemudian Tri Anggraeni SH, MH (Dosen HTN FH UI, Direktur Perludem) dan Charles (dosen Universitas Pertahanan).

Setiap Orang Ada Masanya, dan Setiap Masa ada Yusril-nya, Catatan Pinggir Jojo Media Coach

Dari penulis pidato Soeharto hingga orang kepercayaan Prabowo. Enam pemerintahan telah berganti, tetapi nama Yusril tetap bertahan di panggung kekuasaan. Apa rahasia daya tahannya?

Dalam politik Indonesia, pergantian kekuasaan sering kali menjadi garis pemisah antara mereka yang tetap berada di pusat pemerintahan dan mereka yang tersingkir ke pinggir sejarah.

Dan, ada nama yang seolah memiliki tiket khusus untuk melewati setiap pergantian zaman: Yusril Ihza Mahendra.

Ia pernah menjadi penulis pidato Presiden Soeharto. Ia berada di lingkungan Istana ketika B.J. Habibie mengambil alih kekuasaan. Ia menjadi menteri pada pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Di era Susilo Bambang Yudhoyono, ia menduduki kursi Menteri Sekretaris Negara. Kini, di bawah Presiden Prabowo Subianto, ia kembali berada di pusat pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Ada ungkapan yang mungkin tepat menggambarkan perjalanan politiknya: setiap orang ada masanya, dan setiap masa selalu ada Yusril-nya.

Ungkapan itu tentu mengandung nada satire. Tetapi, jika menelusuri perjalanan politiknya sejak penghujung Orde Baru, sulit menyangkal bahwa Yusril merupakan salah satu figur yang memiliki daya tahan politik luar biasa.

Pertanyaan tentang perjalanan panjang itulah yang menarik untuk dibicarakan dalam Dialog Kebangsaan bersama Yusril Ihza Mahendra yang diselenggarakan Kaukus Alumni Universitas Indonesia, Sabtu, 21 November 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di Gedung Apung UI, di depan Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia.

Mengangkat tema “Wakil Presiden Ideal Periode 2026–2029”, forum ini menghadirkan sejumlah akademisi sebagai panelis, yakni Novrizal, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI; Tri Anggraeni, dosen Hukum Tata Negara FH UI sekaligus Direktur Perludem; serta Charles, dosen Universitas Pertahanan.

Kehadiran Yusril menjadi menarik bukan semata-mata karena jabatannya sekarang. Ia adalah saksi sekaligus pelaku dari berbagai perubahan politik Indonesia.

Pengalamannya melintasi pemerintahan yang berbeda memberikan perspektif tersendiri untuk membicarakan relasi kekuasaan, kepemimpinan nasional, dan figur wakil presiden ideal.

Dari ruang penulisan pidato ke pusat kekuasaan

Lahir di Belitung pada 5 Februari 1956, Yusril bukan politikus yang tumbuh melalui jalur birokrasi konvensional.

Latar belakangnya adalah akademisi dan intelektual hukum. Pendidikan hukum dan filsafat di Universitas Indonesia membentuk fondasi pemikirannya, sebelum ia melanjutkan pendidikan pascasarjana hingga meraih gelar doktor.

Jalan masuknya ke lingkaran kekuasaan justru melalui pekerjaan yang jarang terlihat publik: menulis pidato presiden.

Pada dekade 1990-an, Yusril dipercaya menjadi salah satu penulis naskah pidato Presiden Soeharto. Ia pernah mengungkapkan telah menyusun lebih dari 204 naskah pidato selama menjalankan tugas tersebut.

Pekerjaan itu bukan sekadar merangkai kalimat. Seorang penulis pidato presiden harus memahami karakter pemimpin, membaca situasi politik, dan menerjemahkan kepentingan negara ke dalam bahasa yang dapat diterima masyarakat.

Namun, sejarah kemudian menempatkannya dalam sebuah peristiwa yang jauh lebih besar.

Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun berkuasa. Yusril termasuk orang yang terlibat dalam penyusunan naskah pernyataan pengunduran diri tersebut.

Ada ironi dalam episode itu.

Orang yang selama bertahun-tahun membantu merumuskan bahasa kekuasaan Orde Baru ikut terlibat dalam penyusunan kalimat yang mengakhiri rezim tersebut.

Tetapi, berbeda dengan sejumlah tokoh lain yang kehilangan panggung setelah Soeharto jatuh, Yusril justru tetap berada di lingkungan pemerintahan.

Berganti presiden, berganti karakter kekuasaan

Ketika B.J. Habibie menggantikan Soeharto, Yusril masih berada di lingkungan Sekretariat Negara. Ia kembali terlibat dalam penyusunan pidato presiden.

Perubahan itu menuntut kemampuan beradaptasi. Habibie memiliki karakter komunikasi yang berbeda dari Soeharto.

Jika Soeharto dikenal dengan gaya penyampaian yang relatif singkat dan terkendali, Habibie cenderung memberikan penjelasan panjang dan teknis.

Yusril memahami bahwa pergantian presiden bukan hanya pergantian figur. Ada perubahan gaya komunikasi, prioritas kebijakan, dan pendekatan terhadap persoalan negara.

Catatan lain, Yusril tidak ingin selamanya berada di belakang podium.

Pada 1998, Yusril ikut mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), partai yang memiliki hubungan historis dengan tradisi politik Masyumi. Ia kemudian menjadi ketua umum pertama partai tersebut.

Dalam Pemilu 1999, PBB memperoleh sekitar 2,84 persen suara dan menempatkan 13 wakil di parlemen.

PBB memang bukan partai terbesar. Tetapi, dalam konfigurasi politik pasca-Orde Baru, Yusril memiliki modal yang cukup lengkap: intelektualitas, pengalaman birokrasi, kedekatan dengan lingkungan Istana, serta jaringan politik Islam.

Kombinasi itu menjadikannya salah satu figur yang diperhitungkan dalam transisi demokrasi.

Mundur dari pencalonan, masuk ke kabinet

Salah satu episode paling menarik dalam perjalanan politik Yusril terjadi menjelang pemilihan presiden dalam Sidang Umum MPR pada Oktober 1999.

Namanya sempat masuk dalam bursa calon presiden yang diajukan PBB. Namun, menjelang pemungutan suara, Yusril memilih mengundurkan diri.

Keputusan itu terjadi ketika peta politik nasional terbelah antara pendukung Megawati Soekarnoputri dan kelompok yang tergabung dalam Poros Tengah.

Pengunduran diri Yusril kemudian membuka ruang bagi pertarungan politik yang berujung pada terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden.

Dalam sejumlah pemberitaan internasional saat itu, keputusan Yusril dikaitkan dengan pertimbangan menjaga persatuan dan kohesi politik umat Islam.

Begitulah, politik tidak pernah sesederhana pernyataan resmi. Keputusan mundur bisa dibaca sebagai sikap kenegarawanan, kalkulasi politik, atau perpaduan keduanya.

Yang pasti, Yusril tidak meninggalkan panggung pemerintahan.

Setelah Gus Dur terpilih, ia dipercaya menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Kabinet Persatuan Nasional.

Ketika Gus Dur diberhentikan dan Megawati naik menjadi presiden pada 2001, Yusril kembali mendapat tempat. Ia menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong.

Dua presiden dengan karakter politik berbeda, tetapi satu nama tetap berada di kabinet.

Pada Oktober 2004, ketika Susilo Bambang Yudhoyono memulai pemerintahannya, Yusril kembali dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara. Jabatan itu diembannya hingga 2007.

Ia juga pernah menjadi penulis pidato bagi SBY. Dalam wawancara dengan IDN Times, Yusril mengakui pernah menjadi penulis pidato untuk tiga presiden: Soeharto, Habibie, dan SBY.

Dari penulis pidato menjadi menteri, dari menteri bidang hukum menjadi Menteri Sekretaris Negara. Perjalanan itu memperlihatkan bahwa Yusril bukan sekadar orang yang mengenal kekuasaan dari luar. Ia pernah menjadi bagian dari mekanisme internal pemerintahan.

Cristiano Ronaldo-nya politik Indonesia?

Dalam sepak bola, Cristiano Ronaldo dikenal karena kemampuannya mempertahankan relevansi di tengah perubahan klub, pelatih, kompetisi, dan generasi pemain.

Analogi serupa bisa digunakan untuk membaca perjalanan Yusril.

Ia tidak selalu berada dalam posisi yang sama. Kadang menjadi akademisi, politisi partai, menteri, penasihat hukum, maupun figur yang terlibat dalam perdebatan konstitusional.

Tetapi, ada satu hal yang konsisten: kemampuannya tetap diperhitungkan ketika konfigurasi kekuasaan berubah.

Soeharto lengser, Yusril bertahan.

Habibie memimpin masa transisi, Yusril tetap berada di lingkungan Istana.

Gus Dur jatuh, Yusril melanjutkan kiprahnya di kabinet Megawati.

Megawati mengakhiri masa pemerintahannya, Yusril masuk kabinet SBY.

Setelah pemerintahan SBY berakhir, ia tetap aktif di dunia hukum dan politik, sebelum akhirnya kembali ke pemerintahan di bawah Prabowo.

Namun, menyebut Yusril hanya sebagai politikus yang pandai bertahan tentu merupakan penyederhanaan.

Ia memiliki keahlian hukum tata negara, pengalaman birokrasi, kemampuan berargumentasi, dan rekam jejak panjang dalam politik kepartaian. Modal intelektual itulah yang membuatnya memiliki nilai tawar di tengah perubahan kekuasaan.

Babak Prabowo: ujian seorang ahli hukum

Pada 21 Oktober 2024, Yusril dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih.

Posisi tersebut menempatkannya di salah satu simpul strategis pemerintahan Prabowo.

Tantangannya tidak ringan. Reformasi hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, pembenahan lembaga pemasyarakatan, hingga tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum menjadi pekerjaan besar yang harus dijawab.

Di sinilah pengalaman panjang Yusril menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Sebagai akademisi, ia memahami teori dan prinsip hukum. Sebagai politisi, ia mengetahui bagaimana kekuasaan bekerja. Sebagai mantan pejabat di berbagai pemerintahan, ia mengenal birokrasi dari dalam.

Tetapi, mengoordinasikan kebijakan hukum tidak cukup hanya dengan kemampuan intelektual dan pengalaman politik. Ia harus memastikan prinsip supremasi hukum tetap berdiri ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Reputasi seorang ahli hukum pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan argumentasinya, melainkan juga keberaniannya menjaga konsistensi prinsip.

Wakil presiden ideal: figur politik atau penjaga keseimbangan?

Tema Dialog Kebangsaan yang diangkat Kaukus Alumni UI menjadi relevan dalam konteks perjalanan politik Yusril.

Membicarakan wakil presiden ideal bukan semata-mata membicarakan siapa yang pantas menduduki kursi nomor dua. Persoalannya jauh lebih mendasar: seperti apa hubungan presiden dan wakil presiden dalam sebuah sistem pemerintahan?

Apakah wakil presiden cukup menjadi pendamping presiden, menjalankan tugas ketika mendapat mandat, dan menjaga stabilitas politik? Ataukah ia harus memiliki kapasitas kepemimpinan, independensi pemikiran, serta kemampuan menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan strategis?

Dalam praktik politik Indonesia, jabatan wakil presiden kerap berada di wilayah yang tidak sepenuhnya jelas. Konstitusi memberikan kedudukan sebagai pembantu presiden, tetapi dinamika politik sering menuntut peran yang lebih luas.

Wakil presiden ideal setidaknya perlu memiliki tiga kapasitas.

Pertama, kemampuan konstitusional dan pemahaman tata negara. Ia harus memahami batas kewenangan dan mekanisme pemerintahan.

Kedua, kemampuan membangun komunikasi politik. Wakil presiden harus mampu menjembatani kepentingan pemerintah, partai politik, parlemen, dan masyarakat.

Ketiga, integritas serta kemandirian. Ia harus mampu memberikan pertimbangan kritis kepada presiden, bukan sekadar menjadi pengikut keputusan politik.

Pengalaman Yusril melintasi berbagai pemerintahan menjadi modal menarik untuk membahas persoalan tersebut. Ia mengetahui bagaimana kekuasaan bekerja dari dalam, termasuk bagaimana hubungan antara presiden, wakil presiden, kabinet, dan partai politik dibangun.

Namun, pengalaman panjang itu juga menghadirkan pertanyaan yang lebih kritis: apakah kemampuan bertahan dalam berbagai rezim selalu berarti kemampuan menjaga prinsip?

Rahasia panjang umur politik

Ada setidaknya tiga faktor yang bisa menjelaskan daya tahan politik Yusril.

Pertama, kapasitas intelektual. Keahlian hukum tata negara membuatnya memiliki kompetensi yang tidak mudah digantikan oleh politisi biasa.

Kedua, fleksibilitas politik. Ia tidak menggantungkan seluruh kariernya pada satu figur atau satu pemerintahan. Ketika kekuasaan berganti, ia mampu menemukan ruang pengabdian baru.

Ketiga, jaringan dan kemampuan membaca momentum.

Sejak berada di lingkungan Istana pada masa Soeharto, mendirikan PBB, terlibat dalam dinamika Poros Tengah, hingga menjadi menteri dalam sejumlah pemerintahan, Yusril memiliki pengalaman luas dalam mempertemukan kepentingan politik, birokrasi, dan hukum.

Tetapi, ada satu pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar kemampuan bertahan.

Apakah panjangnya perjalanan Yusril di lingkaran pemerintahan merupakan bukti seorang negarawan yang dibutuhkan lintas generasi, atau justru memperlihatkan bagaimana elite politik Indonesia memiliki kemampuan luar biasa untuk mempertahankan relevansi?

Keduanya tidak selalu bertentangan. Seorang negarawan memang harus mampu bekerja dengan pemerintahan yang berbeda. Dan, ia juga harus mempunyai prinsip yang tidak berubah ketika kepentingan politik bergeser.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang tokoh tidak terletak pada berapa banyak presiden yang pernah mempercayainya, berapa kali ia menduduki kursi menteri, atau berapa banyak pidato kenegaraan yang pernah ditulisnya.

Ukuran yang lebih penting adalah warisan kebijakan dan kontribusinya terhadap negara.

Dialog Kebangsaan di Universitas Indonesia menjadi ruang untuk menguji kembali pertanyaan itu.

Bukan hanya tentang siapa wakil presiden ideal, melainkan juga bagaimana seorang pemimpin seharusnya menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik.

Sebab, dalam demokrasi, kemampuan bertahan memang penting. Tetapi kemampuan menjaga prinsip ketika kekuasaan berganti jauh lebih penting.

Setiap orang ada masanya. Namun, dalam perjalanan politik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra tampaknya memiliki kemampuan langka: membuat dirinya tetap relevan di hampir setiap masa.

Itulah keistimewaan sekaligus pertanyaan besar dari perjalanan politiknya.

Setiap Orang Ada Masanya, dan Setiap Masa ada Yusril-nya, Catatan Pinggir Jojo Media Coach
Exit mobile version