Hukum

Mantan KSAL, Ade Supandi Menikmati Libur Alam Pedesaan
HukumNasionalTokoh

Mantan KSAL, Ade Supandi Menikmati Libur Alam Pedesaan

MATRANEWS.id --  Mengingatkan masa-masa silam, tepatnya 30 Desember 1990, dimana itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi Ade Supandi dan Endah Esti Hartanti Ningsih. Itulah, momentum kedua insan ini memulai lembaran hidup baru melalui biduk rumah tangga. "Kami seperti penganten baru lagi sekarang," ujar Laksamana (pur) Ade Supandi, bercanda, seusai meng-upload foto mesra dengan sang kekasih hati. Tak berarti lepas...

baca lanjut:
Yang Tertinggal Dari Surat Ahok, Di Hari Natal
BudayaHiburan KekinianHukumNasional

Yang Tertinggal Dari Surat Ahok, Di Hari Natal

MATRANEWS.id -- Catatan Pinggir Ahok, Kembali Bergulir. Berita ini, sebenarnya tentang eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat penjara. Saat Ahok merayakan Natal di penjara. Ahok mendapat remisi karena telah menjalani masa hukuman selama 6 bulan, dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin selama 6 bulan terakhir. Ia konsisten berkelakuan baik selama di lapas. Selama menjalani masa hukumannya,...

baca lanjut:
Cegah Narkoba Libatkan Komponen Masyarakat, Dari Tokoh Agama, Relawan & Hingga  Masyarakat Titik-Titik Terluar Bangsa ini
Gaya HidupHukumTrend

Cegah Narkoba Libatkan Komponen Masyarakat, Dari Tokoh Agama, Relawan & Hingga Masyarakat Titik-Titik Terluar Bangsa ini

MATRANEWS.id -- Viral foto anak Papua tersenyum, menengadah kepala menghadap ke atas. Wajah polosnya, disamping tulisan: "Jangan Biarkan Senyum dan Kebahagiaan Kami Terhapus Karena Narkoba." Terobosan Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini, menjadi Diskusi Trending Topik P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Relawan anti narkoba program prioritas nasional BNNP Papua, Riska G.E Agaki Wanda. Dokumentasi  saat memberikan...

baca lanjut:
Asosiasi Media Digital Indonesia Kembali Ingatkan Dewan Pers
HukumNasional

Asosiasi Media Digital Indonesia Kembali Ingatkan Dewan Pers

S.S Budi Rahardjo menegaskan, kewajiban penerbit pers atau perusahaan pers mendaftarkan diri ke Dewan Pers bertentangan dengan UU Pers. "Karena bakal menjadi ijin terselubung dari otoritas di bidang pers,” ujar CEO majalah eksekutif yang terbit sejak 1979 ini menjelaskan. Untuk media digital yang sekarang ini demikian banyak, sudah bagus mekanisme Dewan Pers untuk membuat mekanisme pelaporan lewat digital. Hanya saja,...

baca lanjut:
Bersih-Bersih Garuda, Terhadang Pihak Tertentu. Pihak Polisi Turun Tangan?
Hukum

Bersih-Bersih Garuda, Terhadang Pihak Tertentu. Pihak Polisi Turun Tangan?

MATRANEWS.id- Maskapai penerbangan Garuda, lagi-lagi menjadi headline pemberitaan ketika diterpa berbagai kasus dari pelanggaran tata kelola hingga pelanggaran hukum. Maskapai "plat merah" Garuda ini pernah terbelit "kasus", antara lain,  ketika Dirut Garuda disebut dianggap membantu pembunuhan Munir. Kemudian soal suap pembelian pesawat yang mengenai Dirut Emirsyah Satar. Manajemen Garuda Indonesia juga dinilai Badan Pemeriksa Keungan melakukan "pelanggaran berat" rekayasa laporan...

baca lanjut:
Mahfud MD: "Yang Dulu Galak Menjatuhkan Pak Harto karena KKN, Sekarang Jadi Koruptor atau Pendukungnya.".
Hukum

Mahfud MD: “Yang Dulu Galak Menjatuhkan Pak Harto karena KKN, Sekarang Jadi Koruptor atau Pendukungnya.”.

Pernyataan menyindir dalam akun Twitter pribadi milik Mantan Ketua Mahkamah konstitusi (MK), Mahfud MD menjadi viral. Hal ini menanggapi keadaan politik Indonesia dewasa ini. Jelas terlihat, banyak orang yang dulunya keras atau galak menjatuhkan rezim Presiden Soeharto, sekarang malah menjadi koruptor atau pendukungnya. "Ternyata, banyak yang dulu galak menjatuhkan Pak Harto karena KKN, sekarang jadi koruptor atau pendukungnya. Gila, reformasi...

baca lanjut:
Anang Iskandar: "Pembubaran BNN Hanya Mimpi, DPR Arogan."
Hukum

Anang Iskandar: “Pembubaran BNN Hanya Mimpi, DPR Arogan.”

"Tahu enggak, kalau BNN dibubarkan, siapa yang diuntungkan, siapa yang tertawa terbahak bahak?"  -- Dr. Anang Iskandar MATRANEWS.id -  Wacana pembubaran Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditanggapi berbeda oleh masyarakat. Rangkaian dari rapat dengar pendapat terlontar kalau tidak ada terobosan BNN bubarkan saja. Artinya, kalau tidak ada prestasi BNN bubarkan saja atau digabung dengan polisi. Ini...

baca lanjut:
Tanggapan Atas Dasar Hasil RDP Komisi III Dengan BNN.
Hukum

Tanggapan Atas Dasar Hasil RDP Komisi III Dengan BNN.

MATRANEWS.id -- Eksistensi BNN adalah tuntutan konvensi dalam menanggulangi masalah narkotika dunia. Existensi BNN, sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan eksistennya merupakan amanat Konvensi Internasional. Tentunya, dalam rangka menanggulangi masalah narkotika internasional. Kalau sudah tidak dibutuhkan atau efektif, apakah BNN akan dibubarkan? Tidak gampang membubarkan BNN. Karena, mesti atas inisiatif DPR dan pemerintah. Indonesia itu, mengabdopsi Konvensi tunggal narkotika beserta protokol,...

baca lanjut:
Sanksi Bagi TNI-Polri Pengguna Narkotika.
HukumKomunitasNasional

Sanksi Bagi TNI-Polri Pengguna Narkotika.

MATRANEWS.id --  Kolom Aktivis Anti Narkoba/Pengamat Gaya Hidup   "Siapa saja, dimana saja, kapan saja di seluruh dunia, kalau tertangkap melakukan pelanggaran hukum memiliki, menguasai narkotika dengan jumlah terbatas dan digunakan untuk diri sendiri termasuk anggota TNI dan Polri wajib dijatuhi sanksi alternatif berupa sanksi rehabilitasi. Dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan menjatuhkan sanksi rehabilitasi secara khusus diberikan kepada...

baca lanjut:
Hakim PTUN Putuskan Kasus, Kepala BPOM Penny Lukito VS Sapari
Hukum

Hakim PTUN Putuskan Kasus, Kepala BPOM Penny Lukito VS Sapari

Sapari mengaku ada yang tak beres soal pencopotan dirinya, selaku Kepala Balai Besar POM Surabaya yang “mendadak” dan aneh. Ia akhirnya memenangkan gugatan untuk kasus dirinya di PTUN. MATRANEWS.id -- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mendapat apresiasi masyarakat pemerhati kesehatan, dengan obyek sengketa SK Pensiun Sapari, yang dikeluarkan Kepala Badan POM. Majelis Hakim PTUN memenangkan Penggugat/Sapari X-Ka BBPOM...

baca lanjut:
Penegakan Hukum Narkoter, Parsial & Beda Arah.
HukumKomunitas

Penegakan Hukum Narkoter, Parsial & Beda Arah.

Anang Iskandar di MRT #Kepala Badan Narkotika Nasional tahun 2012-2015. MATRANEWS.id --  "Penegak hukum tidak boleh parsial dan beda arah. Karena ini, dapat membuat negara dan masyarakat kebingungan menghadapai permasalahan narkotika, korupsi dan terorisme yang saya sebut dengan narkoter. Akibat parsial dan beda arah, menyebabkan trend perkembangan kejahatan narkoter tidak menurun. Justru meningkat, meskipun penegak hukum menunjukan kinerja baik. Kebingungan...

baca lanjut:
Akankah Kasus Novel Terungkap?
HukumNasionalTokoh

Akankah Kasus Novel Terungkap?

MATRANEWS.id -- Deadline Presiden Joko Widodo  berakhir. Hal ini, dalam konteks mengungkap pelaku penyerangan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. TPF perlu mengungkap dalang kasus penyerangan kepada Novel.  Pelaku penyiram air keras ke Novel, 11 April 2017. Kepala Satuan Tugas Direktorat Penyidikan Kedeputian Bidang Penindakan KPK cedera parah pada kedua matanya setelah disiram air keras oleh...

baca lanjut:
Arief M Edie (Direktur Satpol PP): “Sesama Pelayan Masyarakat, Jangan Saling Menyalahkan.”
HukumNasional

Arief M Edie (Direktur Satpol PP): “Sesama Pelayan Masyarakat, Jangan Saling Menyalahkan.”

MATRANEWS.id --  Kejadian menambang di hutan lindung, merusak kendaraan milik Negara dan penganiayaan petugas penegak hukum, sedang ramai diperbincangkan di dunia maya dan masyarakat pada umumnya. Contoh aktualnya,  kasus di Bangka Belitung.  Tujuh Satpol PP terluka dan mendapatkan perawatan di RSUD Marsidi Judono Tanjungpandan. Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah, bahkan sempat disebut-sebut, disandera oleh beberapa pekerja dalam tambang liar...

baca lanjut:
Akun Buzzer FB Matra News tak ada hubungannya dengan Majalah MATRA dan MATRANEWS.id
Gaya HidupHukumKepolisianNasional

Akun Buzzer FB Matra News tak ada hubungannya dengan Majalah MATRA dan MATRANEWS.id

MATRANEWS.id -- Informasi, narasi yang dilempar Matra News (fanpage) di medsos menimbulkan banyak complain ke redaksi matranews.id. Pilpres usai, tapi masih ada agenda lain dalam Pilkada mendatang. Untuk itu, saya menegaskan Matra News di Facebook bukan menjadi bagian dari keberadaan MATRANEWS.id dan bukan dari produk jurnalistik majalah MATRA. Matra News di FB "disoroti" dan karena rutin pemegang akun melempar video,...

baca lanjut:
Tiga Pilar Solusi, Atasi Kejahatan Meresahkan Masyarakat.
HukumKomunitasNasional

Tiga Pilar Solusi, Atasi Kejahatan Meresahkan Masyarakat.

MATRANEWS.id -- Saat ini, kejahatan “Narkoter” meningkat dan memasuki tahap meresahkan masyarakat. Apa itu narkoter? Ini singkatan dari Narkotika, Korupsi dan Terorisme. Kejahatan “Narkoter” cenderung meningkat karena salah terapi, alias njomplang dalam penanganannya. Loh, kok bisa? Ya, karena faktualnya semacam itu.  Adanya lubang yang cukup lebar, bagi merasuknya ambiguitas. Mana yang perlu dipenjara, mana yang perlu disembuhkan. Dengan kata lain,...

baca lanjut:
Pasukan Keamanan, Antisipasi Serangan Drone & Rudal ke Gedung MPR Serta Istana Negara.
HukumNasional

Pasukan Keamanan, Antisipasi Serangan Drone & Rudal ke Gedung MPR Serta Istana Negara.

MATRANEWS.id -- Jammer dan anti drone sudah aktif di Istana Merdeka, DPR/MPR dan sepanjang rute. Sumber keamanan dari special grup ICSF memberi pesan singkat ke komunitas, untuk semua pesawat berawak dan tidak berawak menghindari area ini. Masih menurut sumber keamanan yang dapat dipercaya ini, semua drone jammer, anti drone juga anti GPS dimaksimalkan power-nya, untuk penghancuran. Antisipasi  serangan drone juga...

baca lanjut:
TNI-Polri Terpapar Radikalisme = Terpapar Narkoba?
Hukum

TNI-Polri Terpapar Radikalisme = Terpapar Narkoba?

“Hal yang sama menyedihkan, kalau sudah TNI-Polri kena (narkoba) itu berbahaya," kata Anang Iskandar, mantan Kepala BNN RI, menyikapi situasi terakhir. MATRANEWS.id—Ramai menjadi perbincangan di dunia maya hingga warung kopi dan pembicaraan masyarakat, ketika seorang istri tentara mencuit sesuatu di medsos, kemudian sang suami dipecat gara-gara itu. Orang lantas teringat, ketika Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut ada sekitar tiga...

baca lanjut:
La Nyalla M Matalitti terpilih sebagai Ketua DPD RI Periode 2019-2024
Hukum

La Nyalla M Matalitti terpilih sebagai Ketua DPD RI Periode 2019-2024

MATRANEWS.id --  Suara yang awalnya untuk GKR Hemas, "beralih" ke senator asal Jawa Timur itu. Proses voting pada Sidang Paripurna Pemilihan Ketua DPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). La Nyalla bersaing dengan Senator Maluku Nono Sampono, Senator Kalimantan Timur Mahyudin, dan Senator Bengkulu Sultan Bachtiar. Tercatat ada 134 senator yang memberikan suaranya di proses...

baca lanjut:
Modus Pembahasan UU Diakhir Masa Jabatan DPR.
Gaya HidupHukumNasional

Modus Pembahasan UU Diakhir Masa Jabatan DPR.

MATRANEWS.id -- Setiap kita melahirkan dan menciptakan sesuatu, pasti punya tujuan. Tugas DPR bersama presiden, adalah membentuk Undang-Undang. Pemerintah punya peran penting, demikian juga DPR “kejar target” agar di mata publik bisa memuaskan. Namun, kalau pembahasannya dilakukan di akhir masa jabatan, inilah yang membuat banyak pihak jadi curiga.  Apalagi, menurut survei, kinerja legislasi DPR periode 2014 -2019 sekarang ini, mendapat...

baca lanjut:
Tatib Pimpinan Daerah (DPD), Memicu Perpecahan di Dewan Pimpinan Daerah RI
Hukum

Tatib Pimpinan Daerah (DPD), Memicu Perpecahan di Dewan Pimpinan Daerah RI

Dalam Tatib yang baru disebutkan:  mereka yang boleh menjadi pimpinan DPD dinyatakan yang tidak pernah melakukan pelanggaran Tatib dan kode etik yang ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan (BK). MATRANEWS.id --  Tata Tertib (Tatib) pemilihan pimpinan yang disahkan dalam sidang paripurna 18 September2019  lalu, terus jadi kontroversi. Sejumlah anggota DPD, mempersoalkan Tata Tertib (Tatib) untuk menjadi pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)...

baca lanjut:
1 2 3 5
Page 2 of 5
Translate »