Berita  

Laporan Pidana Pemilu oleh PPK Kecamatan Pebayuran di Dapil 9 Jabar Masuk Bawaslu RI

MATRANEWS.id — Lima orang terlapor PPK Pebayuran di Bawaslu Kabupaten Bekasi berlanjut dengan dua orang terlapor dari caleg untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat 9 menjadi perhatian publik. Saat surat laporan ke Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta disertai lampiran bukti -bukti dan kronologi beredar di media massa nasional.

Sempat viral berita Menjadi perhatian publik, apa yang baru-baru ini terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pada Selasa (5/3/2024) malam, suasana di Hotel Harper Cikarang, khususnya di ruang pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, dipenuhi oleh puluhan massa pendukung Calon Legislatif (Caleg) dari berbagai partai politik.

Kejadian ini berawal dari tuntutan massa pendukung Caleg Partai Golkar yang meminta agar pleno yang sedang berlangsung dihentikan.

Massa pendukung calon legislatif itu mengungkap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat menggelar pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Pebayuran.

Tak hanya di Kecamatan Pebayuran, kecurigaan terhadap proses pleno rekapitulasi juga meluas ke wilayah Cikarang Utara. Pilegnya untuk DPRD provinsi Jabar Dapil Kab Bekasi Jabar 9.

Relawan pendukung Caleg dari berbagai partai, termasuk Caleg dari Gerindra, meradang karena merasa ada kecurangan yang melibatkan PPK Pebayuran.

Mereka bahkan rela mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi untuk melaporkan indikasi kecurangan tersebut.

Indikasi kecurangan yang disebutkan oleh para pihak ini berasal dari perubahan-perubahan signifikan dalam perolehan suara Caleg dan partai di internal partai.

Bukti-bukti kecurangan yang diduga sengaja dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti perubahan suara dari formulir C1 ke formulir D hasil, menjadi fokus utama dalam laporan yang disampaikan kepada Bawaslu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin, mengonfirmasi adanya laporan dari massa pendukung Caleg Gerindra terkait indikasi kecurangan.

Namun, proses pengkajian masih berlangsung untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formal dan material untuk dijadikan dasar pembukaan kasus.

Menyikapi situasi ini, Koordinator Akademik Pemilu dan Demokrasi (APD) Jawa Barat, Zaki Hilmi, menyarankan agar semua pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 yang memberikan wewenang kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Lebih lanjut, Zaki Hilmi menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu, terutama terkait perubahan dan pergeseran suara antar Caleg dalam internal partai.

Meskipun melalui mekanisme yang ada, seperti penanganan pelanggaran administrasi cepat, Bawaslu memiliki kewenangan untuk merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemeriksaan ulang terhadap data hasil rekapitulasi.

Kasus-kasus seperti ini memberikan tantangan serius terhadap integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di Indonesia.

Masyarakat pun diharapkan untuk tetap waspada dan aktif dalam mengawasi jalannya proses pemilihan umum, serta memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dengan adil dan jujur dalam hasil pemilu yang akhir.

Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Jabar Terganjal Bekasi

Tinggalkan Balasan