Selasa, Agustus 20, 2019
Hotline Kerjasama-Iklan 0816-1945288 eksekutifmatra@gmail.com
HukumTokoh

Nama Kepala Badan POM Menjadi Menteri, Terganjal Laporan Sapari ke PTUN

1.71KViews

Selain menggugat kepala Badan POM, Sapari juga mendesak Presiden Joko widodo untuk memecat Penny K. Lukito dari jabatannya sebagai kepala BPOM.

MATRANEWS.id — Nama Penny K. Lukito (kepala BPOM) masuk dalam “radar” dan perbincangan calon menteri Kesehatan yang akan diputuskan sebelum Oktober ini.

Nama-nama kandidat menteri,  memang sempat beredar luas di wartawan istana dan media digital. Ada menteri kader partai dan usulan relawan, tim sukses.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini, sebelumnya, adalah pejabat fungsional Perencana Utama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Istri Firdaus Ali, yang merupakan relawan Jokowi yang sangat bersahabat ini adalah S-1 ITB jurusan Teknik Lingkungan pada 1988.

Penny merupakan master in city planning (MCP) dalam bidang Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan (Environmental Policy and Planning).

Ia dari Department of Urban Studies and Planning, di Massachusetts Institute of Technologi (MIT) Cambridge-Massachusetss, Amerika Serikat pada 1994.

Penny juga mengambil program Ph.D dengan major bidang Teknik Lingkungan di Departement Civil and Environamental Engineering dan minor pada City and Regional Planning, University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada 2000.

Karier ibu empat anak ini sangat lancar.

Penny pernah menduduki berbagai jabatan struktural, terakhir dia menjabat Eselon II di Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan (2011).

Semenjak 2011, Penny ditugaskan sebagai Senior Development Policy Adviser pada Tim Analisis Kebijakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan jabatan fungsional Perencana Utama.

Wanita kelahiran Jakarta 9 November 1963 ini, juga pernah menerima penghargaan tanda jasa Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006.

Belakangan, namanya kembali “meredup” tak disebut sebagai kandidat menteri.

Pasalnya,  setelah mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB-POM) Surabaya, Drs. Sapari. Apt. M.Kes kembali menggugat Kepala Badan POM (BPOM) RI, Penny Kusumastuti Lukito MCP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Permohonan gugatan yang diajukan Sapari merupakan gugatan kedua atas kepala Badan POM.

Sapari ke PTUN Jakarta, lantaran Penny K. Lukito telah menerbitkan SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2019 di Jakarta.

“Ada kejanggalan atas ditetapkannya SK Pensiun tersebut,” ujar Sapari.

SK itu diterima Sapari tanggal 9 Mei 2019 atau satu hari setelah putusan PTUN yang memenangkan dirinya.

“SK Pensiun itu ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 oleh Kepala Badan POM, saya masih melakukan upaya keberatan dan banding. Masih tahap persidangan di PTUN,” jelas Sapari.

“Walau beberapa persyaratan pensiun berupa dokumen belum dilengkapi, namun tiba-tiba SK tersebut keluar,” masih menurut Sapari, yang sejak bulan November 2018 sampai sekarang tidak menerima gaji yang menjadi hak-nya, sehingga tidak bisa menafkahi anak isteri.

Oleh karena itu, selain menggugat kepala Badan POM, Sapari juga mendesak Presiden Joko widodo untuk memecat Penny K. Lukito dari jabatannya sebagai kepala BPOM.

“Atas dugaan telah melawan hukum dan dugaan telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap bawahan,” ujar Sapari dalam jumpa pers.

“Saya mendesak Presiden Joko Widodo memecat Kepala Badan POM, karena telah melawan hukum,” demikian Sapari yang mengaku, juga sudah menyurati Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.

Harapan Sapari,  Presiden lebih teliti, cermat dan seksama dalam memilih Menteri-menterinya atau Kepala Badan yang “kredibel dan berintegritas”.

Selain berprestasi, Penny disebut memiliki suami yang merupakan relawan Jokowi. Sehingga layak menjadi menteri.

majalah Matra edisi cetak terbaru — klik ini

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »