Rabu, Agustus 21, 2019
Hotline Kerjasama-Iklan 0816-1945288 eksekutifmatra@gmail.com
Nasional

Presiden Jadikan Making Indonesia 4.0 Sebagai Agenda Nasional

577Views

Strategi pemerintah untuk mencegah kekhawatiran soal hilangnya lapangan kerja akibat revolusi industri keempat

Pemerintah bergegas menyongsong revolusi industri keempat atau yang dikenal dengan era industri 4.0. Melalui sebuah roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki Industri 4.0 yang digagas Kementerian Perindustrian dengan nama “Making Indonesia 4.0”, pemerintah mengupayakan revitalisasi industri Indonesia secara menyeluruh.

Peta jalan tersebut secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan pembukaan Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu pagi, 4 April 2018.

Dalam sambutannya di acara tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 saat ini sedang mentransformasi dunia. Indonesia, seperti negara-negara lainnya, harus bersiap dan mengantisipasi perubahan besar ini.

“Ada sebuah riset oleh McKinsey Global Institute di tahun 2015 yang mengatakan bahwa Revolusi Industri 4.0 dampaknya akan 3.000 kali lebih dahsyat daripada Revolusi Industri pertama di Abad ke 19. McKinsey mengatakan, kecepatan perubahan ini akan 10 kali lebih cepat dan dampaknya akan 300 kali lebih luas,” kata Presiden mengutip data penelitian McKinsey.

Industri 4.0 berbicara tentang implementasi teknologi automasi dan pertukaran data dalam bidang industri. Melalui perubahan ini, sejumlah penelitian menyebut bahwa hal itu dapat menjadi ancaman bagi lapangan kerja. Sebab, tenaga manusia disebut-sebut akan mulai tergantikan oleh robot dan teknologi automasi lainnya.

Kepala Negara memandang bahwa industri 4.0 merupakan fenomena yang harus dihadapi dan juga disambut kedatangannya. Ia percaya bahwa revolusi itu akan menghasilkan perubahan besar bagi tatanan industri di mana Indonesia juga sudah harus bersiap untuk menyongsongnya.

Namun, Presiden tidak begitu saja percaya terhadap kekhawatiran banyak pihak yang memperkirakan revolusi industri ini akan menghilangkan banyak lapangan kerja.

“Saya percaya bahwa Revolusi Industri 4.0 akan melahirkan jauh lebih banyak lapangan kerja baru daripada jumlah lapangan kerja yang hilang,” ujarnya.

Dalam peta jalan “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan, pemerintah memiliki agenda untuk mewujudkan pembukaan sepuluh juta lapangan kerja baru di tahun 2030 di mana industri Indonesia pada saat itu diharapkan telah mampu mengimplementasikan industri 4.0 dan bersaing dengan negara-negara lainnya.

“Selain penciptaan lapangan kerja baru, implementasi industri 4.0 di Indonesia harus memastikan pertumbuhan secara inklusif. Pertumbuhan yang juga melibatkan seluruh lapisan ekonomi masyarakat. Tidak hanya usaha besar, tapi juga UMKM di mana ke depannya mereka juga harus dibuat paham dan mudah mengakses teknologi sehingga lebih berdaya saing,” ucap Presiden.

Sebagai langkah awal dalam menjalankan peta jalan “Making Indonesia 4.0”, pemerintah akan menjadikan lima industri nasional sebagai fokus implementasi industri 4.0 di tahap awal. Kelima industri tersebut ialah makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

“Industri ini merupakan tulang punggung dan diharapkan membawa efek ungkit yang besar dalam hal daya saing dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia di 2030,” tuturnya.

Bersamaan dengan itu, Presiden Joko Widodo juga menjadikan “Making Indonesia 4.0” sebagai salah satu agenda nasional bangsa Indonesia di mana Kementerian Perindustrian akan menjadi penggerak utama dari agenda tersebut.

“Saya minta kepada kementerian, lembaga lainnya, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha untuk mendukung penuh program ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi kesuksesan dan kemajuan bangsa yang kita cintai ini,” tandasnya.

Ditemui oleh para jurnalis selepas acara, Presiden Joko Widodo dimintai keterangannya soal strategi pemerintah untuk mencegah kekhawatiran soal hilangnya lapangan kerja akibat revolusi industri keempat ini. Menurutnya, masih banyak peluang di bidang industri lain yang mampu menyerap sumber daya manusia dalam jumlah yang sangat besar.

“Kita siapkan (salah satunya) yang namanya 10 Bali baru. Karena dalam situasi apapun yang namanya pekerjaan tangan, kerajinan tangan, dan industri kreatif itu akan menampung lapangan pekerjaan yang tidak sedikit. Artinya ya memang harus kita hadapi. Tidak mungkin kita tidak masuk ke sana. Negara lain masuk sementara kita tidak, ya ditinggal kita,” ucapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence).

Fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain.

Perubahan lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan.

Transformasi organisasi pemerintah ini semakin relevan untuk dipacu percepatannya bila kita merujuk pendapat Klaus Schwab, Executive Chairman World Economic Forum, yang memberikan hipotesa saat ini miliaran orang telah terhubung dengan perangkat mobile, penemuan kecepatan pemrosesan byte demi byte data internet, yang telah meningkatkan kapasitas pengetahuan manusia melebihi sistem konvensional.

Hal ini menjadikan akses terhadap ilmu pengetahuan begitu terbuka secara nyata, tidak terbatas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini bukan lagi mimpi, melalui terobosan teknologi baru di bidang robotika, Internet of Things, kendaraan otonom, percetakan berbasis 3-D, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum.

Seperti kita ketahui bersama, dampak dari revolusi industri keempat salah satunya adalah otomatisasi dan berkurangnya jumlah tenaga kerja manusia dalam produksi. Seperti dicatat oleh Klaus Schwab, Industri IT di Lembah Silicon tahun 2014 menghasilkan pendapatan sebesar AS$1,09 triliun hanya mempekerjakan 137,000 orang. Sementara tahun 1990an, Detroit yang menjadi pusat tiga perusahaan otomotif besar dunia mempekerjaan sepuluh kali lebih banyak untuk menghasilkan pendapatan yang sama (Scwab 2017).

Dengan berbagai fenomena kemajuan teknologi serta dampaknya tersebut di atas, menjadi nyatalah urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi dewasa ini akibat perkembangan era Revolusi Industri 4.0.

Perkembangan era Revolusi Industri 4.0 yang membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparasi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan cepat, hal ini membawa perubahan paradigma design organisasi.

Ukuran besarnya organisasi dengan struktur organisasi dan rentang kendali yang besar, tidaklah menjamin efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang lebih berperan adalah seberapa sukses transformasi organisasi dilakukan agar adaktif terhadap perubahan yang sedemikian cepat guna menjawab fenomena tomorrow is today.

Pada era Revolusi Industri 4.0 daya adaktif lah yang menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dan mencapai visi dan misi organisasi. Pada organisasi bisnis, fenomena ini dapat kita cermati dari fenomena Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata.

Dari sisi retail, disrupsi yang dilakukan Tokopedia, Buka Lapak, telah memberikan sumbangsih turunnya omset mall dan ditutupnya banyak lapak lapak kecil dipusat pusat perbelajaan, hal ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil.

Bercermin dari survival organisasi bisnis sudah sepatutnya organisasi pemerintah peka dan melakukan instrospeksi diri, sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0 guna tetap survive dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih efesien dan efektif sebagai responsit terhadap meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparasi publik.

Urgensi Tranformasi Organisasi Pemerintah

Dinamika perkembangan relasi organisasi bisnis dalam tetap survive ditengah derasnya arus globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, tampaknya perlu menjadi pelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus bertransformasi diri kebentuk ideal agar dapat menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada, meskipun terdapat perbedaan misi yang diemban, namun transformasi organisasi pemerintah merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam rangka mewujudkan organisasi yang berorientasi layanan publik.

Transformasi organisasi pemerintah perlu terus diarahkan kedalam perubahan dari desain lama yang kurang kondusif ke desain baru yang lebih kondusif untuk terus mengembangkan inovasi, manajemen inovasi dan mengelola resiko serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan sinergitas.

Inovasi tingkat organisasi menjadikan pertumbuhan dan berkembangnya kreatifitas yang tidak terkungkung oleh hirarki yang ketat, hal ini memerlukan adanya perubahan struktur organisasi, proses komunikasi dan koordinasi dan menghilangkan hambatan-hambatan struktural.

Struktur organisasi pemerintah yang selama ini mekanistis, hierarkis birokratis, departementalisasi yang kaku, formalisasi tinggi dan dan sentralistis perlu terus ditransformasi ke arah organisasi yang organik, yang ditandai dengan informasi yang mengalir bebas, formalisasi rendah dan tim lintas fungsi, guna menjawab ketidakpastian yang tinggi dan lingkungan strategis organisasi pemerintah yang semakin dinamis dan kompleksitas yang tinggi.

Transformasi organisasi pemerintah harus ditandai dengan pengembangan kepemimpinan transformasi dengan visioner yang terukur pada berbagai level kepemimpinan dalam organisasi pemerintah, hal ini sangat diperlukan guna memastikan setiap inovasi yang dikembangkan dapat memberikan nilai tambah kualitas pelayanan, menyelaraskan visi dan lingkungan internal yang diimbangi dengan kemampuan merespon perubahan lingkungan eksternal yang bergerak cepat dalam era Revolusi Industri 4.0 ini.

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »