Hukum

Sidang ke 7, Kepala BPOM VS Sapari

Laskar Rakyat Jokowi: "Kami bersama Rakyat Akan Pantau Kasus BPOM."

698

MATRANEWS.id — Besok Rabu, 13 Februari 2019 merupakan sidang ke-7. Ini merupakan sidang terbuka di PTUN antara Penggugat/Sapari X-Ka BBPOM di Surabaya melawan Tergugat/Kepala Badan POM.

Agenda sidang menurut info, akan berlangsung pukul 10.00 wib bertempat di Ruang Sidang PTUN di samping Gedung Walikota Jakarta Timur Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulogebang Jakarta Timur.

Proses hukum dari kasus: Sapari Partodiharjo yang mengaku terzalimi, dipecat dan tak jelas statusnya ketika sedang menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan “mafia obat-obatan”.

“Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) menemukan adanya indikasi intervensi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan pencopotan dua orang pejabat eselon I dan 5 orang pejabat eselon II,” demikian rilis yang diterima majalah MATRA, Selasa 12 Februari 2019.

Salah satu Ketua DPP LRJ, Richi Arsal Manggala, mengatakan tindakan pejabat BPOM Pusat menonaktifkan ASN BPOM tersebut dari jabatan fungsionalnya adalah tindakan melanggar Hukum.

Menurutnya, pencopotan tersebut terindikasi melanggar Pasal 116 ayat (1) No. 5 tentang ASN, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Pejabat BPOM yang dikenal lurus, difitnah dan kini malah oleh BPOM disebut dengan 32 alasan, sehingga kemudian dicopot serta selama 6 bulan belum menerima gaji.

Laskar Rakyat Jokowi termasuk senang dengan sosok yang lurus dan mau membongkar ketidakbenaran. Apalagi, LSM relawan Jokowi agak terganggu dengan rumors yang selama ini beredar di media sosial. Backing dari obat yang digerebek dan tak benar itu adalah bagian dari relawan.

“Bongkar sampai ke akarnya,” demikian rilis Laskar Rakyat Jokowi mendukung Sapari, pejabat yang dicopot itu — kabarnya — sudah memberikan data-data korupsi BPOM ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bareskrim Polri.

“Kami menduga ada ‘backup’ berupa intervensi dari oknum Pimpinan BPOM dan pihak-pihak lain yang mengaku sebagai relawan istana (RI-1),” masih menurut Laskar Rakyat Jokowi.

LRJ tergugah mengamati kasus ini karena ramai diperbincangkan menyangkut nama relawan dan menyangkut petinggi, yang langsung di bawah Presiden Jokowi.

Kasus PTUN ini terus berlanjut dan memasuki babak putusan besok, walau kabar terakhir, sidang masih ada lanjutanya lagi. Sang penggugat, Sapari, X-Kepala Balai Besar Badan POM di Surabaya, yakin kebenaran akan terkuak.

Penny K Lukito yang merupakan mantan pejabat Fungsional Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas disebut menerima info salah dan tak valid terhadap sosok Sapari. Kasusnya diperbicangkan terkait kisruh BPOM.

baca juga: Bertta BPOM di ANTARANEWS.id — klik ini —

Konvergensi Majalah MATRA
Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas