Tantangan Rekrutmen Kepala Sekolah di Provinsi Jawa Barat: Menuju Pendidikan Berkualitas

Ditulis oleh: H Syahrir.,SE.,M.I.Pol (anggota DPRD Jawa Barat)

Tantangan Rekrutmen Kepala Sekolah di Provinsi Jawa Barat: Menuju Pendidikan Berkualitas

MATRANEWS.id — Tantangan Rekrutmen Kepala Sekolah di Provinsi Jawa Barat: Menuju Pendidikan Berkualitas

  • Ditulis oleh: H Syahrir.,SE.,M.I.Pol (anggota DPRD Jawa Barat)

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan suatu bangsa, dan tanggung jawab terhadap pendidikan tidak hanya terletak pada siswa, tetapi juga pada para pemimpin di lembaga pendidikan, khususnya kepala sekolah.

Dalam konteks ini, rekrutmen kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat menjadi fokus pembahasan, dengan permasalahan utama yang melibatkan aspek kualitas kepemimpinan, proses rekrutmen, dan implementasi kebijakan.

1. Kualitas Kepemimpinan Kepala Sekolah

Masalah kualitas kepemimpinan kepala sekolah menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Seorang kepala sekolah harus mampu menjadi motor penggerak di lembaga pendidikan, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa sesuai dengan bakat dan minat mereka.

Oleh karena itu, seleksi kepala sekolah harus memastikan bahwa calon kepala sekolah memiliki kompetensi yang mencakup kepengetahuan, keterampilan, sikap performance, dan etika kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi kepala sekolah di Jawa Barat belum sepenuhnya objektif.

Banyaknya gugatan dari calon kepala sekolah yang gagal dalam seleksi menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses seleksi.

Penting untuk menciptakan mekanisme seleksi yang transparan, jujur, dan objektif guna mendapatkan kepala sekolah yang benar-benar berkualitas.

2. Tantangan dalam Proses Rekrutmen dan Seleksi

Baca juga :  Mahfud Md: Maaf Lahir Batin dan Terima Kasih ke Masyarakat Yang Tak Pulang Kampung

Proses rekrutmen kepala sekolah harus memastikan bahwa calon yang direkrut memenuhi standar kompetensi yang telah diatur dalam undang-undang.

Meskipun ada regulasi yang mengatur persyaratan seperti keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/13/2003, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Subjektivitas, kolusi, dan nepotisme masih menjadi isu yang perlu diatasi agar proses rekrutmen kepala sekolah dapat berjalan dengan adil dan akuntabel.

Analisis tugas menjadi kunci dalam melaksanakan seleksi kepala sekolah. Menurut Handoko (2000:16), analisis tugas memiliki manfaat dalam penarikan, seleksi, dan penempatan kerja. Namun, belum semua instansi, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menerapkannya secara efektif dalam pengisian formasi jabatan.

3. Permasalahan Pengangkatan Kepala Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah menjadi titik awal permasalahan pengangkatan kepala sekolah.

Persyaratan yang cukup ketat, seperti batasan usia hingga 56 tahun, sertifikat guru penggerak, dan hasil penilaian kinerja yang baik, menjadi hambatan bagi banyak guru untuk menjadi kepala sekolah.

Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5958/B/HK.03.01/2022. Meskipun bertujuan untuk pengembangan profesi guru, namun banyak guru yang terhambat karena persyaratan yang dianggap kurang relevan dengan profesi guru.

Rekomendasi untuk Peningkatan Sistem Rekrutmen Kepala Sekolah

Sebagai langkah konkret, beberapa rekomendasi diajukan:

-Melakukan pendataan langsung ke sekolah-sekolah terhadap guru yang memenuhi persyaratan.

Baca juga :  Ungkap Labotarium Narkotika Yang Dilakukan WNA, Aktivis Anti Narkoba Apresiasi Polres JakBar

-Menggunakan seleksi tertulis dan wawancara untuk menilai kompetensi calon kepala sekolah.
-Memperhatikan nilai hasil tes, kinerja sebagai guru, kepribadian, dan alamat tempat tinggal calon kepala sekolah dalam proses penempatan.
-Meningkatkan transparansi dalam proses pengangkatan kepala sekolah baru.

Menuju Pendidikan Berkualitas

Sebagai upaya akhir, perbaikan sistem rekrutmen kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat harus menjadi agenda utama.

Dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengawas SMU/SMK, dan kepala sekolah, diharapkan pendidikan berkualitas dapat terwujud.

Semua langkah ini diambil dengan harapan bahwa pendidikan akan menjadi pilar utama dalam menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Selamat Hari Guru Nasional!

Tinggalkan Balasan