HukumKepolisianKomunitas

Teka-teki Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna, Penjara Atau Rehabilitasi

128

Oleh: DR ANANG ISKANDAR.

DOSEN PIDANA KHUSUS NARKOTIKA UNIVERSITAS TRISAKTI
KA BNN RI 2012- 2015
KABARESKRIM 2015-2016

***

Putusan hakim di meja hijau terhadap kejahatan penyalah guna narkotika menjadi sorotan masyarakat. Kenapa? Karena, di satu sisi ada yang dijatuhi hukuman penjara, di sisi lain ada yang dijatuhi hukuman rehabilitasi.

Loh kok bisa?

Nyatanya, sebut saja dua pilot lion yang terkena penyalahgunaan narkotika ditangkap BNN (Badan Narkotika Nasional) di dua tempat berbeda beberapa tahun yang lalu. Di pengadilan Surabaya di hukum penjara, sementara di Makasar dihukum Rehabilitasi.

Masih ada sederet nama beken seperti Ridho Rhoma, Iwaka, Ello , Restu Sinaga yang diputus Pengadilan Jakarta Selatan dengan hukuman rehabilitasi. Di sisi lain, lebih dari 15 ribu penyalahguna lain, yang dihukum penjara yang saat ini mendekam di Lapas.

Menurut klasifikasinya, Undang Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Undang Undang khusus. Yang menyimpang dari sistem pemidanan yang berlaku di Indonesia dan bersifat lex specialis derogat lex generalis

UU ini menganut double track system pemidanaan penyalahguna dijatuhi hukuman rehabilitasi sedangkan pengedar dihukum penjara/mati

Karena kekhususnya dan menganut double track sistem pemidanaannya maka kejahatanpun dibagi menjadi 2 katagori sesuai dengan track nya masing masing.

Pertama: Kelompok penyalahguna ; termasuk kelompok ini adalah mereka yang membawa karena membeli untuk dikonsumsi. Mereka tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis narkotika, jumlahnya tidak banyak untuk pemakaian sehari.

Menurut victimologi, mereka adalah koban kejahatan narkotika termasuk kelompok ini sebagai demand nya bisnis narktika adalah penyalah guna untuk diri sendiri , korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu.

Kedua: Kelompok pengedar yaitu mereka yang mendapatkan keuntungan dari bisnis narkotika. Mereka, membawa narkotika dalam jumlah besar.
Kelompok ini sebagai supply dari bisnis narkotika yang harus diperangi, mulai dari pengecer, kurir, bandar, distributor, produsen. Nah, ini yang harus dihukum penjara / mati.

Di sini berlaku hukum ekonomi bagi bisnis narkotika.

Kalau kita berharap bisnis narkotika tidak membesar, “menurun” maka demand-nya harus ditekan agar supply-nya menurun.

Kalau kita ingin bisnis narkotika “bangkrut” maka demand harus lebih dulu ditekan dan supply-nya juga harus ditekan habis .

Karena sejak lahirnya UU Narkotika kita dalam membedakan kedua kelompok tersebut hanya melalui pasal tujuan.

Maka, dikeluarkanlah petunjuk berupa surat edaran oleh Mahkamah Agung untuk membedakan kedua kelompok tersebut, agar lebih jelas bagi hakim mana yang harus dihukum penjara dan mana yang wajib direhabilitasi.

Dimana indikator penyalahguna?

Apabila jumlah barang buktinya yang ditemukan padanya “sedikit” , di bawah jumlah gramasi yang ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung, barang bukti tersebut digunakan untuk dipakai sendiri , tidak untuk dijual.

Yang begini ini, masuk indicator kelompok penyalahguna.

Sebaliknya, apabila jumlah barang bukti “besar” di atas surat edaran Mahkamah Agung dan barang bukti tersebut untuk dijual/ mendapatkan keuntungan maka masuk kelompok pengedar.

Berdasarkan UU tersebut diatas, hakim diberi kewenangan tambahan secara khusus dalam memeriksa perkara pecandu (perkara penyalah guna dalam keadaan ketergantungan) “dapat” memutuskan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi.

Jika?

Ia terbukti bersalah dan menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah (pasal 103), artinya terbukti atau tidak dalam sidang pengadilan, hukumannya rehabilitasi.

Kewenangan tersebut di atas, bukan berarti bisa dapat bisa tidak digunakan dalam memutuskan perkara pecandu tetapi “dapat” ini.

Artinya, kewenangan tambahan yg diberikan oleh UU “khusus” yang sifatnya wajib karena pasal 127 ayat 2 berbunyi ; hakim dalam memeriksa perkara penyalah guna untuk diri sendiri (pasal 127 ayat 1) wajib memperhatikan pasal 54 , 55 , 103 yaitu pasal pasal tentang rehabilitasi.

Kewenangan tambahan dapat memutuskan untuk memerintahkan melakukan rehabilitasi dan menetapkan untuk memerintahkan rehabilitasi ini berasal dari konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol 1972. Yang mengubahnya kemudian diadopsi oleh pemerintah melalui UU no 8 tahun 1976 yg menjadi dasar UU Narkotika kita saat ini.

Mengapa hakim wajib menghukum rehabilitasi terhadap penyalah guna:

Pertama: Amanat UU no 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1971 yang telah diamandemen dengan protokol 1972 yang menjadi dasar dibuatnya UU Narkotika kita, dimana terhadap penyalah guna diberikan alternatif penghukuman rehabilitasi untuk menekan bisnis narkotika secara universal.

Kewenangan merehabilitas ini, diberikan kepada penegak hukum khususnya hakim berdasarkan pasal 103 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sedangkan penyidik dan penuntut umum serta hakim juga diberikan kewenangan menempatkan ke lembaga rehabilitasi dalam proses pertanggung jawaban pidana sesuai tingkat pemeriksaannya berdasarkan turunan UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu PP 25 tahun 2011.

Kedua: UU secara tegas menjamin penyalah guna direhabilitasi.

Tujuan UU Narkotika yang berlaku saat ini menyebutkan secara khusus: “mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu”

Artinya, penegak hukum khususnya hakim dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada tujuan yaitu “menyelamatkan” dan “menjamin” rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Ketiga: Penyalah guna itu adalah kriminal sekaligus orang sakit mengidap penyakit adiksi/ kecanduan yang hanya pulih/ distop apabila direhabilitasi.

Berdasarkan UU rehabilitasi penyalahguna ini menjadi domain-nya Kementrian Kesehatan untuk Rehab Medis, Kementrian Sosial untuk rehab sosial dan Badan Narkotika Nasional untuk Rehab Medis dan Rehab Sosial.

Di titik ini mestinya anggaran negara digunakan oleh pelaksana fungsi rehabilitasi penyalah guna yang bermasalah dengan hukum agar mereka pulih dari jeratan narkotika, digunakan untuk biaya menghukum penjara .

Keempat: Perkara penyalah guna adalah perkara pecandu apabila dimintakan asesmen/diperiksa oleh team asesmen / dokter ahli (visum et repertum ).

Dimana menurut pasal 54 UU Narkotika kita wajib direhabilitasi baik bagi penyalah guna yang bermasalah dengan hukum maupun yang ingin sembuh secara mandiri.

Itulah sebabnya kenapa hakim diberi kewenangan tambahan yang bersifat wajib untuk menghukum rehabilitasi terhadap penyalah guna, baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah.

Dan, orang tua penyalah guna diancam hukuman pidana apabila tidak melapor kepada Institusi Penerima wajib lapor untuk disembuhkan.

Kelima: Hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara (pasal 103 ayat 2) menurut konvensi tunggal narkotika yang sudah diamandemen; hukuman rehabilitasi lebih bermanfat bagi penyalah guna, keluarga, bangsa dan negara negara di dunia dari pada hukuman penjara.

Dimana hukuman penjara bagi penyalah guna tidak menyembuhkan , masyarakat dirugikan secara spritual dan material, negara akan menghasilkan generasi tidak sehat terus menerus secara sistemik, menyebabkan suburnya bisnis narkotika .

Secara empiris faktanya ada teka teki di masyarakat tentang keputusan hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap penyalah guna. Banyak yang dihukum penjara sehingga memenuhi Lapas di seluruh Indonesia.

Di sisi lain ada juga yang dihukum rehabilitasi, khususnya perkara yang jadi perhatian masyarakat sebut di atas, sehingga timbul pertanyaan kenapa keputusan hakim terhadap penyalah guna narkotika berbeda?

Padahal amanat undang undang narkotika kita hukumnya wajib bagi hakim memutuskan hukuman rehabilitasi baik terbukti salah atau tidak terbukti bersalah di pengadilan.

Hukuman Rehabilitasi itu, merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk kesembuhan kembali dari penyakit ketergantungan narkotika dan mendapatkan derajat kesehatan yang memadahi sesuai yang digariskan pemerintah .

Kita berharap ke depan, para hakim menghukum penyalah guna dengan hukuman rehabilitasi sesuai dengan tujuan dan kewenangan hakim yang diberikan UU Narkotika kita, sehingga perang kita melawan narkotika dalam kondiri darurat ini dapat berhasil gemilang.

Dengan stategi sudah digariskan Pemerintah melalui UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana penyalah guna narkotika dihancurkan dengan senjata rehabilitasi, pengedarnya diperangi dengan dihukum berat/mati.

Sedangkan masyarakat khususnya kaum mudanya yang belum terlibat masalah narkotika dibentengi dengan tameng pencegahan agar tidak terlibat dengan bisnis narkotika.

baca juga: Majalah Cetak Terbaru

Komjen Anang Iskandar Menerima MATRA Award diserahkan oleh Pemimpin Redaksi Majalah MATRA, S.S Budi Rahardjo

klik: MATRA Awards

Konvergensi Majalah MATRA
Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas