NasionalTokoh

Tjahjo Kumolo: “ASN Harus Netral!”

Mendagri bersama S.S Budi Rahardjo (pemred MATRA/CEO Eksekutif) serta Asrihadi (Pemred Indonews).
139

“Masyarakat harus dukung penuh KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas”.

MATRANEWS.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas. ASN untuk bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dengan kepala daerah dalam dukung-mendukung calon presiden pada Pilpres 2019, kembali diingatkan sang menteri.

Suami dari Dr. Erni Guntari ini menyadari tahun 2019 adalah tahun politik. Ia menghormati setiap pilihan masing-masing ASN, terutama pada pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Menurut saya, sebagai ASN harus netral. Soal dia (ASN) punya pilihan masing-masing, punya pilihan politik masing-masing, punya sikap, itu menjadi hak mereka (ASN),” pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957 ini menegaskan.

“Kalau sebagai warga negara kan punya hak pilih, ya silakan pilih sesuai apa yang dia (ASN) inginkan,” ujar Tjahjo pun mengutip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. “Perhelatan Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi dan pendidikan politik bangsa, mari kita sukseskan bersama,” ujar Tjahjo

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang (1985) itu mengingatkan semua pendukung capres untuk berkampanye secara santun dengan beradu program dan gagasan, tidak justru berkampanye negatif dengan menebar kebencian yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan stabilitas keamanan.

“Jadi, mari kita lawan model-model kampanye yang seperti itu (kampanye negatif). Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini juga tidak ada masalah, mesra-mesra saja,” katanya sambil menekankan, ASN wajib menyukseskan Pemilu 2019.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (tenaga kontrak/honorer/PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Yang juga netral dan vital, TNI dan Polri. Hal ini, karena dua instansi itu sama- sama menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga situasi kondusif jelang Pemilu.

Selain itu, sudah ada lembaga independen penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Untuk itu, masyarakat harus mendukung penuh KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas.

“Masyarakat harus dukung penuh KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas. Mereka adalah lembaga independen dan terbuka. Mari kita dukung bersama demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk juru kampanye dari dua pasangan calon diharapkan akan menjadi ajang adu gagasan, adu konsep, sehingga dapat menjadi pendidikan politik yang positif bagi masyarakat.

Munculnya berbagai ujaran kebencian, kampanye yang berujung SARA dan menimbulkan fitnah adalah cara – cara kampanye yang sangat tidak mendidik dan mencederai demokrasi.

Dia juga meminta masyarakat menolak politik uang, selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih, hal ini juga dapat menghasilkan Pemilu yang bersih, demokratis dan bermartabat

baca juga: majalah MATRA edisi cetak (print) terbaru — klik ini —

“Perhelatan Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi dan pendidikan politik bangsa, mari kita sukseskan bersama,” ujar Tjahjo.


Konvergensi Majalah MATRA
Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas