Rabu, Agustus 21, 2019
Hotline Kerjasama-Iklan 0816-1945288 eksekutifmatra@gmail.com
Ekonomi

Total Hutang Kementrian Pertanian ke Pusri Rp3,2 triliun

800Views


MATRANEWS.id– Tagihan BUMN pupuk kepada pemerintah, dalam hal Kementerian Pertanian menjadi viral. Bukan dalam kaitan industri pupuk sebagai salah satu pilar peyangga ekonomi. Karena peran industri ini sangat besar dalam memacu pertumbuhan sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan catatan perseroan, pemerintah belum membayarkan dana subsidi penyaluran pupuk sejak 2015 dengan rincian, tahun 2015 (audited) Rp1,03 triliun, 2016 (audited) Rp1,26 triliun, dan 2018 (un-audited) Rp871 miliar, serta Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN Wapu) Rp95 miliar. Dengan demikian, totalnya Rp3,26 triliun.

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Mulyono Prawiro mengatakan perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Sumatra Selatan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian menjanjikan akan melakukan pembayaran. Hanya saja, pembayaran tidak dapat dilakukan saat ini karena piutang tersebut sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami meminta segera dibayarkan, karena total sudah mencapai Rp3,2 triliun,” kata Mulyono yang menyebut betapa besarnya harapan petani terhadap keberadaan BUMN pupuk. Terutama apabila terjadi tersendatnya pasokan pupuk yang mempengaruhi produksi gabah petani.

BUMN pupuk menjadi bagian dari pembahasa, karena mata rantai yang harus memikul beban tanggungjawab. BUMN pupuk juga harus menjalankan fungsi Public service obligation (PSO) dengan menjual pupuk dengan harga subsidi.

PT Pupuk Indonesia, tidak terlepas dari nama besar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) atau disebut Pusri. Sebagai pabrik pupuk terbesar di Indonesia, Pusri dalam menjalankan operasi bisnisnya bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan nasional khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya.

Pusri didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, menjadi produsen pupuk urea terbesar dan pertama di Indonesia. Sriwidjaja diabadikan menjadi nama perusahaan untuk mengenang kejayaan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke tujuh Masehi di Palembang, Sumatera Selatan, yang dicatat dalam sejarah dan sangat termasyhur di Asia Tenggara hingga daratan Cina.

Berada tepat dipinggir Sungai Musi, Pusri Palembang menempati area seluas 245 ha. Saat ini terus memperlihatkan komitmennya untuk mengelola bisnis termasuk mengedepankan efisiensi dan Ramah Lingkungan.

Pada periode 2019, perseroan mengawasi penyaluran pupuk subsidi dari distributor, pengecer hingga ke masyarakat untuk mencegah terjadinya kekurangan pasokan di tengah musim tanam.

Menurut data Pupuk Sriwidjaja per 4 Februari 2019, stok pupuk PSO di lini III-IV Provinsi Sumatra Selatan yaitu urea tercatat sebesar 102 ribu ton, stok NPK sebesar 2.761 ton.

Sebelumnya, pemerintah memangkas alokasi pupuk subsidi yang disalurkan Pupuk Sriwidjaja ke masyarakat dari semula 9,5 juta ton menjadi 8,5 juta ton pada 2019.

Pengurangan jumlah pupuk subsidi itu menjadi tantangan bagi perusahaan pada tahun mendatang. Ke depan, perusahaan harus mengalihkan fokus pemasaran ke penjualan komersial mengingat pada 2019 akan berproduksi sekitar 2,05 juta ton.

baca juga: majalah MATRA edisi terbaru — klik ini —

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »