Selasa, September 17, 2019
Hotline Kerjasama-Iklan 0816-1945288 eksekutifmatra@gmail.com
Gaya Hidup

Transformasi Pengelolaan Siber, Dari Desk Cyber Kemenkopolhukam ke BSSN

834Views


MATRANEWS.id — “Ya, ini tonggak sejarah penting,” ujar Ardi Sutedja, dari founder Indonesia Cyber Security Forum (ICSF).

Hal itu menanggapi acara serah terima pengelolaan keamanan siber Nasional Kemenko Polhukam ke Badan Siber dan Sandi Negara di Ruang Rapat Parikesit Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018).

Perubahan peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 membawa dampak, serah terima desk Desk Cyberspace Nasional (DCN) Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Acara penyerahan hasil-hasil yang telah dicapai DCN itu “dioper” ke BSSN lewat acara yang diikuti oleh multistakeholder, termasuk ICSF dan komunitas media.

“Kiranya, kita menjadi lebih optimis dengan langkah-langkah yang lebih kongkrit, bagi upaya perlindungan keamanan siber di Indonesia,” ujar Ardi yang siap mensosialisasikan, meliterasi hasil-hasil yang telah dicapai Kemenko (Desk Cyberspace) selama ini.

Bahkan, Ardi Sutedja optimis Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mampu menjadi “Badan Koordinator” untuk sinergi dari sisi koordinasi, sinkronisasi, dan eksekusi segala macam permasalahan di dunia maya, tanpa mengambil atau melangkahi kewenangan institusi yang lain.

“Berperan sebagai leading sector, sebagai wadah multi stakeholder. Termasuk memaksimalkan potensi para profesional, akademisi, komunitas, hingga pakar-pakar, dan ahli yang ada,” kata Ardi panjang lebar.

“Transformasi pengelolaan siber dari desk cyber kemenkopolhukam ke BSSN ini merupakan momentum pemindahan otoritas nasional,” Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Yoedhi Swastono menegaskan.

Yoedhi menuturkan, nantinya terintegrasi lembaga-lembaga pengelola siber, seperti di Kementerian Pertahanan ada siber defense, di Polri ada sibercrime, kemudian BIN ada siberintelejen, Kementerian Luar Negeri ada cyber diplomasi, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika ada siber information, Kemenko Perekonomian ada siber ekonomi dan lembaga lainnya di bawah koordinasi BSSN.

Namun, kata Yoedhy, jika dalam praktiknya terjadi hal-hal yang insindental atau mengganggu keamanan negara, koordinasi akan dilakukan oleh Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam).

Diketahui pada 19 Mei 2017 presiden telah menetapkan Perpres 53 Tahun 2017 tentang BSSN dan pada tanggal 16 Desember 2017 presiden merevisi melalui Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN.

“Kepentingan dari pembentukan BSSN ini telah mendesak bagi kepentingan nasional. Dalam rangka untuk melindungi keamanan siber secara menyeluruh termasuk dalam mendukung ekonomi digital dan industri era 4.0,” tutur dia.

baca juga: majalah MATRA cetak (print) edisi terbaru – klik ini

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »