Link Pemerintah yang Wajib Ada di HP: Dari Cek Bansos, Kesehatan, Beasiswa hingga Lapor Penipuan

MATRANEWS.id — Link Pemerintah yang Wajib Ada di HP: Dari Cek Bansos, Kesehatan, Beasiswa hingga Lapor Penipuan

Jangan hanya menyimpan nomor keluarga dan teman di ponsel. Sejumlah situs dan layanan resmi pemerintah juga penting disimpan karena bisa membantu warga mengecek bansos, mengurus pajak, mengakses layanan kesehatan, mencari beasiswa, melapor penipuan, hingga menyampaikan pengaduan pelayanan publik.

Di tengah layanan publik yang semakin digital, ponsel kini bukan sekadar alat komunikasi. Ia juga menjadi pintu masuk ke berbagai layanan pemerintah.

Masalahnya, banyak warga masih mencari layanan pemerintah melalui mesin pencari atau tautan yang beredar di WhatsApp dan media sosial. Di sinilah risiko muncul: situs palsu, phishing, hingga penipuan yang mengatasnamakan pemerintah.

Karena itu, menyimpan alamat situs resmi sejak awal menjadi langkah sederhana tetapi penting.

Berikut daftar layanan yang layak disimpan di ponsel.

• 1. Cek Bansos Kemensos

Untuk: mengecek status penerima bantuan sosial.

Link resmi: Cek Bansos Kemensos

Layanan ini dapat digunakan masyarakat untuk mengecek informasi terkait bantuan sosial. Sebelum mempercayai informasi mengenai bantuan pemerintah yang beredar di media sosial, warga sebaiknya melakukan pengecekan melalui kanal resmi.

Catatan: Jangan memberikan OTP, PIN, password atau data perbankan kepada pihak yang mengaku petugas bansos.

• 2. SP4N-LAPOR!

Untuk: menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi kepada pemerintah.

Link resmi: SP4N-LAPOR!

SP4N-LAPOR! merupakan saluran pengaduan pelayanan publik nasional. Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Sistem ini menggunakan prinsip no wrong door policy, sehingga laporan diharapkan diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan.

Laporan dapat berupa masalah pelayanan publik, fasilitas umum, administrasi pemerintahan, hingga aspirasi masyarakat.

• 3. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)

Untuk: melaporkan penipuan transaksi keuangan.

Link resmi: IASC OJK

Ini salah satu tautan yang sebaiknya disimpan sebelum terjadi masalah.

Jika baru saja menjadi korban penipuan transaksi keuangan, OJK meminta masyarakat segera melapor melalui IASC untuk jalur penanganan finansial, sekaligus membuat laporan polisi untuk proses hukum. Bukti transfer, rekening korban dan rekening terlapor serta percakapan perlu disiapkan.

Kecepatan menjadi faktor penting karena dana hasil penipuan dapat segera dipindahkan ke rekening lain.

OJK mencatat hingga 31 Agustus 2026, IASC telah menerima 668.441 laporan, dengan 659.419 rekening telah diblokir.

Penting: OJK pernah mengingatkan adanya situs palsu yang mengatasnamakan IASC. Kanal pelaporan resmi IASC adalah iasc.ojk.go.id.

• 4. Cek Rekening

Untuk: mengecek atau melaporkan rekening/e-wallet yang terindikasi digunakan untuk penipuan.

Link: CekRekening.id

Sebelum melakukan transfer kepada pihak yang belum dikenal, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemerintah untuk melakukan pengecekan.

Namun, hasil pengecekan tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya jaminan bahwa sebuah rekening aman. Tetap lakukan verifikasi identitas dan tujuan transaksi.

• 5. Aduan Nomor

Untuk: melaporkan nomor telepon yang diduga digunakan untuk penipuan atau spam.

Link: Aduan Nomor

Layanan ini berada dalam ekosistem pengawasan ruang digital pemerintah. Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi juga menyediakan layanan Aduan Konten, Aduan Nomor dan Cek Rekening.

Jika mendapatkan SMS atau panggilan mencurigakan, jangan langsung mengikuti instruksi penelepon.

• 6. Aduan Konten

Untuk: melaporkan konten atau informasi digital yang bermasalah.

Link: Aduan Konten

Warga dapat menggunakan kanal ini ketika menemukan konten digital yang perlu dilaporkan kepada pemerintah.

Simpan bukti berupa screenshot dan alamat halaman yang dilaporkan agar proses pemeriksaan lebih mudah.

KESEHATAN

• 7. SATUSEHAT

Untuk: mengakses berbagai layanan dan data kesehatan.

Link: SATUSEHAT Kemenkes

SATUSEHAT merupakan ekosistem digital kesehatan nasional. Melalui SATUSEHAT Mobile, masyarakat dapat mengakses antara lain rekam medis elektronik, diari kesehatan, pencarian tenaga kesehatan, pencarian obat, pengingat minum obat, riwayat vaksinasi dan imunisasi serta skrining kesehatan.

Ini salah satu layanan yang layak tersedia di ponsel keluarga.

• 8. Cek Kesehatan Gratis

Untuk: mendaftar Cek Kesehatan Gratis.

Link: Cek Kesehatan Gratis Kemenkes

Pendaftaran CKG dapat dilakukan melalui SATUSEHAT Mobile, chatbot WhatsApp resmi Kemenkes, maupun melalui kanal CKG. Informasi resmi Kemenkes juga menyebut masyarakat dapat datang langsung ke Puskesmas dengan membawa identitas sesuai ketentuan.

• 9. BPJS Kesehatan

Untuk: mengecek kepesertaan JKN, mencari fasilitas kesehatan, layanan informasi dan pengaduan.

Link: BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menyediakan layanan seperti pengecekan keaktifan peserta, fasilitas kesehatan, skrining kesehatan serta akses Mobile JKN. Care Center 165 juga tersedia sebagai kanal informasi dan pengaduan.

Simpan juga aplikasi Mobile JKN di ponsel agar tidak perlu mencari ulang ketika membutuhkan layanan.

PENDIDIKAN DAN BEASISWA

• 10. KIP Kuliah

Untuk: informasi dan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Link: KIP Kuliah

Portal ini penting bagi calon mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai program KIP Kuliah.

Tips: Jangan membayar pihak yang menjanjikan kelulusan KIP Kuliah. Informasi pendaftaran dan persyaratan harus diperiksa melalui kanal resmi.

• 11. LPDP

Untuk: informasi beasiswa pendidikan LPDP.

Link: LPDP Kementerian Keuangan

Bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan, situs LPDP menjadi salah satu rujukan utama untuk melihat program, persyaratan, jadwal dan informasi seleksi.

PEKERJAAN DAN KETERAMPILAN

• 12. Kartu Prakerja

Untuk: pelatihan dan pengembangan kompetensi kerja serta kewirausahaan.

Link: Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja ditujukan antara lain bagi pencari kerja, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pekerja yang terkena PHK dan pelaku usaha mikro dan kecil.

Informasi mengenai pembukaan gelombang harus diperiksa melalui dashboard dan kanal resmi Prakerja.

• 13. SIAPkerja Kemnaker

Untuk: berbagai layanan ketenagakerjaan.

Link: SIAPkerja Kemnaker

Ekosistem SIAPkerja mencakup berbagai layanan ketenagakerjaan dan pelatihan. Kemnaker juga menyediakan panduan untuk pendaftaran akun, Skillhub, layanan calon pekerja migran dan berbagai layanan ketenagakerjaan lainnya.

PAJAK DAN ADMINISTRASI

• 14. Coretax DJP

Untuk: administrasi perpajakan.

Link resmi: Coretax DJP

Coretax DJP menangani berbagai layanan perpajakan, termasuk registrasi, pelaporan SPT, pembayaran dan layanan administrasi digital.

Perhatian khusus: DJP menegaskan bahwa laman resmi Coretax hanya melalui coretaxdjp.pajak.go.id. Situs yang menyerupai laman DJP tetapi menggunakan domain lain patut dicurigai.

• 15. Portal DJP

Untuk: informasi dan layanan perpajakan.

Link: Direktorat Jenderal Pajak

Simpan situs DJP untuk memperoleh informasi perpajakan, panduan Coretax, layanan wajib pajak dan informasi resmi lainnya.

LISTRIK DAN LAYANAN PUBLIK

• 16. PLN Mobile

Untuk: listrik, pembelian token, tagihan, pengaduan gangguan dan layanan PLN lainnya.

Link: PLN

PLN Mobile dapat digunakan untuk pembelian token, pembayaran tagihan dan melaporkan gangguan listrik. PLN juga menyediakan nomor tiket sehingga pelanggan dapat memantau perkembangan laporan.

IDENTITAS DAN DOKUMEN

• 17. Dukcapil

Untuk: berbagai informasi dan layanan administrasi kependudukan.

Portal: Ditjen Dukcapil Kemendagri

Gunakan kanal resmi Dukcapil untuk informasi mengenai KTP-el, Kartu Keluarga, akta pencatatan sipil, Identitas Kependudukan Digital dan layanan administrasi kependudukan.

Waspada: Dukcapil tidak membutuhkan warga mengirim foto KTP dan data sensitif kepada nomor WhatsApp tidak dikenal.

• 18. Imigrasi – M-Paspor

Untuk: layanan paspor.

Portal: Direktorat Jenderal Imigrasi

Bagi masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri, situs Imigrasi merupakan rujukan resmi untuk informasi paspor, visa, keimigrasian dan layanan digital.

TRANSPORTASI

• 19. SIGNAL – Samsat Digital Nasional

Untuk: layanan pajak kendaraan bermotor dan administrasi terkait yang tersedia melalui sistem digital.

Portal: SIGNAL Samsat Digital Nasional

Sebelum menggunakan layanan terkait kendaraan, pastikan aplikasi atau situs yang digunakan berasal dari kanal resmi.

INFORMASI PEMERINTAH

• 20. Indonesia.go.id

Untuk: mencari informasi umum mengenai layanan dan kebijakan pemerintah.

Link: Indonesia.go.id

Portal ini dapat menjadi titik awal untuk menemukan informasi pemerintahan, kebijakan dan layanan publik.

• 21. Portal Data Indonesia

Untuk: mencari data pemerintah.

Link: Satu Data Indonesia

Berguna bagi mahasiswa, peneliti, jurnalis, pelajar maupun masyarakat yang membutuhkan data resmi pemerintah.

• 22. BPS

Untuk: mencari data statistik resmi Indonesia.

Link: Badan Pusat Statistik

BPS menyediakan berbagai statistik mengenai penduduk, ekonomi, kemiskinan, inflasi, ketenagakerjaan, pendidikan dan sektor lainnya.

• 23. BMKG

Untuk: cuaca, gempa bumi, tsunami dan informasi meteorologi.

Link: BMKG

Ini termasuk situs yang sebaiknya disimpan terutama bagi masyarakat yang sering bepergian, bekerja di luar ruangan atau tinggal di wilayah yang memiliki risiko bencana hidrometeorologi.

• 24. BNPB

Untuk: informasi kebencanaan.

Link: BNPB

Informasi kebencanaan sebaiknya diperoleh dari sumber resmi, terutama ketika terjadi banjir, gempa, longsor, erupsi gunung api atau bencana lainnya.

• 25. Polri

Untuk: informasi dan layanan kepolisian.

Link: Polri

Untuk keadaan darurat atau tindak kriminal, masyarakat tetap perlu menggunakan saluran kepolisian yang sesuai dengan jenis kejadian dan wilayahnya.

• 26. Ombudsman RI

Untuk: pengaduan terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik.

Link: Ombudsman Republik Indonesia

Jika masyarakat mengalami persoalan pelayanan publik yang diduga termasuk maladministrasi, Ombudsman merupakan salah satu kanal resmi yang dapat digunakan.

• 27. Komdigi

Untuk: informasi dan layanan terkait ruang digital.

Link: Kementerian Komunikasi dan Digital

Situs Komdigi juga mengarahkan masyarakat ke layanan pengaduan digital seperti Aduan Konten dan Aduan Nomor.

• 28. OJK

Untuk: informasi jasa keuangan, pengaduan konsumen dan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Link: Otoritas Jasa Keuangan

Selain IASC untuk kasus scam transaksi keuangan, masyarakat dapat menggunakan kanal OJK untuk mencari informasi mengenai sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen.

• 29. BPJS Ketenagakerjaan

Untuk: informasi kepesertaan dan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Link: BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja sebaiknya menyimpan kanal resmi ini untuk memeriksa informasi kepesertaan dan berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan.

• 30. Kementerian Ketenagakerjaan

Untuk: informasi ketenagakerjaan, pelatihan dan perlindungan pekerja.

Link: Kementerian Ketenagakerjaan

• 10 LINK YANG PALING WAJIB DISIMPAN

Jika terlalu banyak untuk disimpan, setidaknya masukkan sepuluh layanan ini ke bookmark ponsel:

01. Cek Bansos
https://cekbansos.kemensos.go.id/

02. LAPOR!
 https://www.lapor.go.id/

03. IASC
 https://iasc.ojk.go.id/

04. CekRekening
https://cekrekening.id/

05. SATUSEHAT
 https://satusehat.kemkes.go.id/

06. BPJS Kesehatan
 https://www.bpjs-kesehatan.go.id/

07. KIP Kuliah
 https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/

08. Coretax DJP
 https://coretaxdjp.pajak.go.id/

09. BMKG
https://www.bmkg.go.id/

10. Dukcapil
https://dukcapil.kemendagri.go.id/

 

Jangan Asal Klik Link Pemerintah

Kemudahan layanan digital juga diikuti risiko penipuan digital.

Karena itu, warga perlu membiasakan diri mengetik alamat situs resmi secara langsung atau menyimpan bookmark-nya, bukan mengklik tautan yang dikirim orang tidak dikenal.

Khusus layanan yang meminta data sensitif seperti NIK, nomor rekening, kartu, OTP, PIN atau password, periksa alamat domain sebelum login.

Dalam kasus Coretax, misalnya, DJP secara khusus menegaskan bahwa akses resmi hanya melalui coretaxdjp.pajak.go.id dan mengingatkan masyarakat terhadap situs palsu yang menyerupai layanan DJP.

Begitu pula untuk kasus penipuan transaksi keuangan. OJK menegaskan bahwa pelaporan IASC dilakukan melalui iasc.ojk.go.id, bukan melalui situs lain yang mengatasnamakan IASC.

Pada akhirnya, layanan pemerintah bukan hanya urusan kantor dan antrean. Banyak kebutuhan warga kini dapat dimulai dari layar ponsel.

Mengecek bansos, mengurus pajak, melihat informasi kesehatan, mencari beasiswa, mengadukan pelayanan publik, melaporkan penipuan sampai memantau informasi bencana dapat dilakukan melalui kanal digital resmi.

Maka, daripada memenuhi bookmark dengan situs yang belum tentu jelas asal-usulnya, mulailah menyimpan kanal pemerintah yang benar-benar berguna.

Satu bookmark mungkin terlihat sederhana.

Tetapi ketika dibutuhkan, ia bisa menghemat waktu, mencegah kesalahan, bahkan membantu menyelamatkan uang dan data pribadi.

Simpan. Bookmark. Bagikan kepada keluarga. Dan selalu pastikan alamatnya resmi.

 

© 2026 MATRANEWS.ID. Cantumkan tautan artikel asli saat mengutip.