MATRANEWS.id — Tujuh Nama Mengemuka Setelah Gibran Mundur, Siapa yang Akan Dipilih Prabowo?
Puan Maharani, Sugiono, Dasco, AHY hingga Sultan Najamudin masuk dalam perbincangan pengganti Wakil Presiden. Prabowo hanya akan mengajukan dua nama kepada MPR.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026, membuka babak baru dalam konfigurasi politik nasional.
Belum sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), perbincangan mengenai sosok penggantinya mulai mengemuka.
Sejumlah nama dari berbagai latar belakang politik, pemerintahan, dan daerah masuk dalam radar pembicaraan publik.
Mereka antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Hingga Kamis malam 12-November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai kandidat yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Nama-nama tersebut masih berada dalam wilayah spekulasi dan perbincangan politik, bukan daftar pencalonan formal.
Persoalannya bukan semata-mata mencari seseorang untuk mengisi kursi RI-2.
Penggantian wakil presiden di tengah masa pemerintahan berjalan berpotensi membawa konsekuensi terhadap hubungan antarkekuatan politik, keseimbangan koalisi, serta arah pemerintahan hingga 2029.
Prabowo Memegang Kunci Dua Nama
Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Ketua MPR Ahmad Muzani, setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, menyatakan bahwa Presiden akan diminta mengajukan dua nama.
Menurut Muzani, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan kedua nama tersebut.
Dengan mekanisme ini, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung melalui pemilihan umum langsung ataupun penunjukan sepihak Presiden. Prabowo menentukan dua kandidat, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Konsekuensinya, pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran akan sulit dilepaskan dari komunikasi Presiden dengan partai-partai politik, pimpinan lembaga negara, dan kekuatan pendukung pemerintah.
Tujuh Nama, Tujuh Latar Belakang Politik
Puan Maharani: Representasi PDI Perjuangan
Nama Ketua DPR Puan Maharani membawa dimensi hubungan antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Sebagai putri Megawati Soekarnoputri, Puan memiliki posisi penting dalam struktur politik partainya.
Hubungan Prabowo dan Megawati selama ini menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam membaca dinamika politik nasional. Puan juga memiliki pengalaman dalam pemerintahan, legislatif, dan kepartaian.
Apabila namanya masuk dalam pembahasan serius, isu yang mengemuka bukan hanya soal figur, melainkan kemungkinan perubahan hubungan politik antara partai penguasa dan PDI Perjuangan.
Sugiono: Figur dari Lingkaran Gerindra
Sugiono merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dan pernah menjabat Menteri Luar Negeri pada periode 2024–2026. Sejak perombakan kabinet 1 Oktober 2026, ia menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kedekatannya dengan Prabowo dan posisinya di Gerindra menjadikan namanya relevan dalam pembicaraan mengenai kesinambungan pemerintahan.
Pengalaman di bidang diplomasi dan koordinasi pemerintahan menjadi bagian dari rekam jejak yang dapat diperhatikan. Namun, apakah Prabowo akan memilih figur dari internal partainya masih menjadi pertanyaan politik.
Sufmi Dasco Ahmad: Kekuatan Politik di Parlemen
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra ini memiliki posisi strategis dalam komunikasi politik antara pemerintah dan parlemen.
Dasco dikenal aktif dalam berbagai proses komunikasi politik lintas partai. Perannya di DPR juga menempatkannya dalam posisi penting ketika pemerintah menghadapi dinamika politik dan pembahasan kebijakan.
Namanya menarik diperbincangkan karena pengisian kursi Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari hubungan eksekutif dan legislatif. Namun, kemungkinan pergeseran posisi Dasco juga akan membawa konsekuensi terhadap konfigurasi kepemimpinan Gerindra di parlemen.
Agus Harimurti Yudhoyono: Representasi Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, merupakan salah satu figur yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan kepartaian.
AHY memiliki latar belakang militer sebelum memasuki politik. Ia juga pernah memimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Kehadirannya dalam pembicaraan bursa Wakil Presiden membawa dimensi hubungan Gerindra dan Demokrat. Demokrat merupakan bagian dari kekuatan politik pendukung pemerintahan Prabowo.
Jika namanya masuk dalam dua kandidat resmi, hal itu tentu akan menjadi perkembangan penting dalam konfigurasi koalisi pemerintahan.
Dedi Mulyadi: Figur dengan Basis Pemerintahan Daerah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga disebut dalam perbincangan publik.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut memiliki pengalaman panjang di pemerintahan daerah dan legislatif. Gaya komunikasinya yang dekat dengan masyarakat menjadikannya salah satu kepala daerah yang banyak diperbincangkan di ruang publik.
Masuknya nama Dedi memperlihatkan bahwa pembicaraan pengganti Gibran tidak hanya berkutat pada elite partai politik di Jakarta. Figur kepala daerah dengan pengalaman pemerintahan juga masuk dalam spektrum pembahasan.
Sherly Tjoanda: Representasi Kawasan Timur Indonesia
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membawa dimensi representasi daerah, khususnya kawasan Indonesia timur.
Kehadirannya dalam daftar nama yang diperbincangkan memperluas spektrum figur potensial di luar tokoh-tokoh partai politik nasional.
Namun, belum terdapat informasi bahwa Sherly telah masuk dalam pembahasan resmi Presiden maupun MPR. Namanya masih perlu ditempatkan sebagai bagian dari aspirasi dan spekulasi publik.
Sultan Bachtiar Najamudin: Figur Muda Suara Daerah menjembatani Elit Nasional
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memiliki latar belakang politik yang berbeda dibandingkan sejumlah nama lainnya.
Sebagai pimpinan lembaga perwakilan daerah, Sultan berada dalam posisi yang berkaitan langsung dengan artikulasi kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan.
Jika namanya masuk dalam pembicaraan pengisian jabatan Wakil Presiden, dimensi representasi daerah menjadi salah satu isu yang menarik untuk diperhatikan.
Keterlibatan figur dari DPD juga dapat membuka pembicaraan lebih luas mengenai hubungan pusat dan daerah dalam pemerintahan nasional.
Bukan Sekadar Mengisi Kursi RI-2
Tujuh nama tersebut memperlihatkan beragam latar belakang: partai politik, parlemen, kabinet, pemerintahan daerah, hingga lembaga perwakilan daerah.
Di balik perbincangan nama-nama itu, setidaknya terdapat tiga dimensi politik yang akan memengaruhi proses pengisian jabatan.
Pertama, kesinambungan pemerintahan. Presiden tentu harus mempertimbangkan bagaimana posisi Wakil Presiden dapat berjalan seiring dengan agenda pemerintahan yang telah disusun hingga akhir masa jabatan.
Kedua, keseimbangan politik. Pengajuan dua nama akan berlangsung dalam konteks hubungan antarpartai, kepentingan koalisi, serta komunikasi politik dengan kekuatan di luar koalisi pemerintahan.
Ketiga, representasi nasional. Wakil Presiden bukan hanya pejabat pendamping Presiden, tetapi juga bagian dari kepemimpinan nasional yang memiliki tanggung jawab konstitusional.
Dengan demikian, pengisian jabatan ini berpotensi menjadi momentum penataan ulang komunikasi dan hubungan politik di tingkat nasional.
Menunggu Keputusan Prabowo
Pengunduran diri Gibran telah membawa persoalan tersebut dari wacana menjadi proses ketatanegaraan yang harus ditindaklanjuti.
Presiden Prabowo kini berada pada posisi penting dalam menentukan dua nama yang akan disampaikan kepada MPR. Sementara itu, MPR memiliki kewenangan memilih satu di antara keduanya sesuai mekanisme konstitusi.
Belum ada dasar untuk menyimpulkan siapa yang akan dipilih. Popularitas, kedekatan politik, pengalaman pemerintahan, maupun representasi partai dan daerah belum otomatis menjadikan seseorang sebagai kandidat resmi.
Pada akhirnya, tujuh nama yang beredar itu mencerminkan luasnya spektrum aspirasi politik setelah kursi Wakil Presiden ditinggalkan Gibran.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban bukan hanya siapa pengganti Gibran, melainkan bagaimana Prabowo akan merumuskan keseimbangan politik pemerintahan untuk sisa masa jabatan hingga 2029.
Dua nama yang diajukan Presiden kepada MPR kelak akan menjadi petunjuk penting mengenai arah konfigurasi politik pemerintahan berikutnya.
Untuk sementara, bursa masih terbuka. Keputusan akhirnya berada di tangan Presiden dan MPR, sesuai amanat konstitusi.
