MATRANEWS.id — Dari Medan Perang ke Perjuangan Ekonomi Bali Utara
Maraden Panggabean Dianugerahi Pahlawan Nasional, Keluarga Besarnya Melanjutkan Pengabdian Lewat Gagasan Bandara Internasional
Sejarah perjuangan bangsa tidak pernah benar-benar berhenti. Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, generasi penerus kini menghadapi medan perjuangan yang berbeda: membebaskan masyarakat dari kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan keterisolasian ekonomi.
Semangat itulah yang menjadi pesan penting di balik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal TNI (Purn.) Maraden Panggabean oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, di Istana Negara.
Penghargaan negara tersebut diterima langsung oleh putranya, Baringin Panggabean, yang kini menjabat Komisaris Utama PT Pembangunan Bali Mandiri (PEMBARI).
Bagi Suardhana Linggih, CEO PEMBARI, penghargaan itu bukan hanya pengakuan atas jasa seorang tokoh militer dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Lebih dari itu, gelar Pahlawan Nasional tersebut menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa melalui bidang yang berbeda.
“Perjuangan tidak boleh berhenti. Jika generasi terdahulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa dan raga, generasi sekarang harus melanjutkannya dengan perjuangan membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian pesan yang ingin disampaikan Suardhana Linggih.
Menurutnya, kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan dalam kehidupan politik dan kebangsaan. Kemerdekaan juga harus hadir dalam bentuk kesempatan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, infrastruktur, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Persoalan tersebut, kata dia, masih menjadi pekerjaan rumah di Bali Utara. Kawasan yang memiliki potensi pariwisata, pertanian, perikanan, dan sumber daya manusia itu dinilai masih membutuhkan perhatian lebih besar dalam pemerataan pembangunan.
Meneruskan Perjuangan Sang Jenderal
Nama Maraden Panggabean memiliki tempat tersendiri dalam sejarah militer Indonesia.
Lahir di Pansur Napitu, Tapanuli, Sumatera Utara, pada 29 Juni 1922, Maraden mengawali perjalanan hidupnya sebagai seorang pendidik. Ia pernah menjadi guru sekolah dasar sebelum akhirnya memasuki dunia militer pada masa pendudukan Jepang.
Ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Maraden termasuk generasi perwira yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan negara.
Karier militernya terus berkembang. Ia pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Panglima Angkatan Darat, Menteri Pertahanan dan Keamanan, hingga Panglima ABRI periode 1973–1978.
Setelah meninggalkan dunia militer, pengabdiannya berlanjut dalam pemerintahan. Ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
Perjalanan panjang tersebut menggambarkan bagaimana seorang prajurit dapat mengabdikan hidupnya dalam berbagai bidang untuk kepentingan bangsa.
Kini, semangat pengabdian itu menjadi inspirasi bagi keluarganya.
Baringin Panggabean memilih medan perjuangan yang berbeda. Bersama PEMBARI, ia memperjuangkan gagasan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di kawasan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
Gagasan pembangunan bandara di wilayah tersebut telah diperjuangkan selama belasan tahun. Tujuannya bukan sekadar membangun infrastruktur transportasi udara, melainkan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Bali Utara.
Bandara Bali Utara dan Impian Pemerataan Ekonomi
Selama ini, aktivitas pariwisata dan ekonomi Bali masih sangat terkonsentrasi di wilayah selatan. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan perkembangan antarwilayah.
Sementara Bali Selatan berkembang menjadi pusat pariwisata internasional, sejumlah kawasan di Bali Utara masih membutuhkan dorongan investasi, konektivitas, dan infrastruktur yang memadai.
Dalam konteks itulah pembangunan bandara di Kubutambahan dipandang PEMBARI sebagai salah satu instrumen strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Bandara yang dirancang mampu melayani pesawat berbadan lebar diharapkan dapat membuka konektivitas internasional secara lebih luas, menarik investasi, memperkuat sektor pariwisata, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Bagi masyarakat lokal, dampak pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah wisatawan yang datang atau besarnya investasi yang masuk.
Ukuran keberhasilannya justru terletak pada seberapa besar masyarakat setempat memperoleh manfaat ekonomi. Mulai dari kesempatan kerja, pertumbuhan usaha mikro dan kecil, pengembangan produk lokal, hingga peningkatan pendapatan keluarga.
Suardhana Linggih menilai, pembangunan harus memberikan kesempatan yang lebih adil kepada masyarakat yang selama ini belum menikmati pertumbuhan ekonomi secara optimal.
“Jangan sampai pembangunan hanya menghasilkan angka investasi yang besar, tetapi masyarakat di sekitarnya tidak ikut menikmati kesejahteraan,” menjadi prinsip yang relevan dalam perjuangan pemerataan ekonomi tersebut.
Ada Harapan dari Hambalang
Perjuangan pembangunan Bandara Bali Utara juga memperoleh perhatian pada tingkat nasional.
Beberapa bulan sebelum penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Maraden Panggabean, Baringin Panggabean bersama jajaran PEMBARI disebut telah diterima Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang.
Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan pihak PEMBARI, Presiden memberikan arahan agar gagasan pembangunan Bandara Bali Utara segera direalisasikan, dengan kapasitas yang memungkinkan pelayanan pesawat berbadan lebar.
Arahan tersebut menjadi harapan baru bagi pihak yang selama ini memperjuangkan pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
Namun, realisasi proyek tentu membutuhkan tindak lanjut konkret, termasuk kepastian kebijakan, kesesuaian tata ruang, kajian lingkungan, pembiayaan, serta pemenuhan seluruh persyaratan teknis dan regulasi penerbangan.
Bagi PEMBARI, dukungan pemerintah menjadi faktor penting untuk mendorong gagasan tersebut bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan.
Kemerdekaan Harus Terasa di Kehidupan Rakyat
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Maraden Panggabean menghadirkan refleksi tentang makna perjuangan lintas generasi.
Generasi 1945 berjuang agar Indonesia tidak kembali dijajah. Generasi sekarang menghadapi tantangan untuk memastikan kemerdekaan membawa kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.
Di Bali Utara, perjuangan itu antara lain diwujudkan melalui gagasan membuka konektivitas, memperluas kesempatan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pembangunan.
Bagi Suardhana Linggih, penghargaan kepada Maraden Panggabean harus menjadi inspirasi bahwa pengabdian kepada bangsa tidak mengenal batas generasi maupun profesi.
Seorang prajurit dapat berjuang melalui medan perang. Generasi berikutnya dapat meneruskan semangat yang sama melalui pembangunan, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.
Sebab, kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bendera yang berkibar dan kedaulatan yang terjaga.
Kemerdekaan juga harus hadir ketika seorang anak memperoleh pendidikan yang layak, seorang kepala keluarga mendapatkan pekerjaan, petani memperoleh pasar yang adil, dan masyarakat di daerah dapat menikmati kesempatan ekonomi yang setara.
Dari perjuangan Maraden Panggabean mempertahankan Republik, kini muncul harapan agar generasi penerusnya ikut memperjuangkan masa depan ekonomi masyarakat.
Sebab, perjuangan belum selesai selama masih ada rakyat yang belum menikmati kesejahteraan dari kemerdekaan bangsanya.
Dari Guru di Tapanuli Menjadi Panglima ABRI, Maraden Panggabean Kini Pahlawan Nasional
Perjalanan Jenderal Maraden Panggabean melintasi tiga zaman: perang kemerdekaan, pergolakan mempertahankan keutuhan republik, hingga modernisasi militer. Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada putra Sumatera Utara itu pada 10 November 2026.
Sebelum mengenakan seragam militer, Maraden Panggabean adalah seorang guru sekolah dasar. Ia pernah berdiri di depan kelas, memegang kapur tulis, dan mengajar anak-anak di Tarutung, Sumatera Utara.
Tak banyak yang membayangkan bahwa lelaki kelahiran 29 Juni 1922 itu kelak akan menduduki posisi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Dan, sejarah membawanya ke jalan yang berbeda.
Pada 10 November 2026, nama Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean masuk dalam daftar 19 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026.
Penganugerahan itu bukan sekadar penghormatan kepada seorang mantan panglima. Ia menjadi pengakuan atas perjalanan panjang seorang prajurit yang mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mempertahankan dan membangun republik.
Maraden berasal dari Pansur Napitu, Tapanuli, Sumatera Utara. Ia merupakan putra Patuan Natoras Marhusa Panggabean dan Katharina boru Panjaitan. Masa mudanya berlangsung ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial.
Ketika Jepang membuka pendidikan Pembela Tanah Air (PETA) pada 1943, Maraden mengambil keputusan penting. Ia meninggalkan profesi guru dan memasuki dunia militer.
Pilihan itu mengubah seluruh perjalanan hidupnya.
Bertempur dari hutan Tapanuli
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Belanda berusaha kembali menguasai wilayah bekas jajahannya. Sumatera Utara menjadi salah satu medan pertempuran yang keras.
Maraden terlibat dalam perjuangan bersenjata di kawasan Tapanuli, Sibolga, dan Tarutung. Ia pernah menjadi komandan pasukan Pesindo, pelatih militer di Sibolga, kepala staf batalion, hingga Komandan Batalyon 104/Waringin Brigade Bukit Barisan.
Di tengah keterbatasan persenjataan, pasukan republik mengandalkan mobilitas, pengetahuan medan, dan dukungan masyarakat.
Perang yang dihadapi bukan perkara seimbang. Belanda memiliki persenjataan modern, kendaraan tempur, pesawat, serta pasukan yang terlatih. Sementara itu, tentara Republik masih membangun organisasi dan mengandalkan strategi gerilya.
Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947 dan Agresi Militer II pada Desember 1948 memperlihatkan besarnya tekanan yang dihadapi republik muda.
Di Jawa, Belanda menyerang Yogyakarta. Di Sumatera, perlawanan terus berlangsung di berbagai wilayah, termasuk pedalaman Tapanuli.
Maraden menjadi bagian dari generasi perwira yang mempertahankan republik dari medan-medan pertempuran yang jauh dari pusat kekuasaan.
Ada pula cerita kontroversial yang berkembang dalam ingatan sebagian masyarakat Tapanuli. Kisah itu menyebut Jenderal Simon Hendrik Spoor, Panglima Tentara Belanda di Indonesia, pernah menjadi sasaran penghadangan pasukan gerilya di jalur Sibolga-Tarutung.
Bahkan, sebuah versi yang dikutip dari buku Bedjo Harimau Sumatera dalam Perang Kemerdekaan (1985) menghubungkan peristiwa tersebut dengan pasukan di bawah komando Maraden.
Namun, cerita bahwa Spoor tertembak dalam penghadangan itu belum didukung bukti dokumenter yang meyakinkan. Catatan resmi menyebut Spoor meninggal di Jakarta pada 25 Mei 1949 akibat serangan jantung.
Karena itu, kisah tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari tradisi lisan dan perdebatan sejarah lokal, bukan fakta yang telah terverifikasi.
Ketika musuh bukan lagi Belanda
Kemerdekaan tidak otomatis membuat Indonesia aman. Setelah pengakuan kedaulatan, republik menghadapi persoalan yang tidak kalah rumit: pemberontakan dan ancaman perpecahan dari dalam negeri.
Salah satu tantangan terbesar datang dari gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Gerakan yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo itu memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Pengaruhnya kemudian meluas ke sejumlah daerah, termasuk Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Di Sulawesi Selatan, perlawanan Kahar Muzakkar menjadi salah satu konflik paling panjang. Mantan pejuang kemerdekaan itu kecewa terhadap kebijakan pemerintah dalam penataan bekas pasukan gerilya ke dalam angkatan bersenjata.
Pada 1951, ia membawa pasukannya masuk hutan. Dua tahun kemudian, gerakannya menyatakan bergabung dengan Negara Islam Indonesia.
Konflik tersebut berlangsung hingga 1965.
Dalam situasi itu, Maraden menjalani tugas sebagai perwira TNI yang ikut menjaga keutuhan negara. Perjalanan karier militernya membawanya ke berbagai posisi komando dan operasi.
Perang menghadapi pemberontakan memiliki karakter berbeda dibandingkan perang melawan tentara kolonial. Di balik senjata yang berhadapan, terdapat persoalan politik, kekecewaan, dan hubungan sosial masyarakat yang tidak mudah dipulihkan.
Tugas tentara bukan hanya memenangkan operasi militer, tetapi juga memastikan negara tidak kehilangan kepercayaan rakyatnya.
Dari medan perang ke puncak ABRI
Karier Maraden terus menanjak. Ia pernah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1968-1969, Panglima Angkatan Darat pada 1969, serta Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pada 1969-1971.
Pada 1971, ia dipercaya menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dua tahun kemudian, ia menduduki jabatan Panglima ABRI, posisi yang diembannya hingga 1978.
Periode tersebut merupakan masa penting dalam sejarah Indonesia. Negara sedang mengalami konsolidasi kekuasaan setelah pergolakan politik 1965. Militer memiliki pengaruh besar dalam kehidupan pemerintahan.
Maraden berada di pusat perubahan tersebut.
Salah satu perhatian penting dalam perjalanan kariernya adalah modernisasi organisasi dan profesionalisme militer. Ia menempuh pendidikan militer lanjutan, termasuk pendidikan staf dan komando di dalam maupun luar negeri.
Ia juga dikenal dengan pandangan bahwa tentara harus memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran negara.
Salah satu prinsip yang dikaitkan dengannya berbunyi, anggaran tentara berasal dari uang rakyat yang berkekurangan. Karena itu, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sebagaimana memperlakukan uang ibu sendiri.
Pandangan tersebut relevan dengan persoalan profesionalisme militer: kekuatan angkatan bersenjata bukan hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga oleh integritas orang-orang yang mengelolanya.
Dalam buku The Fighting General, penulis Tom Pocock menggambarkan Maraden sebagai perwira dengan pengalaman tempur dan kemampuan strategi. Buku tersebut juga menyinggung perannya dalam persiapan operasi di kawasan Kalimantan Utara pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Maraden turut memiliki peran dalam rangkaian perjuangan Indonesia menghadapi persoalan Irian Barat dan operasi pertahanan di kawasan perbatasan.
Pengabdian yang berlanjut setelah pensiun
Pensiun dari militer tidak membuat Maraden meninggalkan panggung pengabdian.
Pada 1978-1983, ia menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Selanjutnya, pada 1983-1993, ia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan kebudayaan, terutama yang berkaitan dengan masyarakat Batak.
Maraden menjadi bagian dari Lembaga Permufakatan Adat dan Kebudayaan Batak serta Yayasan Bina Bona Pasogit. Kegiatan tersebut memperlihatkan sisi lain dari seorang jenderal yang selama puluhan tahun hidup dalam lingkungan militer.
Ia tidak memandang nasionalisme sebagai alasan untuk meninggalkan akar budaya.
Sebaliknya, kecintaan kepada Indonesia dapat tumbuh dari penghargaan terhadap tanah kelahiran, adat, bahasa, dan masyarakat sendiri.
Di tengah karier nasionalnya, Maraden tetap memiliki ikatan kuat dengan Tapanuli. Ia fasih berbahasa Belanda dan Inggris, tetapi bahasa Batak tetap memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan pribadinya.
Ia meninggal dunia pada 28 Mei 2000 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.
Gelar pahlawan dan pekerjaan sejarah
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Maraden Panggabean menghadirkan kembali perjalanan seorang putra daerah yang menempuh jalan panjang dalam sejarah republik.
Dari seorang guru di Tapanuli, ia menjadi pejuang kemerdekaan, komandan pasukan, kepala staf, panglima, menteri, hingga Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
Negara kini memberikan pengakuan tertinggi atas jasa-jasanya.
Namun, penghargaan sejarah tidak seharusnya menghentikan pekerjaan sejarah. Justru setelah gelar diberikan, ruang penelitian perlu semakin terbuka. Arsip militer, dokumen operasi, kesaksian para pelaku, dan catatan sejarah lokal perlu terus diperiksa agar perjalanan Maraden dapat dipahami secara utuh.
Sebab seorang tokoh sejarah tidak cukup dikenang dari pangkat dan jabatan terakhirnya. Ia perlu dipahami dari keputusan-keputusan yang diambil, tantangan yang dihadapi, serta dampak pengabdiannya bagi bangsa.
Maraden Panggabean telah melewati zaman perang dan zaman pembangunan kekuasaan. Namanya kini memperoleh tempat dalam daftar Pahlawan Nasional.
Dari Tapanuli, ia menempuh perjalanan hingga ke pusat kekuasaan republik. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya ditulis dari Jakarta atau Jawa, tetapi juga dari daerah-daerah yang pernah menjadi garis depan perjuangan.
