MATRANEWS.id — Penyelesaian Damai Kasus Dugaan Kecurangan di SPBU Pertamina Buperta Cibubur: Pembelajaran Bagi Semua Pihak
Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka telah memastikan penyelesaian damai dalam kasus dugaan kecurangan yang terjadi di SPBU Pertamina Buperta Cibubur.
Kasus ini mencuat setelah menjadi viral di media sosial dan mendapatkan liputan luas secara online. Namun, berkat upaya mediasi dan musyawarah mufakat, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan jalur hukum yang lebih rumit.
Menurut rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, situasi yang sebenarnya telah diungkap dengan jelas.
Benny Butarbutar, Wakil Kepala Pusat Data dan Informasi Kwarnas Pramuka, menegaskan pentingnya menjalankan bisnis dengan jujur sesuai aturan serta mengutamakan kepentingan pelanggan.
“Kami menyambut baik penyelesaian damai ini yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan klarifikasi bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Kesepakatan tersebut melibatkan pihak konsumen, Ibu Ririn, dan manajer lapangan SPBU, Lutfi, yang bersama-sama menandatangani surat pernyataan pada Rabu, 26 Juni 2024.
Surat pernyataan tersebut menegaskan bahwa kasus telah diselesaikan dengan baik dan menjadi pengalaman berharga bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi di masa mendatang.
Rio Ashadi, Direktur Operasional PT. Molino Pramuka yang mengelola SPBU tersebut, juga menambahkan bahwa insiden tersebut merupakan hasil dari kesalahpahaman dalam komunikasi yang berujung pada adu argumen antara petugas SPBU dan konsumen.
Namun, berkat mediasi yang dilakukan, situasi berhasil diselesaikan dengan baik dan kini pihak SPBU berkomitmen untuk melakukan pembenahan dalam pelayanan guna mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
Meskipun penyelesaian damai telah dicapai, Kwarnas Pramuka tetap mengingatkan bahwa proses penyelidikan dan audit terhadap kasus ini masih berlanjut.
Tindakan perbaikan (corrective action) diimplementasikan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran prosedur yang dapat merugikan nama baik Kwarnas Pramuka.
Benny Butarbutar juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sanksi tegas, termasuk sanksi administratif atau pemecatan, apabila ditemukan bukti pelanggaran yang serius.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek kegiatan, serta siap untuk mengambil langkah hukum jika diperlukan berdasarkan temuan yang dihasilkan dari investigasi mendalam.
Dengan penyelesaian ini, Kwarnas Pramuka dan PT. Molino Pramuka berharap agar kejadian ini menjadi titik balik untuk meningkatkan standar pelayanan dan memperkuat hubungan yang lebih baik antara penyedia layanan dan konsumen.
