MATRANEWS.id — Monetisasi Konflik di Media Sosial: Krisis Kemanusiaan yang Kita Abaikan
Monetisasi konflik di media sosial bukan sekadar persoalan teknologi. Ia adalah krisis kemanusiaan yang jauh lebih mendalam.
Kita hidup di zaman ketika kemarahan kolektif dijadikan komoditas; ketika emosi yang paling keras, paling ekstrem, dan paling provokatif justru lebih menguntungkan dibandingkan percakapan tenang yang penuh pertimbangan.
Akibatnya, yang terkikis bukan hanya kebenaran, melainkan juga kesehatan mental kita, bahkan kohesi sosial sebagai bangsa.
Apa yang tampak di jalanan—demonstrasi penuh kekerasan, perpecahan dalam komunitas, hingga retaknya ikatan antarwarga—sesungguhnya hanyalah pantulan dari kerusakan yang sudah lebih dulu terjadi di ruang digital kita.
Dunia maya telah menjadi laboratorium besar, tempat algoritma meracik kemarahan menjadi tontonan, lalu menjualnya kembali kepada kita dalam bentuk “trending topic” dan “viral content.”
Fenomena ini bukanlah kebetulan. Ekonomi perhatian yang predatoris sengaja dirancang untuk mengekstraksi perhatian kita, menjebak kita dalam lingkaran ketergantungan, dan secara perlahan menormalisasi polarisasi.
Setiap klik, like, dan share seolah menjadi bahan bakar yang menggerakkan mesin besar komersialisasi konflik. Dan kita, tanpa sadar, telah menjadi bagian dari siklus ini—sekaligus korbannya.
Di titik inilah kita harus bertanya: sampai kapan kita rela dijadikan komoditas?
Sampai kapan kita membiarkan keuntungan segelintir pihak dibangun di atas kerentanan mental, luka sosial, dan keretakan relasi antarwarga?
Sebagai masyarakat, kita memiliki pilihan. Kita dapat menolak tunduk pada logika algoritma yang memanen kemarahan.
Kita bisa membangun kembali ruang digital yang menumbuhkan percakapan sehat, mengedepankan empati lintas perbedaan, dan menyuburkan penyebaran informasi yang akurat.
Tentu, ini bukan hanya tanggung jawab individu.
Kita harus menuntut lebih dari para pemilik platform teknologi—mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari perhatian kita, tanpa peduli pada luka yang ditinggalkan.
Platform harus bertanggung jawab, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara etika dan moral.
Akhirnya, jika ruang digital adalah cermin masyarakat, maka memperbaikinya berarti juga merawat kemanusiaan kita.
Menolak dimonetisasi berarti menjaga diri kita tetap utuh sebagai bangsa—bukan bangsa yang tercerai-berai karena algoritma, melainkan bangsa yang mampu menjadikan teknologi sebagai alat pemersatu, bukan penghancur
- sumber Info. Klik ini: https://www.hariankami.com/teknologi-kami/23615853728/ketika-kemarahan-kolektif-dijadikan-komoditas-opini-ardi-sutedja-k-indonesia-cyber-security-forum
Ardi Sutedja K., adalah seorang pengamat, sekaligus praktisi keamanan siber dan ketahanan yang telah berpengalaman dan telah aktif selama lebih dari 30 tahun di industri keamanan siber dan ketahanan baik di dalam maupun luar negeri.
Sebagai bagian dari generasi yang tumbuh dengan revolusi digital, penulis telah menyaksikan secara langsung bagaimana teknologi mengubah kehidupan—serta bagaimana kejahatan dunia maya mengambil alihnya.
Tulisan penulis ini lahir dari kepedulian terhadap masa depan ruang digital Indonesia yang inklusif dan berdaulat.
Selain itu, penulis adalah konsultan asosiasi yang berfokus pada berbagai aspek manajemen risiko dalam teknologi terkini, dan penulis juga merupakan Ketua dan salah satu pendiri asosiasi profesi terdaftar dengan praktik hukum, Indonesia Cyber Security Forum (ICSF).
- Majalah EKSEKUTIF edisi cetak September 2025, Klik ini
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/eksekutif-ed/500-2025
