MATRANEWS.id — Seskab Teddy Indra Wijaya: Bakom RI Harus Aktif Menyerap Berbagai Pandangan yang Berkembang di Tengah Masyarakat
Prabowo memanggil Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono ke Hambalang. Presiden menginginkan Bakom tidak sekadar menjadi corong pemerintah, tetapi juga menjadi saluran aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat.
Ada pesan yang lebih mendasar dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, 4 Oktober 2026.
Komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada urusan menyampaikan kabar baik tentang pemerintah. Ia harus mampu mendengar suara masyarakat, termasuk kritik yang tidak selalu menyenangkan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom dalam mengomunikasikan program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada publik.
Presiden juga memberikan penekanan pada pentingnya membangun komunikasi yang lebih dekat, terbuka, dan berkesinambungan dengan masyarakat.
Dalam keterangannya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Teddy menyampaikan bahwa Presiden menghendaki komunikasi pemerintah tidak semata-mata menjadi laporan mengenai kegiatan dan pencapaian birokrasi.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” kata Teddy.
Pesan itu menyiratkan perubahan orientasi komunikasi pemerintahan. Pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan apa yang telah dikerjakan, melainkan juga harus menerangkan mengapa sebuah kebijakan dipilih, ke mana arahnya, dan bagaimana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Prabowo, menurut Teddy, meminta agar komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Kebijakan publik yang rumit perlu diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami, tanpa kehilangan substansi dan tujuan.
“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” ujar Teddy.
Bukan Sekadar Corong Pemerintah
Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan komunikasi pemerintah bukan lagi sekadar memastikan pesan tersampaikan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana publik memahami pesan tersebut, mempercayainya, dan memperoleh ruang untuk memberikan tanggapan.
Karena itu, Prabowo meminta Bakom memperkuat fungsi komunikasi dua arah. Lembaga ini diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi dari pusat kekuasaan menuju masyarakat, tetapi juga menjadi saluran yang membawa suara masyarakat kembali ke pusat pengambilan keputusan.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tegas Teddy.
Arahan tersebut menempatkan Bakom pada posisi yang lebih strategis. Ia bukan semata-mata institusi publikasi, melainkan juga penghubung antara pemerintah dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam praktiknya, fungsi tersebut menuntut kemampuan membaca percakapan publik, mengidentifikasi keresahan, memilah kritik yang substantif, serta memastikan persoalan yang muncul tidak berhenti sebagai bahan pemberitaan atau perbincangan media sosial.
Kritik masyarakat, dalam kerangka ini, bukan gangguan terhadap komunikasi pemerintah. Sebaliknya, ia dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.
Menjelaskan Kebijakan, Mendengar Aspirasi
Pertemuan di Hambalang juga memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah dipandang sebagai bagian penting dari keberhasilan kebijakan. Program yang baik tidak otomatis dipahami publik apabila penjelasannya tidak tepat, terlambat, atau terlalu birokratis.
Sebaliknya, komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan tanpa memberi ruang pada persoalan di lapangan berisiko menciptakan jarak antara narasi pemerintah dan pengalaman masyarakat.
Karena itu, pendekatan dialogis menjadi penting. Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan secara utuh, sementara masyarakat harus memperoleh saluran yang memungkinkan pandangan dan keberatannya didengar.
Teddy menegaskan, penguatan komunikasi tersebut diharapkan menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah, media, dan masyarakat.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” pungkasnya.
Bagi Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono, arahan Presiden itu menjadi pijakan penting dalam menjalankan mandat Bakom. Tantangannya bukan sekadar memperluas jangkauan pesan pemerintah, melainkan membangun sistem komunikasi yang mampu bekerja dalam dua arah: menjelaskan kebijakan sekaligus menangkap denyut persoalan masyarakat.
Sebab, komunikasi pemerintahan yang sehat bukanlah komunikasi yang hanya membuat pemerintah didengar. Lebih dari itu, komunikasi harus memastikan pemerintah juga bersedia mendengar.
© 2026 MATRANEWS.ID. Cantumkan tautan artikel asli saat mengutip.
