Berita  

338 Ribu Hektare Konsesi RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib Kerajaan Sukanto Tanoto?

Ini Jawaban Perusahaan

338 Ribu Hektare Konsesi RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib Kerajaan Sukanto Tanoto?

338 Ribu Hektare Konsesi RAPP Dicabut! Kerajaan Sukanto Tanoto Terancam? Ini Jawaban Perusahaan

Pencabutan izin lebih dari 338 ribu hektare konsesi hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau menjadi pukulan besar bagi salah satu pemain utama industri pulp dan kertas Indonesia.

Perusahaan yang berada dalam jaringan bisnis Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto itu kini menghadapi babak baru. Namun, di balik keputusan pemerintah, ada 41 ribu pekerja dan ratusan pelaku usaha lokal yang ikut menanti kepastian.

Keputusan pemerintah mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) langsung menyedot perhatian. Bukan perusahaan kecil yang sedang berhadapan dengan kebijakan ini.

RAPP merupakan bagian dari APRIL Group, kelompok usaha yang berada di bawah naungan Royal Golden Eagle (RGE), jaringan bisnis yang didirikan pengusaha Sukanto Tanoto.

Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah resmi mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengumumkan keputusan itu dalam konferensi pers di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).

Pencabutan dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan perusahaan tersebut.

Pertanyaannya, seberapa besar dampak keputusan ini terhadap kerajaan bisnis Sukanto Tanoto? Dan bagaimana nasib industri, investasi, serta puluhan ribu pekerja yang menggantungkan hidup pada operasional RAPP?

RAPP: Bukan Perusahaan Negara, Ini Jaringan Bisnis Sukanto Tanoto

Ada satu hal yang perlu dipahami. PT RAPP bukan perusahaan milik pemerintah. Perusahaan ini merupakan bagian dari APRIL Group yang berada dalam jaringan Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang didirikan Sukanto Tanoto.

RAPP menjadi salah satu pemain penting dalam industri pulp dan kertas nasional. Aktivitasnya berpusat di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Perusahaan tersebut telah beroperasi lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci yang pada 1993 disebut hanya dihuni sekitar 200 orang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan populasi sekitar 250 ribu penduduk.

Dengan demikian, pencabutan izin ini bukan sekadar persoalan administrasi kehutanan. Ada persoalan ekonomi daerah, ketenagakerjaan, investasi, ekspor, hingga keberlanjutan industri yang harus diperhitungkan.

Apa Jawaban RAPP atas Pencabutan Izin?

Manajemen RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah. Namun, perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut.

“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut,” demikian keterangan Corporate Communications PT RAPP, Jumat (20/11/2026).

Perusahaan menyatakan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah menerima penjelasan resmi.

Di tengah ketidakpastian tersebut, RAPP menegaskan prioritasnya adalah menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.

Menurut perusahaan, bersama Grup APRIL, aktivitas bisnis mereka melibatkan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang maupun jasa.

Angka tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam melihat besarnya konsekuensi ekonomi dari pencabutan izin.

Rp350 Triliun untuk Riau, Benarkah Dampaknya Sebesar Itu?

RAPP mengklaim aktivitas ekonominya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan studi dampak ekonomi yang dikutip perusahaan, kegiatan RAPP diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 pekerjaan di seluruh Indonesia.

Pada periode 2016–2025, perusahaan menyebut telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.

Dalam sepuluh tahun terakhir, RAPP juga mengklaim telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak untuk 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Namun, angka-angka tersebut merupakan klaim dan estimasi yang disampaikan perusahaan. Verifikasi independen tetap diperlukan untuk mengetahui besaran kontribusi ekonomi, jumlah pekerjaan yang benar-benar bergantung pada operasional RAPP, serta dampak langsung pencabutan izin.

Ekspor ke 100 Negara, Bagaimana Nasib Industri Pulp dan Kertas?

RAPP bersama APRIL Group memproduksi barang bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 pasar dunia.

Perusahaan menyebut lebih dari 85 persen produksinya diekspor sehingga menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Karena itu, keputusan pemerintah juga memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan rantai pasok industri pulp dan kertas.

Bagaimana nasib pemasok bahan baku? Apakah kontrak ekspor akan terganggu? Bagaimana posisi para kontraktor, pelanggan, dan mitra usaha?

RAPP menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya untuk meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.

Perusahaan Klaim Melestarikan Hampir Setengah Juta Hektare Hutan

Di tengah sorotan terhadap pencabutan izin, RAPP juga mengemukakan komitmennya dalam pengelolaan lingkungan.

Perusahaan mengklaim melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program Restorasi Ekosistem Riau yang berfokus pada pemulihan lahan gambut.

RAPP juga menyebut Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa sejak 2014. Menurut perusahaan, program tersebut membantu menekan luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.

Klaim ini tentu menarik untuk diuji bersamaan dengan temuan pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin pemerintah.

Sebab, komitmen konservasi dan kepatuhan terhadap perizinan merupakan dua hal yang harus berjalan bersamaan.

Lima Pertanyaan Besar di Balik Pencabutan Izin RAPP

Keputusan pemerintah ini membuka sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab secara transparan.

Pertama, apa pelanggaran yang ditemukan?

Pemerintah menyebut terdapat sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan. Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai jenis pelanggaran, lokasi, bukti, dan proses pemeriksaannya.

Kedua, bagaimana nasib 41 ribu pekerja? Kepastian status pekerjaan dan perlindungan hak pekerja harus menjadi perhatian pemerintah dan perusahaan.

Ketiga, bagaimana nasib investasi dan rantai pasok? Dampak terhadap pemasok lokal, kontraktor, pelanggan, dan industri ekspor perlu dihitung secara objektif.

Keempat, bagaimana struktur kepemilikan dan tanggung jawab korporasi? Hubungan RAPP, APRIL Group, dan RGE perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk struktur pengendalian dan beneficial ownership sesuai dokumen resmi.

Kelima, bagaimana masa depan kawasan hutan yang izinnya dicabut? Pemerintah perlu menjelaskan rencana pengelolaan, pemulihan ekosistem, perlindungan masyarakat, dan pengawasan agar kawasan tersebut tidak kembali menjadi objek eksploitasi ilegal.

Ujian bagi Pemerintah dan Korporasi

Pencabutan izin 338.536 hektare konsesi RAPP merupakan keputusan besar dalam penertiban kawasan hutan. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil diambil alih negara.

Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan secara transparan, memiliki dasar hukum yang kuat, serta tidak mengorbankan pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi perusahaan.

Sebaliknya, RAPP dan kelompok usaha terkait juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kepatuhan perizinan, tata kelola hutan, dan konsekuensi operasional dari keputusan pemerintah.

Di sinilah ujian sesungguhnya: apakah penertiban kawasan hutan mampu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi?

Satu hal yang jelas, pencabutan izin ini bukan sekadar cerita tentang 338 ribu hektare hutan. Ini juga cerita tentang kekuasaan negara, tanggung jawab korporasi, investasi, dan masa depan masyarakat Riau.