Berita  

BNN Diusulkan Tak Lagi Jadi Pelaksana Teknis: Cukup Jadi Koordinator Kebijakan Narkotika

Perang Narkotika yang Salah Arah

BNN Diusulkan Tak Lagi Jadi Pelaksana Teknis: Cukup Jadi Koordinator Kebijakan Narkotika

Dibubarkan atau Dirombak?  Dr Anang Iskandar SH, MH menawarkan jalan tengah: BNN menjadi koordinator kebijakan, sementara pengguna narkotika diarahkan ke rehabilitasi. Revisi undang-undang menjadi kunci perubahan.

  • MATRANEWS.id –– BNN Diusulkan Tak Lagi Jadi Pelaksana Teknis: Cukup Jadi Koordinator Kebijakan Narkotika

Anang kasih masukan ke Kapolri Suyudi Ario Setio agar perang terhadap narkoba tak salah arah

Mantan Kepala BNN Komjen (P) Dr Anang Iskandar SH mengusulkan perubahan mendasar terhadap lembaga antinarkotika itu. Bukan lagi menjadi pelaksana teknis, melainkan koordinator kebijakan nasional.

Di saat yang sama, penyalahguna narkotika harus keluar dari jebakan pemidanaan dan memperoleh rehabilitasi.

Ada yang ganjil dalam perang melawan narkotika di Indonesia.

Lembaga yang dibentuk untuk mengoordinasikan pemberantasan narkotika justru ikut menjalankan berbagai pekerjaan teknis yang juga dikerjakan institusi lain.

Penyidikan dilakukan BNN dan Polri. Urusan rehabilitasi bersinggungan dengan kementerian yang menangani kesehatan dan sosial. Pencegahan tersebar di banyak instansi.

Akibatnya, batas kewenangan menjadi kabur. Institusi bisa bekerja pada wilayah yang sama, sementara koordinasi yang seharusnya menjadi kekuatan utama justru berpotensi tenggelam dalam perebutan peran.

Di tengah persoalan itu, sebuah gagasan radikal kembali muncul: mengubah secara mendasar kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Bahkan, dalam diskusi reformasi penanganan narkotika, muncul seruan agar lembaga tersebut dibubarkan. Hal ini dicetuskan anggota DPR, yang kesal BNN dan Polri overlaping pemberantasan narkoba. Menghabiskan anggaran besar, tapi narkoba terus saja merajalela.

Namun, bagi Dr. Anang Iskandar, persoalannya tidak sesederhana menghapus sebuah institusi.

Dr Anang Iskandar mendapat MATRA Award (Cegah Narkoba Dengan Rehabilitasi Pecandu Narkoba)

Mantan Kepala BNN dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu menawarkan jalan lain: BNN tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi pelaksana teknis pemberantasan narkotika.

“BNN itu sebagai koordinator langkah preventif dan represif, bukan sebagai pelaksana,” kata Anang Iskandar kepada aktivis anti narkoba RIDMA Foundation yang juga Pemimpin Redaksi Media Massa di Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI).

Usul tersebut menyentuh persoalan mendasar: apakah negara selama ini terlalu sibuk membangun lembaga dan menjalankan operasi, tetapi belum berhasil membangun satu sistem penanggulangan narkotika yang benar-benar terpadu?

BNN Menjalankan Terlalu Banyak Peran

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN memang tidak dirancang hanya sebagai lembaga koordinasi.

Pasal 70 memberikan mandat yang cukup luas: menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional, mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, berkoordinasi dengan Polri, hingga meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi.

Bahkan, Pasal 71 memberikan kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Artinya, lembaga ini sekaligus memegang fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, pencegahan, dan penindakan.

Di sinilah Anang melihat sumber persoalan.

Menurut mantan Kepala BNN yang juga mantan Kabareskrim Polri, ketika sebuah lembaga memiliki terlalu banyak fungsi operasional, koordinasi berisiko kehilangan makna.

“BNN bukan hanya mengarahkan, tetapi juga turun mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan institusi lain,” ujar Anang Iskandar.

Dalam konteks ini, pria yang juga dosen ini mengusulkan BNN ditempatkan seperti kementerian koordinator khusus urusan narkotika.

Lembaga ini bertanggung jawab menyatukan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, sekaligus memastikan seluruh institusi bergerak dengan strategi yang sama.

Pembagian tugasnya relatif sederhana.

Anang memberi gambaran atas usulan itu, “Polri dan aparat penegak hukum menjalankan penindakan terhadap jaringan peredaran gelap.”

“Kementerian Kesehatan menangani aspek medis dan layanan pemulihan. Kementerian Sosial memperkuat rehabilitasi sosial.”

“Kementerian dan pemerintah daerah lainnya menjalankan pencegahan sesuai kewenangan masing-masing.”

“BNN menjadi pusat kendali kebijakan. Bukan pesaing bagi institusi yang menjalankan operasi.”

Dalam terminologi penanggulangan narkotika, ada dua pekerjaan besar yang harus berjalan beriringan: supply reduction dan demand reduction.

Masih dalam penjelasan Anang Iskadar, yang pertama memutus pasokan melalui pemberantasan jaringan produksi dan distribusi. Yang kedua menekan permintaan melalui pencegahan, edukasi, pengobatan, dan pemulihan.

Selama ini, keberhasilan perang narkotika kerap lebih mudah dipamerkan melalui angka penangkapan, penyitaan barang bukti, atau pengungkapan jaringan.

Padahal, “Penurunan jumlah orang yang terjerat ketergantungan dan keberhasilan mereka kembali ke masyarakat juga harus menjadi ukuran penting.”

Persoalannya bukan kekurangan aparat. Persoalannya adalah bagaimana membuat seluruh aparat dan kementerian bekerja dalam satu komando kebijakan.

Pengguna Narkotika: Penjahat atau Pasien?

Diskusi berawal dari kecenderungan membawa pengguna ke dalam sistem peradilan pidana. Mereka berhadapan dengan penyidik, jaksa, hakim, dan akhirnya tidak sedikit yang masuk lembaga pemasyarakatan.

Anang Iskandar menilai pendekatan semacam itu perlu dikoreksi.

Menurut dia, negara harus membuat garis pemisah yang tegas antara orang yang menggunakan narkotika karena ketergantungan dan orang yang menjadikan narkotika sebagai bisnis.

Bandar, produsen, pemasok, dan pengedar merupakan bagian dari mata rantai kejahatan yang harus diberantas. Mereka mencari keuntungan dari perdagangan barang terlarang dan merusak kehidupan orang lain.

Pengguna yang mengalami ketergantungan berada dalam persoalan berbeda. Mereka membutuhkan pemeriksaan medis, terapi, rehabilitasi, dan pendampingan sosial.

Keduanya tidak seharusnya diperlakukan dengan pendekatan yang sama.

Anang Iskandar mengaitkan gagasan tersebut dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang, menurut penuturannya, menghendaki penyalahguna narkotika tidak serta-merta dipenjara, melainkan menjalani rehabilitasi.

“Presiden meminta supaya penyalahguna narkotika tidak dipenjara. Artinya, penyalahguna dihukum rehabilitasi. Undang-Undang Narkotika yang harus diperjelas,” ujar Anang Iskandar.

Pernyataan ini mengandung konsekuensi besar.

Jadi catatan pinggirnya pengguna memang hendak diarahkan ke rehabilitasi, maka perubahan tidak cukup dilakukan melalui imbauan kepada aparat. Sistem hukum harus menyediakan mekanisme yang jelas sejak seseorang pertama kali berhadapan dengan penegak hukum.

Polisi harus mampu mengidentifikasi status seseorang. Jaksa perlu memahami hasil pemeriksaan. Hakim harus memiliki dasar yang kuat untuk menentukan apakah seseorang layak menjalani rehabilitasi atau harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam peredaran gelap.

Tanpa perubahan sistemik, kebijakan rehabilitasi hanya akan menjadi slogan.

Rehabilitasi Bukan Jalan Damai

Anang juga mengingatkan adanya persoalan dalam penggunaan istilah restorative justice untuk menangani perkara penyalahgunaan narkotika.

Menurut dia, rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika tidak boleh dicampuradukkan dengan mekanisme keadilan restoratif.

Keduanya mempunyai tujuan dan dasar hukum berbeda.

Restorative justice pada dasarnya merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan, pertanggungjawaban, dan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai persyaratan hukum.

Adapun rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berorientasi pada pemulihan kesehatan dan fungsi sosial seseorang yang mengalami masalah penggunaan atau ketergantungan narkotika.

“Rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Narkotika itu merupakan bentuk hukuman. Bukan perdamaian, bukan perkara yang dihentikan,” kata Anang.

Pembedaan ini penting. Sebab, rehabilitasi bukan berarti seseorang bebas begitu saja dari proses hukum. Ada ketentuan khusus yang mengatur bagaimana penyalahguna dan pecandu ditangani.

Undang-Undang Narkotika juga mengenal kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu. Karena itu, proses pemulihan harus memiliki standar, tempat pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang jelas.

Masalahnya, rehabilitasi tidak cukup hanya dengan memindahkan seseorang dari rumah tahanan ke fasilitas tertentu. Pemulihan ketergantungan membutuhkan tenaga profesional, ketersediaan layanan, terapi berkelanjutan, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial.

Jika semua itu tidak tersedia, rehabilitasi berpotensi menjadi formalitas administratif belaka.

Asesmen Bisa Menentukan Masa Depan Seseorang

Satu hal yang mendapat perhatian khusus Anang adalah asesmen terpadu.

Dalam perkara narkotika, seseorang yang tertangkap membawa barang terlarang tidak otomatis dapat disimpulkan sebagai bandar atau pengedar. Sebaliknya, pengakuan sebagai pengguna juga tidak serta-merta membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam jaringan peredaran.

Diperlukan pemeriksaan yang objektif.

Asesmen berfungsi mengetahui pola penggunaan, tingkat ketergantungan, kondisi kesehatan, serta kemungkinan keterlibatan seseorang dalam peredaran gelap narkotika.

Hasilnya menjadi bahan penting bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menentukan penanganan yang tepat.

“Begitu asesmen ditinggalkan, terdakwa bisa saja diperlakukan sebagai pengedar. Padahal, tingkat kecanduannya harus diketahui lebih dahulu,” ujar Anang.

Di titik ini, persoalan menjadi lebih serius. Kesalahan mengidentifikasi status seseorang bisa berakibat panjang. Seorang pecandu yang membutuhkan pertolongan medis dapat berakhir di penjara. Sebaliknya, pengedar yang menyamarkan diri sebagai pengguna berpotensi memanfaatkan celah sistem.

Karena itu, asesmen tidak boleh menjadi formalitas. Prosesnya harus melibatkan tenaga profesional, dilakukan secara independen, dan dapat diuji dalam proses peradilan.

Anang juga menyoroti Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), yang semestinya menjadi salah satu pintu bagi pecandu untuk memperoleh layanan pemulihan.

Menurut dia, pelaksanaan sistem tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

“IPWL itu sekarang hidup segan mati tak mau,” katanya.

Jadi, jika penilaian itu benar, pemerintah perlu menjawab mengapa fasilitas yang sudah disediakan oleh sistem hukum justru belum berfungsi optimal. Apakah karena keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, minimnya fasilitas, atau karena pendekatan penegakan hukum lebih dominan daripada pendekatan kesehatan?

Pertanyaan itu penting dijawab sebelum pemerintah kembali membangun program atau lembaga baru.

Revisi UU Narkotika Menjadi Pertaruhan

Gagasan Anang muncul ketika pembaruan regulasi narkotika mulai memasuki agenda legislasi nasional.

RUU Narkotika dan Psikotropika masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Dalam perkembangannya, status rancangan tersebut dialihkan dari usul pemerintah menjadi usul inisiatif DPR. Pemerintah dan DPR kini mempunyai kesempatan untuk membenahi persoalan yang selama ini muncul dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Momentum ini semestinya tidak disia-siakan.

Menurut Anang, revisi undang-undang harus menyentuh persoalan substantif, bukan sekadar memperbaiki rumusan pasal atau menambah ancaman pidana.

Setidaknya ada empat hal yang perlu dibenahi.

Pertama, memperjelas klasifikasi pelaku. Undang-undang harus memberikan batas yang tegas antara penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran gelap narkotika.

Kedua, memperkuat rehabilitasi. Pengguna yang membutuhkan pemulihan harus memperoleh akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial. Pelaksanaannya harus menjadi bagian nyata dari sistem penanganan perkara, bukan sekadar pilihan yang sulit diakses.

Ketiga, memperkuat asesmen. Penentuan status seseorang tidak boleh hanya mengandalkan barang bukti dan pengakuan. Pemeriksaan medis dan penilaian profesional harus menjadi bagian penting dalam proses hukum.

Keempat, memperjelas pembagian kewenangan. BNN, Polri, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah harus memiliki tanggung jawab yang tidak saling bertabrakan.

Di sinilah gagasan perubahan posisi BNN menemukan relevansinya. Mengembalikan BNN ke fungsi koordinasi tidak boleh dimaknai sebagai mengurangi keseriusan negara dalam memberantas narkotika.

Justru sebaliknya, koordinasi harus diperkuat.

BNN perlu mempunyai kemampuan memetakan ancaman nasional, mengidentifikasi wilayah rawan, mengintegrasikan data antarlembaga, mengevaluasi efektivitas program, dan memastikan tidak ada celah koordinasi yang dimanfaatkan jaringan pengedar.

Kewenangan penindakan dapat dijalankan oleh institusi yang memang memiliki mandat operasional, tetapi strategi nasional harus berada dalam satu kerangka kebijakan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Tidak masuk akal meminta pengguna menjalani pemulihan jika rumah sakit, tenaga kesehatan, pusat rehabilitasi, dan layanan pascarehabilitasi tidak tersedia secara cukup.

Reformasi juga harus menjamin agar rehabilitasi tidak menjadi pintu baru bagi penyalahgunaan kewenangan. Hasil asesmen harus transparan, keputusan dapat dipertanggungjawabkan, dan akses rehabilitasi tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi seseorang.

Negara Harus Berani Mengubah Cara Berpikir

Perdebatan mengenai BNN sesungguhnya membuka pertanyaan yang lebih luas: selama ini, apakah keberhasilan pemberantasan narkotika terlalu banyak diukur dari aktivitas penegakan hukum?

Jumlah tersangka, berat barang bukti yang disita, dan banyaknya jaringan yang dibongkar memang penting. Namun, angka-angka itu belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan sebuah kebijakan.

Ada pertanyaan lain yang jauh lebih mendasar.

Berapa banyak orang yang berhasil dicegah agar tidak menggunakan narkotika? Berapa banyak pecandu yang berhasil pulih? Berapa banyak yang kembali bekerja, melanjutkan pendidikan, dan diterima kembali oleh keluarga serta lingkungannya?

Dan yang tidak kalah penting, seberapa jauh negara berhasil memutus jaringan yang memasok narkotika?

Ukuran keberhasilan harus mencakup seluruh aspek tersebut.

Anang menawarkan perubahan cara pandang: negara harus tegas kepada jaringan bisnis narkotika, tetapi tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan ketika menghadapi orang yang mengalami ketergantungan.

Gagasan itu memang menuntut perubahan besar. Bukan hanya di tubuh BNN, melainkan juga di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian, dan lembaga rehabilitasi.

Pada akhirnya, pilihan yang dihadapi pemerintah bukan sekadar mempertahankan atau membubarkan BNN.

Yang lebih penting adalah menentukan apakah Indonesia membutuhkan lembaga yang mengerjakan hampir semua hal, atau lembaga yang memastikan semua institusi bekerja secara terpadu.

Perang terhadap narkotika tidak akan dimenangkan hanya dengan memperbanyak penangkapan. Negara harus mampu memutus bisnisnya, mencegah permintaannya, dan menyelamatkan manusia yang terjerat di dalamnya.

Barangkali, inilah saatnya mengubah ukuran keberhasilan perang narkotika: bukan hanya berapa banyak orang yang berhasil dipenjarakan, tetapi berapa banyak kehidupan yang berhasil diselamatkan.

“Rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Narkotika itu merupakan bentuk hukuman. Bukan perdamaian, bukan perkara yang dihentikan,” kata Anang.

“Bandar, produsen, pemasok, dan pengedar merupakan bagian dari mata rantai kejahatan yang harus diberantas. Mereka mencari keuntungan dari perdagangan barang terlarang dan merusak kehidupan orang lain.

Pengguna yang mengalami ketergantungan berada dalam persoalan berbeda. Mereka membutuhkan pemeriksaan medis, terapi, rehabilitasi, dan pendampingan sosial.

Keduanya tidak seharusnya diperlakukan dengan pendekatan yang sama.”