“Jangan menjelek-jelekkan BULOG, kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum.” — Budi Waseso
MATRANEWS.id — Direktur Utama Perum BULOG menegaskan pihaknya tidak akan mempermasalahkan pemutusan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah atau instansi manapun.
Dalam konteks, jika memang terdapat ketidakcocokan dalam praktek pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial. Namun, hendaknya tidak melakukan hal yang bisa dianggap sebagai upaya endiskreditkan institusi BULOG.
“BULOG memahami Pemerintah Daerah memiliki otoritas dalam melakukan penunjukkan distributor pelaksana Program Penyaluran Bansos,” kata Budi Waseso di Jakarta, Senin (6/7), terkait masih adanya pemberitaan tentang kualitas beras BULOG.
Ditegaskan oleh Buwas, “BULOG sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan kualitas beras terbaik meskipun untuk Program Bansos.”
Mantan Kepala BNN itu mengatakan dari pemeriksaan dan laporan yang diterima manajemen BULOG, penyaluran program beras Bansos di Kabupaten Bogor untuk tahap I sudah terlaksana dengan menyalurkan beras kualitas terbaik sebanyak 6.000 ton.
“Kami mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi BULOG sebagai distributor beras Bansos untuk tahap II di Kabupaten Bogor,” ujar Budi Waseso.
“Kami tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi sekali lagi jangan menjelek-jelekkan BULOG, kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum,” Budi Waseso menegaskan.
Sebelumnya BULOG sudah membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa beras BULOG untuk program Bansos di Kabupaten Bogor dinilai berkualitas jelek.
BULOG sendiri memastikan bahwa untuk Program Bansos sudah menggunakan beras kualitas baik sesuai kerjasama yang disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu penyediaan beras medium untuk Bansos di Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Tri Wahyudi Saleh mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin agar kualitas beras Bansos yang disalurkan ke masyarakat adalah kualitas terbaik.
“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor),” kata Tri Wahyudi Saleh.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG sudah memastikan agar proses penyaluran Bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras. “Yang diamanatkan kepada Perum BULOG,” kata Tri Wahyudi Saleh.
Ia pun menegaskan bahwa upaya mendiskreditkan kualitas maupun kemasan Bulog yang tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan.
Hal ini yang harus dipahami masyarakat dan para pihak perbedaan beras kualitas medium dan premium sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI.
“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor)” — Tri Wahyudi Saleh.
baca juga: majalah MATRA edisi cetak — klik ini
baca juga: majalah eksekutif cetak — klik ini
