MATRANEWS.id — Dua Panggung, Satu Cerita: Saling Klaim Panitia Hari Pers Nasional 2025
Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dalam dua kota. Dua panitia berbeda, dan dua versi cerita yang sama-sama mengandalkan “koordinasi dengan Istana.” Sama-sama mengaku, Prabowo akan hadir di HPN dalam versi-nya.
Tak pelak, “Wartawan Non Blok” pun bingung dengan para pihak panitia, yang sama-sama mengklaim sebagai tuan rumah resmi HPN. Padahal, konstituen Dewan Pers dan yang akan hadir di HPN 2025 kan, bukan hanya PWI Pusat yang lagi retak.
Catatan pinggir dari S.S Budi Rahardjo Wartawan Utama non Blok tentang HPN 2025 ini pun viral, sebagai kritik internal karena miris dengan situasi ini.
Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada Minggu, 9 Februari 2025 memang jadi trending. Dan, membawa cerita baru: bukan lagi soal peringatan jurnalistik atau prestasi media, melainkan konflik dualisme yang membingungkan.
Persoalan semakin pelik ketika muncul kekhawatiran. Bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto di HPN 2025 pada salah satu lokasi, maka akan dianggap berpihak pada salah satu kubu.
Apakah HPN 2025 berlangsung di Pekan Baru Riau Sumatera atau di Banjarmasin Kalimantan Selatan?
Dua lokasi berbeda, dua panitia berbeda, dan dua versi cerita yang sama-sama mengandalkan “koordinasi dengan Istana.”
Kisah ini tak berhenti di sana. Kedua kubu juga menyebut nama Presiden Prabowo Subianto, yang katanya telah memberi sinyal kehadiran. Tapi, sepertinya sinyal itu kabur.
Seperti menonton sandiwara tanpa naskah pasti, publik dibuat bertanya-tanya: “Hayo, Prabowo hadir di mana? Atau malah tidak datang sama sekali?”
Para wartawan, bahkan yang tergabung dalam kelompok Non-Blok anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ikut kebingungan.
Nah, apalagi mereka yang di luar PWI, yang mungkin tak ingin terjebak dalam konflik organisasi internal. Catat ya. Konstituen Dewan Pers di HPN, kan, bukan hanya PWI.
Masalah HPN 2025 ini Bukan Sekadar soal Lokasi
Kemelut dualisme di tubuh PWI Pusat menjadi latar belakangnya. Dua kubu yang berseteru belum menemui titik temu meski islah telah diupayakan.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas sempat membuat mediasi dua kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sedang berselisih
Bahkan, intervensi dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pun belum berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.
Persoalan semakin pelik ketika muncul kekhawatiran bahwa kehadiran Presiden di salah satu lokasi akan dianggap berpihak pada salah satu kubu.
Lalu, Apa Langkah Terbaik bagi Presiden?
Apakah sebaiknya beliau hadir di salah satu acara atau tidak hadir sama sekali demi menjaga netralitas?
HPN 2025, yang seharusnya menjadi momen kebersamaan dunia pers, kini berubah menjadi ajang tebak-tebakan dan konflik terbuka.
Di tengah semua ini, yang menjadi korban adalah integritas pers dan kepercayaan publik.
Sebagai bangsa yang menghormati demokrasi dan kebebasan pers, kita tentu berharap konflik ini segera selesai.
Tapi untuk saat ini, kita hanya bisa bertanya-tanya: “Ke mana Presiden akan hadir?” atau lebih tragisnya, “Apakah HPN 2025 hanya akan menjadi sejarah Pers dalam konflik?”
