“Arahan Presiden ini menjadi kompas moral dan arah kerja seluruh aparatur negara. Pemerintah harus hadir dengan kerja nyata, kebijakan yang berpihak, serta komunikasi yang jujur dan transparan kepada rakyat.“
Kepala Badan Komunikasi (Ka Bakom) Pemerintah RI Angga Raka Prabowo (dua kanan) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. ANTARA/HO-Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Menjadikan Arahan Presiden sebagai Kompas Kerja
Di bawah kubah besar Sentul International Convention Center, ribuan pasang mata tertuju ke satu panggung. Senin itu, 4.487 pejabat dari pusat hingga daerah berkumpul dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Di hadapan mereka, Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar memberi pengarahan administratif. Ia menawarkan sesuatu yang lebih mendasar: kompas moral bagi jalannya pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, menyebut arahan Presiden sebagai penanda arah yang tak boleh diabaikan.
“Arahan Presiden ini menjadi kompas moral dan arah kerja seluruh aparatur negara,” kata Angga Raka, seusai pembukaan Rakornas di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurut Angga, pesan Presiden Prabowo menegaskan kembali esensi kekuasaan dalam negara demokratis: melayani dan mengabdi kepada rakyat. Pemerintah, kata dia, dituntut hadir melalui kerja nyata, kebijakan yang berpihak, serta komunikasi yang jujur dan transparan. Bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang melekat pada mandat kekuasaan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah dan pejabat pusat untuk menanggalkan ego sektoral. Tantangan bangsa, terutama kemiskinan, tak bisa diselesaikan dengan bekerja sendiri-sendiri.
“Pesan beliau sangat jelas, tidak boleh ada ego sektoral, karena yang kita layani adalah rakyat Indonesia,” ujar Angga menirukan penekanan Presiden.
Prabowo juga mengingatkan sumber legitimasi kekuasaan: mandat rakyat. Dari sanalah tanggung jawab moral dan politik bermula.
Pemerintah—baik di pusat maupun daerah—wajib memastikan rakyat hidup sejahtera, adil, dan harmonis. Kekuasaan, dalam pandangan Presiden, bukan hak istimewa, melainkan amanah yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh rakyat.
“Beliau menegaskan bahwa masa depan bangsa ada di tangan para pemimpin,” kata Angga Raka. Rakyat, lanjutnya, menaruh harapan pada pemimpin yang adil, jujur, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik—bukan kepentingan diri, kelompok, atau golongan.
Badan Komunikasi Pemerintah, kata Angga, kini memikul tugas lanjutan: memastikan pesan-pesan Presiden tak berhenti di ruang konvensi.
Arahan itu akan disampaikan kembali secara utuh kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Agar kompas yang telah ditunjukkan Presiden benar-benar digunakan—bukan sekadar disimpan—dalam perjalanan panjang pemerintahan dari pusat hingga ke pelosok negeri.
