“Masyarakat akan melihat bahwa tahapan Pilkada sudah bergulir dan penerapan protokol kesehatan benar-benar diterapkan. Semoga contoh positif dari Solo ini dicontoh oleh daerah lain.” — Tito Karnavian
MATRANEWS.id — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian terjun ke lapangan menyambangi daerah-daerah. Saat ini, Mendagri tengah mengadakan kunjungan kerja bersama Menkopolhukam Mahfud M.D. ke Nusa Tenggara Barat, Papua dan Maluku.
“Yang menarik perhatian kami adalah pelaksanaan tahapan Pilkada yang berlangsung di Kota Solo,” ujar Prof Tito, yang mendapat informasi langsung dari jajarannya tentang pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih di Solo, berhasil lancar dan bagus.
Para 1.220 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pengecekan data, secara door to door melakukan proses coklit dengan protokol kesehatan COVID.
Dan, petugas memakai alat pelindung diri (APD) berupa masker dan sarung tangan sekali pakai, membawa alat tulis sendiri dan petugas memverifikasi data dengan tidak masuk ke rumah.
Yang unik, pelaksanaan coklit di Solo diawali dengan mendatangi tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat.
Mereka menjadi calon pemilih awal yang diverifikasi. Misalnya, salah satu tokoh yang dikenal masyarakat yang didatangi untuk menjalani proses coklit adalah Yan Vellia, isteri penyanyi langgam campursari yang terkenal, almarhum Didi Kempot.
Tak pelak, hal ini menyebabkan pelaksanaan coklit mendapat liputan luas dari media cetak, online dan media TV setempat.
Kunjungan petugas ke kediaman Yan Vellia pada hari Sabtu (17/07) lalu, misalnya, menjadi berita dan liputan utama di berbagai media lokal terkemuka, termasuk Solopos.
Pada gilirannya, ini menjadi pemantik antusiasme masyarakat untuk ingin mengetahui dan mengerti lebih jauh pelaksanaan Pilkada dengan penerapan protokol kesehatan aman COVID-19.
“Teknik KPUD untuk menjadikan tokoh yang dikenal masyarakat seperti isteri almarhum Didi Kempot Ibu Yan Vellie ini sebagai salah satu role model coklit pemilih cukup cerdas,” kata Mendagri Tito kepada wartawan.
Karena, “Masyarakat akan melihat bahwa tahapan Pilkada sudah bergulir dan penerapan protokol kesehatan benar-benar diterapkan. Semoga contoh positif dari Solo ini dicontoh oleh daerah lain.”
Mendagri melakukan pengecekan pemerintah daerah secara rinci satu per satu atas realisasi Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sangat vital bagi pelaksanaan Pilkada.
Mendagri Salah Satu Menteri Yang Paling Banyak Bepergian Di Tengah Pandemi ini.
Lebih dari 105 juta pemilih diharapkan akan memberi suara pada Pilkada 9 Desember 2020. Mereka yang tersebar di 270 provinsi, kabupaten dan kota, akan diteliti dan dicocokkan datanya oleh petugas KPUD sesuai Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.
Program coklit berlangsung dari tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020.
Mendagri Tito memiliki perhatian yang serius terhadap pelaksanaan tahapan Pikada kali ini.
Di tengah Pandemi COVID-19 yang menyebabkan sejumlah daerah masih harus berjuang untuk melandaikan kurva penyebaran wabah, ia tidak segan-segan melakukan kunjungan kerja, yang menjadikan Mendagri salah satu menteri yang paling banyak bepergian di tengah pandemi ini.
Selain mengunjungi NTB, Papua dan Maluku, sebelum ini Mendagri Tito sudah melakukan kunker ke Sumut, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Sulut, Sulsel. Sulteng dan Sultra.
Dalam kunjungannya ke daerah, ia memantau secara rinci tahapan-tahapan Pilkada, terutama terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan.
Pelaksanaan coklit adalah salah satu tahapan Pilkada yang penting yang telah dimulai pada 17 Juli lalu. Di tahap ini PPPD mencocokkan data pemilih sekaligus melakukan pemutakhirkan data.
Pemutakhiran ini penting dikarenakan adanya penambahan pemilih pemula karena bergesernya jadwal dari 23 September menjadi 9 Desember. Tambahan data ini sudah diserahkan oleh Kemendagri dalam bentuk Tambahan Data DP4 kepada KPU pada 18 Juni lalu.
Selain itu, kunjungan Mendagri bertujuan memastikan kesiapan daerah dalam memberikan dukungan anggaran yang dibutuhkan.
Mendagri melakukan pengecekan pemerintah daerah secara rinci satu per satu atas realisasi Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sangat vital bagi pelaksanaan Pilkada. Sejauh ini hampir semua dari 270 daerah sudah merealisasikan 100 persen anggaran Pilkada.
