Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Sub Holding Krakatau Steel Bangkrut Desember ini

Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Sub Holding Krakatau Steel Bangkrut Desember ini
Tangkapan layar. Benarkah Erick Thohir Akan Ganti Silmy Karim karena Tak Nurut?

MATRANEWS.id — Tak terima atas pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir Yang Sebut Sub Holding Krakatau Steel Bangkrut Desember ini.

Lewat rilis resmi, Direktur Utama Silmy Karim menyebut volume penjualan produk pipa baja, long product maupun pelat baja mengalami peningkatan 36,9 persen menjadi 1.592.282 ton dibandingkan di periode sama 2020 sebesar 1.162.532 ton.

Nilai penjualan perseroan tercatat sebesar Rp23 triliun di Kuartal III 2021 ini, meningkat 71,5 persen jika periode sama sama tahun lalu.

Penjualan produk hilirisasi juga mengalami peningkatan volume penjualan sebesar 656,2 persen menjadi sebesar 13.181 ton hingga periode tersebut.

Sedangkan EBITDA Krakatau Steel meningkat 136,5 persen di Kuartal III 2021 ini sebesar Rp1,7 triliun dibandingkan dengan EBITDA di periode yang sama tahun lalu, yakni Rp745,1 miliar.

Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp853 miliar sampai dengan Kuartal III 2021. Menurut Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, keuntungan disumbang oleh peningkatan penjualan, peningkatan efisiensi, serta kontribusi anak perusahaan.

Tak terima induk usaha PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) disebut bakal bangkrut, Komisaris PT KSI Roy Maningkas pun mengajak Menteri BUMN Erick Thohir bertaruh Rp1 miliar.

Roy Maningkas bahkan berani dan percaya atas kondisi keuangan di KRS yang sudah mulai membaik. Agar jangan sampai karena motif tertentu, KRAS menjadi korban dari kepentingan oknum.

Baca juga :  Aliran Dana Bansos Kemensos Dilacak KPK

“Saya pernah menjadi komisaris di Krakatau Steel dan sekarang di subholding KSI. Saya percaya dan yakin, Krakatau Steel tidak seburuk yang disampaikan oleh menteri BUMN,” katanya.

Lebih jauh Roy menambahkan untuk menyelesaikan kewajiban Krakatau Steel kepada sejumlah krediturnya, perusahaan telah memiliki sejumlah rencana. Termasuk melepas kepemilikan saham di KSI hingga 40 persen.

Akan tetapi, kata Roy, belakangan muncul permintaan agar saham KSI dilepas sebanyak 70 persen sampai 2023. Ia menilai hal ini yang justru akan merugikan Krakatau Steel sebagai pemegang saham mayoritas.

Pasalnya, KSI merupakan aset penting dan kas keuangan Krakatau Steel. Bahkan, ia menyebut saat ini sekitar 50 persen EBITDA perusahaan berasal dari KSI.

“Menurut saya Pak Menteri juga enggak jujur kalau ngomong yang mau beli KSI cuma INA (Indonesia Investment Authority). Tolong, dahulukan kepentingan negara, bukan kelompok apalagi individu,” tambah Roy.

Akankah Dirut BUMN Krakatau Steel Diganti  Erick Tahun 2022?

Ramai diperbincangkan publik, Menteri BUMN yang baru saja diangkat sebagai Banser NU yang mengatakan emiten berkode KRAS ini akan bangkrut 31 Desember 2021 ini.

Erick blak-blakan tentang sub holding Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau Sarana Infrastruktur berkode KRAS ini.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk bisa bangkrut (default) pada Desember ini bila tiga upaya restrukturisasi gagal dilakukan. Itu ia nyatakan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI Kamis (2/12) lalu.

Baca juga :  Ikon Murah Banget, Indra Kenz Kini Terancam Dimiskinkan, Termasuk Pacarnya?

Erick mengatakan emiten berkode KRAS ini akan bangkrut 31 Desember 2021 ini jika pihak terkait tidak melakukan sejumlah langkah, salah satunya menjual sub holding Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau Sarana Infrastruktur.

Adapun ketiga upaya restrukturisasi yang dimaksudnya adalah, pertama, keluar dari proyek mangkrak pembuatan pabrik blast furnace seharga US$850 juta yang dimulai pada 2008.

Erick menyebut sempat ada investor China yang ingin mengambil alih proyek tersebut. Namun, karena harga baja sedang tinggi dan estimasi biaya pembangunan pabrik naik dua kali lipat, investasi pun gagal direalisasikan.

Kedua, negosiasi dengan perusahaan baja Posco sebagai pemilik saham terbesar Krakatau Steel. Erick ingin mengambil alih mayoritas saham perusahaan. Namun, hingga kini belum ada jawaban dari Posco.

Sedangkan ketiga, menyuntikkan dana investasi dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority alias INA.

“Ini krusial kalau (langkah) ketiga sudah gagal, kedua gagal, pertama gagal, Desember ini (KRAS) bisa default,” ujar Erick Thohir.

BACA JUGA: Majalah MATRA edisi Desember 2021

 

Tinggalkan Balasan