MATRANEWS.id — No Kings, atau Kita yang Menciptakan Raja? Oleh: SS Budi Raharjo MM
Delapan juta warga AS lintas generasi turun ke jalan dalam aksi “No Kings” yang mengguncang pemerintahan Donald Trump.
Indonesia bukan Amerika. Dalam ingatan kolektif kita, “raja” bukan sekadar simbol politik. Ia bisa menjadi budaya, bisa menjadi kebiasaan, bahkan bisa menjadi cara kita memandang pemimpin.
Maka ketika istilah No Kings melintasi batas geografis dan masuk ke ruang digital Indonesia, ia tidak datang ke ruang kosong.
Ia bertemu dengan realitas yang berbeda: ketidakpuasan publik memang ada, tetapi masih terpecah-pecah. Sektoral. Terfragmentasi. Belum menemukan satu simpul bersama yang cukup kuat untuk menyatukan langkah jutaan orang dalam satu irama.
Kita mungkin belum punya padanan “No Kings” yang benar-benar lahir dari pengalaman kolektif sendiri. Namun bukan berarti kemungkinan itu nihil.
Demonstrasi “No Kings” memperlihatkan keterlibatan lintas kelas sosial, generasi, dan afiliasi politik. Protes tidak hanya terjadi di kota besar yang dikenal progresif, tetapi juga menjangkau wilayah konservatif dan battleground states.
Slogan seperti No Kings pada dasarnya adalah tanda
Dalam beberapa tahun terakhir, ada perubahan halus tapi penting. Generasi muda semakin akrab dengan bahasa global—bukan hanya bahasa Inggris, tetapi bahasa gerakan.
Mereka melihat, meniru, mengadaptasi. Media sosial mempercepat proses ini. Sebuah slogan bisa menyeberang benua dalam hitungan jam, lalu dipakai ulang dengan konteks yang berbeda.
Tapi di sinilah letak kerentanannya.
Slogan yang kuat di satu negara belum tentu menemukan maknanya di negara lain. Ia bisa terasa asing, bahkan dipaksakan. Sebab gerakan sosial tidak hanya membutuhkan kata-kata yang lantang; ia membutuhkan akar. Tanpa akar, ia mudah menjadi gema yang keras, tetapi cepat hilang.
Indonesia, dengan keragamannya, cenderung menolak simplifikasi. Kita bukan masyarakat yang mudah diringkus dalam satu narasi tunggal. Bahkan dalam ketidakpuasan, kita sering berbeda alasan.
Barangkali yang lebih relevan bukanlah menanyakan apakah “No Kings” bisa terjadi di sini, melainkan: bentuk apa yang paling mungkin muncul dari konteks kita sendiri?
Sebab sejarah Indonesia menunjukkan, perubahan sering datang bukan dari satu ledakan besar, melainkan dari akumulasi kecil yang perlahan menemukan momentumnya. Reformasi 1998, misalnya, bukan hanya soal satu slogan, tetapi pertemuan dari banyak krisis yang akhirnya tak bisa lagi ditahan.
Hari ini, kita berada dalam situasi yang berbeda. Negara relatif stabil, ruang ekspresi masih terbuka, meski tidak tanpa tantangan. Ketidakpuasan ada, tetapi belum menjadi arus besar. Ia masih seperti sungai-sungai kecil yang belum bertemu di muara.
Di tengah semua itu, mungkin ada satu hal yang patut dijaga: kemampuan untuk mendengar sebelum semuanya berubah menjadi teriakan.
Slogan seperti No Kings pada dasarnya adalah tanda. Ia muncul ketika sebagian masyarakat merasa jarak dengan kekuasaan menjadi terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu sulit dijangkau. Ia bukan hanya kritik, tetapi juga sinyal.
Di jalan-jalan Amerika, terdengar seruan: No Kings.
Sebuah slogan yang sederhana, hampir kekanak-kanakan. Tapi justru, karena itu gerakan no Kings mudah berpindah—melompati batas negara, ideologi, dan sejarah. Ia seperti kata yang belum selesai, yang bisa diisi siapa saja dengan amarahnya sendiri.
Di Indonesia, kita tak punya raja. Setidaknya secara formal. Tapi kita punya sesuatu yang lain: ketidakpuasan yang tersebar di medsos, menguak semacam realitas pesimistis.
Di Indonesia, dinamika ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai terlihat dalam sejumlah isu kebijakan secara sporadis dengan isu yang terfragmentasi dan belum terkonsolidasi secara nasional.
Pada ruang-ruang digital yang tak pernah tidur. Obrolan ketakutan masa depan Indonesia sedang beredar, entah oleh mekanisme mesin atau menjadi sekedar kongkow bara kecil di banyak tempat—di kampus, di pabrik.
Bara itu belum menjadi api. Belum.
Gerakan yang oleh beberapa pihak sedang digodok, pada akhirnya, bukan soal bentuk. Ia soal cerita.
“No Kings” bukan sekadar aksi. Ia adalah narasi. Ia memberi satu kalimat pendek untuk menjahit banyak keluhan: ekonomi yang terasa timpang, hukum yang tampak ragu, elite yang dianggap terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari.
Narasi seperti ini punya daya tarik yang lama dikenal dalam politik: ia menyederhanakan.
Dunia yang rumit dipadatkan menjadi satu lawan. Satu simbol. Satu slogan. Dan ketika itu terjadi, yang sektoral bisa tiba-tiba menjadi serempak. Tokoh bangsa, eks orang dalam penguasa RI atau kaum pengusaha di bangsa ini seakan paling tahu berbicara kegalauan.
Mahasiswa yang berbicara soal biaya pendidikan. Buruh yang menuntut upah. Kelas menengah yang gelisah soal masa depan. Semua bisa merasa sedang berbicara tentang hal yang sama, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya.
Di situlah kekuatan—dan bahayanya.
Kita sering mengira ancaman datang dari luar: dari slogan impor, dari gerakan yang lahir di negeri lain. Padahal, yang lebih menentukan adalah apa yang sudah ada di dalam.
“No Kings” bisa saja datang sebagai tamu. Tapi ia hanya akan tinggal jika menemukan rumah.
Dan rumah itu adalah ketidakpuasan yang belum terjawab.
Indonesia hari ini tidak kekurangan isu. Ekonomi, hukum, demokrasi—semuanya tersedia, seperti bahan bakar yang belum tersulut.
Selama ini ia terpisah, berjalan sendiri-sendiri, dengan ritmenya masing-masing. Namun sejarah menunjukkan: yang terpisah bisa bertemu, jika ada satu bahasa yang mempersatukan.
Bahasa yang cukup sederhana untuk dipahami, cukup emosional untuk dirasakan, dan cukup luas untuk menampung banyak kepentingan. Di era digital, waktu menjadi pendek.
Apa yang dulu butuh bulan, kini bisa terjadi dalam hitungan hari—bahkan jam. Komunitas lokal bertemu dengan jejaring global. Influencer, aktivis, akademisi, dan orang biasa bercampur dalam satu arus yang sama: percakapan.
Dan percakapan, kita tahu, bisa berubah menjadi keyakinan. Keyakinan bisa berubah menjadi gerakan. Gerakan bisa berubah menjadi stigma—atau legitimasi.
Di titik ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas. Tapi sesuatu yang lebih rapuh: kepercayaan.
Trust, kata yang sering terdengar teknokratis, tapi sebenarnya sangat manusiawi. Ia tidak dibangun oleh pernyataan resmi semata. Ia lahir dari pengalaman sehari-hari: apakah negara terasa hadir, adil, dan bisa dipahami.
Ketika trust melemah, narasi alternatif menjadi lebih mudah dipercaya. Bahkan jika ia sederhana. Bahkan jika ia tidak sepenuhnya akurat.
Maka “No Kings” di Indonesia, jika ia datang, bukanlah soal meniru Amerika. Ia adalah soal bagaimana kita membaca diri sendiri.
Apakah republik ini masih terasa sebagai milik bersama?
Ataukah ia mulai tampak seperti sesuatu yang jauh—yang hanya bisa dilihat, tapi sulit disentuh?
Gerakan bisa datang dan pergi. Slogan bisa berganti. Tapi jika ketidakpuasan menemukan bahasanya, ia akan selalu menemukan jalannya.
Dan mungkin, pertanyaan yang lebih penting: apakah “No Kings” akan terjadi di Indonesia?
Eng-ing-eng, ada yang coba memainkan isu ini menjadi gerakan bersama. Narasi pelengseran Presiden.
