MATRANEWS.id — Prabowo Bangga RI Jadi Ekonomi Terbesar ke-7 Dunia, tapi Akui Ada Masalah Besar: Kekayaan Belum Merata
Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kini menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Namun, di balik peringkat yang membanggakan itu, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar: memastikan kekayaan nasional benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
“Kita ini bangsa yang kaya, bangsa yang besar. Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP, Purchasing Power Parity,” ujar Prabowo.
Ia kemudian menegaskan bahwa Indonesia berada di urutan ketujuh berdasarkan ukuran tersebut.
“Urutan ketujuh, we are the seventh biggest economy in the world, we are strong,” katanya.
Pernyataan itu merujuk pada laporan World Economic Outlook Dana Moneter Internasional (IMF) edisi Oktober 2026. Berdasarkan proyeksi untuk 2026, produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang dihitung menggunakan paritas daya beli diperkirakan mencapai sekitar US$ 5,48 triliun.
Ukuran tersebut memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara sehingga nilai produksi ekonomi dapat dibandingkan dengan lebih memperhatikan daya beli domestik.
Bukan Sekadar Bangga pada Peringkat
Bagi Prabowo, posisi Indonesia dalam daftar ekonomi dunia bukanlah akhir dari persoalan pembangunan. Besarnya kapasitas ekonomi harus diikuti kemampuan negara mengelola sumber daya dan memperluas manfaat pertumbuhan.
“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” ujarnya.
Prabowo juga meminta pemerintah berani mengevaluasi arah kebijakan ekonomi yang selama ini dijalankan. Ia menilai pengelolaan ekonomi nasional perlu kembali berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri. Selama ini filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Prabowo.
Presiden menyoroti kesenjangan antara kelompok yang memiliki kekayaan sangat besar dan masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Menurut dia, masih banyak rakyat yang perlu diangkat taraf hidupnya.
Pesan tersebut menempatkan pemerataan sebagai persoalan penting di tengah besarnya ukuran ekonomi nasional.
Peringkat Ketujuh, tetapi Ukurannya Apa?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian menjelaskan bahwa peringkat ketujuh yang disebut Prabowo didasarkan pada purchasing power parity (PPP).
“Kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang sekitar tujuh, nomor tujuh. Kalau berbasis kepada US Dollar, GDP, G20, kita kan nomor 16, nomor 17,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Artinya, posisi Indonesia bergantung pada indikator yang dipakai. Berdasarkan PPP, Indonesia diproyeksikan berada di urutan ketujuh. Sementara berdasarkan PDB nominal yang dikonversi ke dolar AS, Indonesia berada di sekitar peringkat ke-17.
Perbedaan tersebut penting karena PDB PPP mengakomodasi perbedaan tingkat harga antarnegara, sedangkan PDB nominal menggunakan nilai pasar dan kurs yang berlaku.
Karena itu, peringkat ketujuh tidak berarti pendapatan rata-rata penduduk Indonesia menjadi yang ketujuh tertinggi di dunia. Besarnya total ekonomi juga tidak otomatis menunjukkan bahwa hasil pembangunan telah terbagi secara merata.
Tantangan Berikutnya: Kekayaan Harus Terasa
Pernyataan Prabowo menyisakan ukuran keberhasilan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Bagi pemerintah, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan besarnya ekonomi, melainkan mengubah kapasitas nasional menjadi peningkatan kualitas hidup yang dapat dirasakan masyarakat hingga lapisan terbawah.
© 2026 MATRANEWS.ID. Cantumkan tautan artikel asli saat mengutip.
