Prabowo Masih Memuaskan, Tapi Mengapa Dedi Mulyadi Melaju?

MATRANEWS.id — Prabowo Masih Memuaskan, Tapi Mengapa Dedi Mulyadi Melaju?

Dua survei memotret dua wajah berbeda dari pemerintahan Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan publik bertahan di kisaran 65 persen. Namun, dalam simulasi elektabilitas SMRC, presiden berada di urutan ketiga, jauh di belakang Dedi Mulyadi.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan dukungan politik kepada pemerintah?

Di atas kertas, mayoritas responden masih menyatakan puas terhadap pemerintah. Hanya saja, tatkala ditanya siapa yang paling dipilih dalam simulasi politik, nama presiden bukan lagi yang paling menonjol.

Dua survei, dua potret politik

Ada paradoks yang menarik dari dua survei politik yang muncul pada pertengahan Oktober 2026.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memperoleh penilaian positif dari mayoritas responden. Namun, dalam simulasi elektabilitas sejumlah tokoh nasional, posisi Prabowo justru tertinggal.

Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan Prabowo pada posisi ketiga dalam simulasi semi-terbuka terhadap 24 nama tokoh, dengan elektabilitas 9,8 persen.

Dua angka itu seperti bercerita tentang dua kenyataan politik yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah masih memperoleh dukungan mayoritas. Di sisi lain, ketika responden diminta memilih tokoh yang mereka kehendaki dalam simulasi politik, Prabowo bukan lagi pilihan teratas.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melesat dengan elektabilitas 35,5 persen. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi kedua dengan 10,3 persen. Prabowo tertinggal 25,7 poin persentase dari Dedi dan 0,5 poin dari Anies.

Tetapi, apakah ini pertanda dukungan kepada Prabowo sedang menyusut? Apakah kepuasan terhadap pemerintah tidak otomatis beralih menjadi dukungan politik kepada presiden?

Jawabannya tidak sesederhana membandingkan dua angka.

Kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan pilihan terhadap seorang tokoh merupakan dua ukuran yang berbeda.

Seseorang dapat menilai pemerintah bekerja cukup baik, tetapi memilih tokoh lain ketika diminta menentukan figur yang paling disukai. Sebaliknya, seseorang dapat mendukung seorang tokoh tanpa menyetujui seluruh kebijakan pemerintahannya.

Justru di antara dua ukuran itulah dinamika politik pemerintahan Prabowo patut dicermati.

Dedi Mulyadi dan politik kedekatan

Angka 35,5 persen yang diperoleh Dedi Mulyadi merupakan temuan paling mencolok dalam simulasi SMRC. Dukungan itu lebih dari tiga kali lipat angka yang diperoleh Anies dan Prabowo.

Dedi bukan presiden, bukan pula pemimpin partai yang mengendalikan pemerintahan nasional. Ia adalah gubernur yang basis kekuasaan administratifnya berada di Jawa Barat. Karena itu, tingginya angka elektabilitas tersebut mengundang pertanyaan: apa yang membuat seorang kepala daerah memperoleh dukungan begitu besar dalam simulasi yang melibatkan tokoh nasional?

Salah satu kemungkinan yang layak diuji adalah politik kedekatan. Figur yang hadir secara rutin di tengah masyarakat, berkomunikasi dengan bahasa sederhana, dan mudah dikenali melalui aktivitas kesehariannya dapat membangun daya tarik politik yang berbeda dari pejabat yang lebih banyak tampil melalui agenda kenegaraan.

Media sosial juga dapat memperluas jangkauan seorang kepala daerah melampaui wilayah administratifnya. Aktivitas lokal yang dikemas menjadi konten digital memungkinkan figur daerah dikenal oleh pemilih di luar basis asalnya.

Penjelasan tersebut masih berupa hipotesis, bukan kesimpulan yang telah dibuktikan oleh angka survei yang tersedia. Untuk memastikan faktor yang mendorong tingginya elektabilitas Dedi, diperlukan data tentang karakteristik pemilihnya, alasan memilih, persebaran geografis dukungan, serta tingkat pengenalan terhadap para tokoh.

Ada satu catatan penting lainnya. Simulasi semi-terbuka tidak sama dengan pemilihan umum yang sesungguhnya.

Hasilnya dapat dipengaruhi oleh daftar nama yang diuji, tingkat popularitas, cara pertanyaan diajukan, serta kondisi politik saat wawancara berlangsung.

Karena itu, angka 35,5 persen bukan jaminan kemenangan Dedi dalam pemilihan mendatang. Tetapi, jika didukung oleh temuan lain yang konsisten, angka tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa ia memiliki daya tarik politik yang patut diperhitungkan.

Prabowo di bawah Anies, Gibran membayangi

Dalam simulasi SMRC, Prabowo memperoleh 9,8 persen, sedikit di bawah Anies yang mencapai 10,3 persen. Selisih 0,5 poin persentase ini relatif tipis, terlebih dengan margin of error survei sekitar 2,9 persen.

Artinya, tidak tepat menyimpulkan bahwa Anies secara statistik telah mengungguli Prabowo hanya berdasarkan selisih tersebut. Penilaian mengenai signifikansi perbedaan memerlukan informasi metodologis dan perhitungan yang lebih lengkap.

Yang lebih mencolok justru jarak antara Prabowo dan Dedi. Selisih 25,7 poin persentase itu jauh lebih besar daripada perbedaan antara Prabowo dan Anies. Meski demikian, penafsiran terhadap jarak tersebut tetap perlu mempertimbangkan desain survei, karakteristik responden, dan konteks pertanyaan.

Di bawah Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh 8,4 persen. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masing-masing meraih 5 persen.

Nama-nama lainnya memperoleh angka lebih rendah: Agus Harimurti Yudhoyono 2,1 persen, Sherly Tjoanda Laos 1,8 persen, Mahfud MD 1,7 persen, Kaesang Pangarep 1,2 persen, dan Pramono Anung Wibowo 1 persen.

Berikut angka yang tersedia dalam laporan hasil SMRC:

Tokoh Elektabilitas
Dedi Mulyadi 35,5%
Anies Baswedan 10,3%
Prabowo Subianto 9,8%
Gibran Rakabuming Raka 8,4%
Purbaya Yudhi Sadewa 5,0%
Ganjar Pranowo 5,0%
Agus Harimurti Yudhoyono 2,1%
Sherly Tjoanda Laos 1,8%
Mahfud MD 1,7%
Kaesang Pangarep 1,2%
Pramono Anung Wibowo 1,0%

Catatan: daftar ini hanya memuat sebagian dari 24 nama yang diuji. Angka yang tidak tercantum tidak dapat diasumsikan sebagai nol.

Posisi Prabowo dalam simulasi tersebut patut menjadi perhatian, tetapi tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai penurunan dukungan terhadap pemerintah.

Elektabilitas merupakan preferensi terhadap figur dalam suatu skenario pemilihan, bukan ukuran langsung atas penilaian publik terhadap kebijakan presiden.

Jika survei SMRC memunculkan pertanyaan tentang daya tarik politik Prabowo, survei PPI memberikan gambaran berbeda mengenai penilaian publik terhadap pemerintahannya.

Survei PPI yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 mencatat 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah. Rinciannya, 6,8 persen menyatakan sangat puas dan 58,6 persen menyatakan puas.

Sebaliknya, 25,7 persen menyatakan tidak puas dan 6,8 persen sangat tidak puas. Sebanyak 2,1 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan bahwa angka 65,4 persen merupakan gabungan responden yang menyatakan puas dan sangat puas.

Survei tersebut melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.

PPI juga mengukur penilaian publik secara khusus terhadap kinerja Prabowo sebagai presiden. Hasilnya, 65,2 persen responden menyatakan puas. Sebanyak 2,9 persen sangat puas dan 62,3 persen puas.

Sementara itu, 19,4 persen menyatakan tidak puas dan 8,7 persen sangat tidak puas. Sebanyak 6,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Angka kepuasan terhadap presiden dan pemerintah secara umum itu memperlihatkan bahwa, menurut pengukuran PPI, penilaian positif masih dimiliki oleh sekitar dua pertiga responden.

Namun, ada persoalan yang tidak boleh dilewatkan. Tingkat kepuasan yang cukup tinggi tidak berarti seluruh kebijakan pemerintah diterima tanpa keberatan. Begitu pula, ketidakpuasan terhadap pemerintah tidak otomatis berarti responden mendukung tokoh oposisi.

Survei PPI yang tersedia juga belum menjelaskan kebijakan mana yang paling mendorong kepuasan, kelompok mana yang paling puas, atau persoalan apa yang paling banyak menimbulkan ketidakpuasan. Tanpa perincian tersebut, angka agregat hanya memberikan gambaran umum, bukan diagnosis lengkap mengenai kondisi politik.

Kepuasan adalah modal politik, tetapi bukan cek kosong. Pemerintah tetap perlu mengetahui apakah penilaian positif itu bertumpu pada hasil kebijakan, kepercayaan kepada presiden, harapan terhadap program, atau faktor lainnya.

Mengapa kedua survei tidak bisa disandingkan begitu saja?

Inilah titik paling penting dalam membaca dua hasil survei tersebut.

SMRC mengukur preferensi responden terhadap sejumlah tokoh dalam simulasi elektabilitas. PPI mengukur kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah dan presiden. Meskipun sama-sama berbicara tentang politik nasional, keduanya tidak sedang mengukur variabel yang identik.

Selain itu, kedua lembaga menggunakan rancangan survei yang berbeda.

SMRC melibatkan 1.213 responden. Sebanyak 1.013 responden pemilik telepon seluler dipilih melalui metode double sampling dan diwawancarai melalui telepon.

Sementara itu, 200 responden tanpa telepon seluler dipilih melalui stratified multistage random sampling dan diwawancarai secara tatap muka. Margin of error yang dilaporkan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

PPI melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi dan melakukan wawancara tatap muka pada 26 September–6 Oktober 2026.

Perbedaan metode, pertanyaan, dan waktu pengumpulan data perlu diperhitungkan sebelum kedua hasil dibandingkan. Informasi mengenai tanggal pengumpulan data SMRC juga perlu dipastikan untuk menilai apakah kedua survei benar-benar merekam situasi politik pada periode yang sebanding.

Ada pula perbedaan mendasar antara margin of error dan kualitas keseluruhan survei. Margin of error menggambarkan ketidakpastian sampling berdasarkan asumsi statistik tertentu.

Angka itu tidak otomatis mencakup kesalahan akibat pertanyaan yang kurang tepat, responden yang tidak menjawab, pembobotan, atau persoalan pelaksanaan wawancara.

Dengan demikian, kedua survei ini sebaiknya dibaca sebagai dua potret berbeda yang dapat saling melengkapi, bukan dua angka yang langsung membuktikan adanya kontradiksi dalam sikap masyarakat.

Bahaya membaca angka sebagai ramalan politik

Dalam politik, angka survei kerap diperlakukan seperti ramalan. Padahal, survei adalah potret pada waktu tertentu berdasarkan jawaban responden yang dipilih dengan metode tertentu.

Elektabilitas Dedi yang tinggi belum menjawab apakah dukungannya tersebar merata secara nasional atau terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Angka tersebut juga belum menjelaskan apakah responden memilihnya karena kinerja, popularitas, komunikasi publik, atau alasan lainnya.

Demikian pula, posisi Prabowo di urutan ketiga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa basis politiknya telah melemah secara permanen. Untuk menilai perubahan dukungan, dibutuhkan rangkaian survei dengan pertanyaan dan metode yang sebanding, termasuk data pembanding dari periode sebelumnya.

Survei PPI pun memiliki batas yang sama. Kepuasan 65,4 persen merupakan indikator penting, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana responden akan memilih dalam pemilihan presiden mendatang.

Bagi pemerintah, perbedaan dua hasil ini justru dapat menjadi bahan evaluasi. Kepuasan publik perlu ditelusuri hingga ke persoalan konkret yang dirasakan masyarakat. Bagi partai politik dan para tokoh, popularitas perlu diuji dengan dukungan yang lebih konsisten, penerimaan lintas kelompok, serta kemampuan menawarkan agenda yang dipercaya pemilih.

Bagi publik, satu angka tidak semestinya dijadikan dasar untuk menyatakan seorang tokoh pasti menang atau seorang presiden pasti kehilangan dukungan.

Ujian berikutnya: hasil kerja atau sekadar persepsi?

Pemerintahan Prabowo menghadapi pertanyaan yang lebih substantif daripada sekadar siapa yang unggul dalam simulasi elektabilitas.

Apakah kepuasan publik akan bertahan ketika masyarakat menilai hasil kebijakan secara lebih konkret? Apakah penilaian positif terhadap pemerintah akan berlanjut apabila persoalan ekonomi rumah tangga, kesempatan kerja, layanan publik, dan pelaksanaan program pemerintah menjadi fokus perhatian responden?

Pertanyaan itu belum dapat dijawab hanya melalui dua survei yang tersedia. Namun, itulah sejumlah bidang yang layak diuji melalui survei lanjutan, dengan pertanyaan yang secara langsung mengukur pengalaman masyarakat dan penilaian mereka terhadap hasil kebijakan.

Pemerintah tidak cukup hanya menjaga citra positif. Komunikasi publik perlu disertai penjelasan yang dapat diperiksa, data capaian yang terbuka, serta kesediaan mengakui dan memperbaiki kekurangan.

Di sisi lain, para pesaing politik juga tidak bisa mengandalkan popularitas semata. Dukungan terhadap seorang tokoh perlu diuji melalui konsistensi, penerimaan masyarakat yang lebih luas, dan kepercayaan terhadap agenda yang ditawarkannya.

Dedi Mulyadi kini menjadi nama yang menonjol dalam simulasi SMRC. Anies Baswedan berada sedikit di atas Prabowo dalam angka yang dilaporkan. Sementara itu, survei PPI menunjukkan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah masih berada di atas 65 persen.

Ketiganya tidak harus saling meniadakan. Seorang presiden dapat mempertahankan tingkat kepuasan yang relatif tinggi sekaligus menghadapi persaingan elektoral yang tidak mudah. Seorang kepala daerah dapat memperoleh elektabilitas tinggi tanpa harus segera membuktikan bahwa ia memiliki dukungan nasional yang stabil.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan semata-mata siapa yang berada di urutan pertama dalam sebuah survei. Pertanyaan yang lebih menentukan ialah apakah dukungan publik bertahan ketika harapan bertemu dengan kenyataan.

Kesimpulan laporan

Dua survei tersebut menyampaikan tiga pesan utama.
– Kepuasan terhadap pemerintah masih menjadi modal politik. PPI mencatat 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah dan 65,2 persen puas terhadap kinerja Prabowo.

– Dedi Mulyadi menonjol dalam simulasi elektabilitas SMRC. Angka 35,5 persen jauh melampaui Prabowo yang memperoleh 9,8 persen. Anies berada di angka 10,3 persen, tetapi selisih tipisnya dengan Prabowo perlu ditafsirkan secara hati-hati.

– Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan kepuasan pemerintah dan elektabilitas presiden bergerak berlawanan secara pasti. Kedua survei mengukur hal berbeda, dan diperlukan data pembanding serta analisis lebih mendalam untuk menguji perubahan dukungan politik.