MATRANEWS.id — “Pemerintah bener kita dukung, enggak benar kita kritik,” ujar Reffly Harun, tak mempermasalahkan dirinya dicopot dari Komisaris PT Pelindo 1.
Pakar Hukum Tata Negara ini memang terkenal idealis, komitmen dan berintegritas.
Sosok kelahiran Palembang, 26 Januari 1970 itu lulusan S1 Hukum Universitas Gajah Mada (UGM). Hingga kini, pemikirannya selalu bernas dan positif untuk kemajuan bangsa.
Tim Pakar Kementerian Pertahanan RI tahun 2016 hingga saat ini, memang pernah menjadi Ketua Tim Investigasi Mafia Hukum di MK.
Master International Human Rights Laws dari University of Notre Dame dan mendapatkan gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang itu sempat diangkat menjadi Komisaris Utama PT Jasa Marga pada 2015.
Ia kemudian diamanatkan menjadi Komisaris Utama PT Pelindo 1 pada 2018.
Yang membuat publik salut, sebagai pejabat di perusahaan pelat merah sekaligus pakar hukum tata negara, Refly tak pernah mengubah kebiasaannya untuk melancarkan serangan kritiknya kepada pemerintah sejak 2017 hingga sekarang. Kritik itu khususnya ia tujukan kepada pihak istana.
Mengkritisi hal yang tak benar, termasuk ke pemerintah. Apa adanya.
“Saya hanya ingin membuktikan dua hal bahwa kalau diberikan jabatan saya kritis tidak hilang, lalu kemudian kalau kritis bukan berarti mengharapkan jabatan. Saya sudah buktikan, saya diberikan jabatan dan saya tetap kritis,” tegas Refly.
