MATRANEWS.id — Sidang Kabinet Pertama Presiden Prabowo: “Tidak Boleh Ada Proyek Mercusuar di Era Saya”
Di ruang sidang yang masih menyisakan gema pelantikan sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membuka rapat kabinet pertamanya pada 23 Oktober 2024 dengan satu garis komando yang lugas.
Tak ada basa-basi. Tak ada ruang bagi proyek yang hanya memoles citra.
“Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar,” ujarnya di hadapan para menteri.
Nada suaranya datar, tapi pesannya tajam.
Prabowo merujuk langsung pada pidato pelantikannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat—sebuah penegasan bahwa pemerintahannya hendak menutup bab lama pembangunan yang gemerlap di permukaan, namun rapuh di fondasi.
Bagi Prabowo, prioritasnya sederhana namun mendasar: pangan dan energi. Dua sektor yang, dalam lanskap geopolitik mutakhir, menjadi penentu daya tahan negara.
“Kita harus swasembada pangan. Swasembada energi mutlak,” katanya.
Pernyataan itu menemukan relevansinya hari ini. Ketika konflik di kawasan Teluk mengguncang rantai pasok global, banyak negara kelimpungan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan.
Indonesia, dalam laporan The Economist, justru dikategorikan sebagai negara dengan risiko rendah—low exposure, strong buffer. Sebuah label yang tak datang tiba-tiba.
Di bawah pemerintahan Prabowo, pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada di sejumlah komoditas strategis: dari ikan, minyak goreng, hingga daging dan telur ayam.
Bawang merah, cabai, dan jagung menyusul.
Bahkan, untuk energi, Indonesia mulai mengurangi ketergantungan impor melalui produksi solar berbasis sawit.
Dan ini, bagi Prabowo, capaian bukan tujuan akhir. Presiden memproyeksikan lima tahun ke depan sebagai fase transformasi struktural—bukan sekadar kesinambungan program, melainkan reposisi arah pembangunan.
Transformasi SDM: Infrastruktur Sosial sebagai Pondasi
Fokus pertama adalah manusia. Pemerintah merancang renovasi besar-besaran terhadap 300 ribu sekolah, menyasar 53 juta anak usia sekolah.
Di saat yang sama, program makan bergizi diperluas melalui pembangunan 32 ribu dapur SPPG, menjangkau 82 juta penerima manfaat—termasuk ibu hamil dan menyusui.
Di desa-desa, program ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga ekonomi. Pemerintah memperkirakan hingga 4 juta lapangan kerja akan tercipta.
Intervensi pendidikan juga menyasar kelompok paling rentan. Sebanyak 500 Sekolah Rakyat berasrama disiapkan untuk anak-anak dari desil terbawah.
Di sisi lain, pemerintah merancang 500 sekolah nasional terintegrasi dan membangun jaringan sekolah unggulan “Garuda”.
Tak berhenti di pendidikan dasar dan menengah, ambisi juga merambah pendidikan tinggi: 10 universitas bertaraf internasional direncanakan berdiri.
Teknologi masuk sebagai akselerator, dengan target distribusi 2 juta layar interaktif ke ruang-ruang kelas.
Energi dan Pangan: Menjawab Krisis Global
Di sektor energi, pemerintah mengusung target ambisius: pembangunan 100 gigawatt listrik tenaga surya. Langkah ini dipadukan dengan pengembangan 34 fasilitas waste to energy untuk mengatasi persoalan sampah yang kronis.
Transformasi transportasi juga didorong melalui konversi dan produksi 120 juta sepeda motor listrik—sebuah upaya menekan biaya energi rumah tangga sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Di sektor pangan, pendekatan yang diambil tak lagi parsial.
Pemerintah merancang kawasan produksi terintegrasi seluas 2 juta hektare, didukung oleh proyek tambak, budidaya ikan darat, hingga modernisasi armada perikanan dengan pembangunan lebih dari seribu kapal.
Di pesisir utara Jawa, pembangunan tambak nila salin dan proyek budidaya lainnya diharapkan membuka ratusan ribu lapangan kerja. Sementara itu, Desa Nelayan Merah Putih ditargetkan meningkatkan pendapatan nelayan hingga 70 persen.
Ekonomi Rakyat: Dari Desa hingga Pesisir
Transformasi ekonomi diarahkan ke level akar rumput. Pemerintah menargetkan pendirian lebih dari 83 ribu koperasi desa dan kelurahan. Fungsinya bukan hanya sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga pusat distribusi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Di sisi infrastruktur, proyek giant sea wall sepanjang 535 kilometer di Pantura Jawa menjadi salah satu agenda besar. Proyek ini dirancang untuk melindungi kawasan ekonomi pesisir dari ancaman rob dan perubahan iklim.
Pendanaan proyek-proyek strategis akan ditopang oleh Sovereign Wealth Fund Danantara, yang difokuskan pada hilirisasi industri. Pemerintah memperkirakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja berkualitas dapat tercipta dari skema ini.
Di luar negeri, diplomasi ekonomi juga dipercepat. Sejumlah perjanjian dagang dengan negara-negara mitra—dari Peru hingga Uni Eropa—ditargetkan rampung dalam waktu dekat, bersamaan dengan upaya aksesi ke OECD.
Sidang kabinet pertama itu, pada akhirnya, bukan sekadar seremoni awal pemerintahan. Ia menjadi penanda arah: bahwa pembangunan di era Prabowo hendak ditarik dari simbolisme menuju substansi.
Dalam bahasa yang lebih sederhana: tak ada lagi ruang bagi proyek mercusuar. Yang ada adalah kerja sunyi, panjang, dan—jika berhasil—menentukan masa depan.
