MATRANEWS.id — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bantuan pinjaman yang pemerintah Australia — dipimpin oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) sebagai bagian dari jaringan pengaman sosial kita.
Pinjaman ini bakal memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah selama pandemi Covid -19.
Sri Mulyani mengatakan, bahwa utang 1,5 miliar Australia atau setara Rp 15,4 Triliun tersebut untuk penanganan Covid-19 di dalam negeri. “Pinjaman ini diberikan untuk program respons aktif dan penanganan covid-19,” ujarnya.
“Memungkinkan pemerintah untuk terus membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, baik itu pelaku UMKM maupun korporasi,” ujar Sri Mulyani dalam pertemuan virtual dengan Menteri Keuangan Australia Josh Frydenber, Kamis (12/11/2020).
“Kami berdua memiliki tujuan yang sama untuk pulih dan menguat karena kami tidak bisa sembuh sendiri dengan pandemi COVID-19 ini,” tandas Ph.D. of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A (1990-1992) itu.
“Ini juga menjaga keamanan dan kesinambungan rentang fiskal kami. Kami sangat memuji dukungan, baik secara pribadi maupun dari pemerintah Australia,” sarjana fakultas ekonomi Universitas Indonesia (1981-1986) memaparkan.
Pinjaman yang ditawarkan mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Australia untuk saling mendukung dalam mengatasi krisis kesehatan.
“Semua orang, seluruh lapisan masyarakat dirugikan oleh Covid-19. Peran kebijakan fiskal bersama dengan instrumen lain seperti kebijakan moneter, sangat kritis di masa sulit ini,” tutur mba Ani, perempuan kelahiran Tanjung Karang 26 Agustus 1962 itu.
Mantan pengamat ekonomi berbintang virgo ini menyebut instrumen kebijakan fiskal memiliki peranan penting bagi perekonomian dan untuk membantu penanganan aspek kesehatan. “Guna menunjang masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial, atau pun untuk pelaku bisnis,” ujarnya.
Adapun selama tahun 2020 pemerintah menetapkan defisit di angka 6,34% PDB atau setara Rp1.039,2 triliun. Pemerintah mencatat kebutuhan pembiayaan utang mencapai Rp1.220,5 triliun.
Hingga September 2020, pemerintah telah merealisasikan Rp810,8 triliun dengan rincian Rp790,6 triliun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp20,1 triliun berupa penarikan pinjaman bilateral maupun multilateral.
Dia mengatakan, melalui pinjaman bilateral tersebut pemerintah Indonesia tidak hanya dapat mengatasi Covid-19, membantu lini bisnis, hingga UMKM, tetapi yang terpenting juga menjaga keamanan dan kesinambungan ruang fiskal.
“Fiskal kita yang saat ini dalam tekanan besar, defisit melebar kita sangat apresiasi berbagai dukungan yang datang dari berbagai sumber. Kita mendiversi financing dan Aussie support yang menyediakan 1,5 miliar dolarAustralia untuk Indonesia sebagai salah satu dukungan yang sangat kami apresiasi,” kata dia.
Dengan tenor 15 tahun itu akan melengkapi anggaran negara sebagai instrumen fiskal yang saat ini mengalami tekanan yang sangat besar karena defisit yang membengkak sebesar 6,34 persen.
Sekali lagi ditegaskan oleh Mba Ani, pinjaman tersebut akan disalurkan untuk menangani dampak pandemi, antara lain untuk mendukung sektor kesehatan, UMKM, dan dunia usaha, serta untuk perlindungan sosial.
majalah eksekutif terbaru: klik ini
