MATRANEWS.id — Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut, “Terlalu Berisiko Jika TNI AL Terus Dikerdilkan Dalam Bingkai Bangsa Maritim.”
Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memang tidak ada ketentuan baku. Bahwa pergantian Panglima TNI harus berdasarkan urutan matra atau angkatan tertentu.
Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Untuk mengangkat Panglima, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
“Jadi memang menyangkut pergantian Panglima ini, pengusulan nama sepenuhnya menjadi hak presiden,” masih komentar pengamat militer ini.
“Mau diambil dari matra apa, korps atau kesatuan apa, lifting atau angkatan berapa, senior apa junior, semuanya terserah Presiden dengan segala pertimbangannya,” tutur Khairul Fahmi.
Nah, jika dinilai tidak tepat, DPR bisa menolak usulan tersebut dengan menyertakan alasan-alasannya.
Karena merupakan hak prerogatif, maka Presidenlah yang harus benar-benar mengkaji dan mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengusulkan.
Agar jangan sampai nama yang diusulkan ternyata nantinya malah kontraproduktif terhadap kebutuhan dan soliditas organisasi, atau bahkan kontraproduktif terhadap kepentingan dan kebutuhan Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI maupun sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Presiden pasti memilih berdasarkan berbagai aspek pertimbangan, seperti kecocokan, kebutuhan organisasi, dan kelayakan calon secara matang.
“Agar jangan sampai nama yang diusulkan ternyata nantinya malah kontraproduktif terhadap kebutuhan dan soliditas organisasi, atau bahkan kontraproduktif terhadap kepentingan dan upaya pencapaian visi-misi Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI,” kata dia.
Kalau tidak potong generasi dan menurut matra, bapak menilai siapa kandidat yang berpotensi jadi Panglima berikutnya?
“Mengacu pada penunjukan Jenderal Andika, Presiden ternyata tidak meletakkan usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama,” ujar Khairul Fahmi.
Artinya, “Pola ini masih mungkin diterapkan juga pada saat penggantian Jenderal Andika. Nah, memperhatikan hal itu maka menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono.”
Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies mengingatkan, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI AL.
Meski tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra, namun hal itu bukan berarti tidak penting untuk menjadi pertimbangan.
“Jangan sampai, ini menimbulkan konflik terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional seperti yang diutarakan anggota DPR itu,” demikian Fahmi menuturkan.
BACA JUGA: majalah EKSEKUTIF edisi September 2022, klik ini
