MATRANEWS.id — Undang Senior Kenegaraan, Prabowo Subianto Minta Pandangan soal Gejolak Timur Tengah
Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh senior bangsa di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa malam, 3 Maret 2026.
Para mantan presiden, wakil presiden, hingga eks menteri luar negeri diundang untuk memberi pandangan atas sikap Indonesia menghadapi eskalasi geopolitik di Timur Tengah.
Salah satu peserta dialog, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, mengatakan Presiden memaparkan secara langsung perkembangan situasi terakhir yang dinilai berpotensi menjadi konflik berkepanjangan.
“Kondisi ini bukan hanya menjadi dilema bagi Indonesia, tetapi juga banyak negara lain,” ujar Hassan usai pertemuan.
Menurut dia, forum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya perspektif sekaligus menegaskan posisi Indonesia di tengah tekanan global yang kian kompleks.
Prabowo, kata Hassan, membuka ruang diskusi seluas-luasnya.
“Masing-masing kita mencoba memberikan kontribusi pemikiran. Dan Presiden sangat terbuka untuk menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” kata dia.
Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyoroti dimensi ekonomi dari konflik yang memanas.
Eskalasi di Timur Tengah, ujar Hassan menirukan penjelasan Presiden, berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia, terutama minyak dan gas bumi.
Risiko tersebut akan meningkat apabila konflik berlangsung lama dan melibatkan lebih banyak aktor.
“Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi biduk kita, bukan di antara dua karang, namun beberapa karang, dan itu tidak mudah,” tutur Hassan.
Situasi kawasan memanas setelah serangan yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada akhir pekan lalu. Teheran kemudian membalas dengan serangan ke Israel serta sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Rangkaian aksi dan balasan ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik terbuka.
Pemerintah Indonesia menyatakan penyesalan atas gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada eskalasi militer. Jakarta juga menyerukan seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog serta diplomasi.
Lebih jauh, Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog apabila dibutuhkan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif yang menempatkan Indonesia sebagai jembatan komunikasi di tengah pertarungan kepentingan global.
