MATRANEWS.id — Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) bertemu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Merdeka. Keduanya menunjukan suasana akrab dan saling maaf-memaafkan, di hari lebaran bersama Presiden RI Joko Widodo.
Beberapa hari lalu, sempat kencang perbedaaan pendapat antar dua tokoh militer ini, mengenai posisi militer yang akan turun jika situasi genting di republik ini. “Akan bahaya, negeri ini. Jika militer turun. Ekonomi akan gonjang-ganjing dan tidak normal,” ujar Wiranto, mengingatkan.
Secara undang-undang juga tidak memungkinkan. “Biarlah, kita tunggu saja proses hukum berjalan. Demikian juga terkait rencana pembunuhan empat tokoh nasional,” kata Wiranto di samping Kapolri Tito Karnavian.
Di tempat yang sama, Ryamizard Ryacudu meng-apresiasi Polri. “Dalam situasi yang seperti ini, saya masih melihat ini masih masalah ketertiban masyarakat, biarkan saja polisi bekerja. TNI pasti akan membantu pada saatnya,” tegasnya.
“Kalau sudah berubah situasinya, sudah mengganggu kedaulatan negara dan sudah mengganggu keutuhan negara, termasuk di situ ada masalah ideologi, mengganggu keselamatan bangsa, saya akan turun tangan,” ujar Ryamizard.
“Sebagai Menteri Pertahanan, jangan saya sampai terpaksa turun. Kalau turun ya, alat saya ya TNI, alat pertahanan negara. Jadi kalau saya turun tidak ada lagi negosiasi. Saya selesaikan sebaik-baiknya,” ungkap RR.
Ryamizard mengatakan, jika terjadi kegiatan atau aksi yang berpotensi mengganggu keutuhan negara, maka Kementerian Pertahanan siap ikut menjaga kedaulatan negara. Musuh Menhan adalah kelompok terorisme dan anti-Pancasila.
Ia pun menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mengulangi kerusuhan sebagaimana yang terjadi pada 21-22 Mei lalu. “Pesta demokrasi sudah berakhir, seharusnya disertai dengan upaya rekonsiliasi. Segala upaya yang ditempuh harus berdasarkan konstitusi,” ujarnya.
Menurutnya dalam setiap pesta demokrasi, wajar memang kalau ada sebuah ketidakpuasan terutama dari pihak yang kalah. Namun menurutnya ketidakpuasaan itu dapat disalurkan lewat jalan konsitusional, yaitu lewat KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi; bukan lewat aksi kerusuhan yang rentan didompleng pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Untuk kasus yang dihadapi para purnawirawan, Ryamizard masih yakin para purnawirawan tak menyelundupkan senjata. “Itu orang, di Timtim, di Aceh perang melawan pemberontak. Mungkin senjata rampasan di situ,” ujar Ryamizard, mengenai kelompok yang benar-benar ingin membunuh empat pejabat negara saat kerusuhan 21-22 Mei lalu.
“Dan, jangan perlakukan mereka seperti pelaku kriminal,” ujar Ryamizard, terkait purnawiran TNI yang ditangkap polisi.
Mayjend (purn) Soenarko maupun kepada Mayjend (purn) Kivlan Zein dituduh makar. “Mereka-mereka itu, sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada bangsa dan negara. Misalnya kan kita ngomong, nanti gua gebukin lu. Kan belum tentu gebukin. Ya, kita tahulah yang namanya politik kan memang begitu,” ujar mantan KSAD itu.
Empat pejabat yang disebut menjadi target pembunuhan yakni Wiranto, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden bidang Intelijen Gories Mere.
Wiranto dan Ryamiyard dalam silaturahmi di Istana Negara itu sudah sepakat, bahwa hukum di atas segalanya, mereka mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. “Kita ini, selalu berfikir positif dan berdiri di atas semua pihak atau anak bangsa,” ujar dua tokoh militer ini menegaskan secara kompak.
Mereka pun sempat pose selfie bersama Pemimpin Redaksi Matra, S.S Budi Raharjo dan Kapolri Tito Karnavian.
baca juga: majalah MATRA edisi cetak — klik ini —
