MATRANEWS.id — Survei yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang memotret kelangsungan hidup Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di masa Pandemi COVID-19 mengungkapkan fakta yang mengejutkan.
Survei itu menunjukkan sebanyak 72 persen Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mengalami masalah, dari segi keuangan akibat dan sebanyak 23 persen berada dalam fase kritis, yang mengakibatkan mereka kemungkinan tidak dapat bertahan dalam jangka waktu lama.
Menurut survei yang diluncurkan hari ini (04/02/2021) lewat webinar bertajuk Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil dan Layanan KEsehatan Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Warga.
OMS yang paling banyak terpapar adalah yang beroperasi di Sumatera, diikuti oleh OMS di kawasan Indonesia Timur (Bali, Nusra dan Papua).
Berdasarkan isu area kerja, sektor toleransi (52 persen) dan lingkungan (44 persen) menjadi area kerja yang paling terdampak.
Menanggapi hasil survei ini, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan OMS perlu melakukan refocussing program dengan menyesuaikan diri terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dewasa ini.
“Tantangan kita dewasa ini adalah pandemi COVID-19. Fokus program OMS juga harus diubah ke arah penanganan COVID-19, baik dalam menangani dampaknya, dalam melakukan evaluasi maupun memberikan pendampingan terhadap kepemimpinan di daerah,” tutur Kastorius.
Mantan pengamat politik ini menjelaskan, OMS perlu meningkatkan kerja kolaboratif dengan berusaha memahami masalah yang dihadapi pemerintah dan turut berperan serta merumuskan kebijakan.
Selain Kastorius, turut menanggapi hasil survei tersebut adalah Slamet Soedarsono, deputi Polhukam Kementerian PPN/Bappenas, Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, dengan moderator Meuthia Ganie Rochman, sosiolog UI.
Kastorius yang disertasi doktor Sosiologinya memotret tentang gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, mengatakan prihatin dan bersimpati atas kesulitan yang dihadapi oleh OMS seperti yang terungkap dalam survei.
Namun di sisi lain, ia melihat seharusnya fase kritis yang dihadapi oleh OMS tidak perlu terjadi apabila dapat tercipta kolaborasi antara OMS dengan pemerintah dalam menangani COVID-19.
“Disebutkan tadi bahwa ada kecenderungan OMS Indonesia masuk ke tahap fragile, karena tidak adanya program,” ujar Kasto.
Sementara di pihak lain pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat sipil dalam menangani pandemi COVID-19.
Ada banyak program untuk vaksinasi, pemulihan ekonomi, pencegahan COVID-19.
“Ini yang saya mengajak OMS agar membuka diri dan proaktif membantu pemerintah dalam mengeliminir dampak COVID-19,” kata Kastorius.
Kastorius mengingatkan bahwa OMS adalah salah satu fundasi kehidupan bernegara yang harus dipertahankan karena mencerminkan ketahanan bangsa.
“Dalam OMS kita temukan adanya solidaritas dan idealisme. Oleh karena itu ketika survei INFID mengatakan berada di ujung tanduk, saya sedih. Harus ada governance collaborative, bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah,” kata dia.
Kastorius menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran yang memberikan ruang bagi OMS untuk ikut berpartisipasi dalam program-program penanganan COVID-19 di daerah.
“Ini harus dimanfaatkan. Dan saya meminta INFID untuk memantau dan melaporkan bila ada pemerintah daerah yang kurang terbuka dalam hal ini,” kata Kastorius. (#)
“Saya mengajak OMS agar membuka diri dan proaktif membantu pemerintah dalam mengeliminir dampak COVID-19.” — Kastorius Sinaga (Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media)
