MATRANEWS.id — Jika Gibran Mundur, Negara Tetap Bayar Pensiun? Ini Hak Mantan Wakil Presiden yang Diatur Undang-Undang
UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pensiun 100 persen dari gaji pokok terakhir bagi Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Negara juga menyediakan rumah kediaman, kendaraan, biaya kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga.
Nah, apakah semua hak itu otomatis berlaku jika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir?
Jabatan Wakil Presiden ternyata tidak serta-merta mengakhiri seluruh hak keuangan dan fasilitas negara ketika seseorang meninggalkan kursi kekuasaan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Ketentuan tersebut menjadi menarik ketika dikaitkan dengan kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum masa jabatannya berakhir.
Jika suatu saat skenario itu terjadi, apakah negara tetap berkewajiban membayar pensiunnya?
Jawabannya tidak sesederhana mengajukan surat pengunduran diri.
Hasil penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah hak administratif dan keuangan bagi mantan Wakil Presiden. Dan, syarat pentingnya adalah pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, pengajuan pengunduran diri, keputusan pemberhentian, dan penetapan status hukum mantan Wakil Presiden merupakan tiga hal yang tidak boleh dicampuradukkan.
Pensiun 100 Persen dari Gaji Pokok Terakhir
Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ayat pertama menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Ayat berikutnya menegaskan besaran pensiun pokok mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Ketentuan ini berbeda dari skema pensiun pegawai negeri yang menggunakan perhitungan berdasarkan masa kerja dan persentase tertentu dari dasar pensiun.
Lantas, berapa nominal yang mungkin diterima seorang mantan Wakil Presiden?
Kementerian Sekretariat Negara pernah memberikan penjelasan resmi mengenai besaran gaji Presiden dan Wakil Presiden melalui publikasi pada 28 Juni 2017.
Dalam keterangan tersebut, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan dasar gaji pokok tertinggi sebesar Rp5.040.000, gaji pokok Wakil Presiden saat itu mencapai Rp20.160.000 per bulan.
Jika angka tersebut digunakan sebagai ilustrasi penghitungan pensiun, hasilnya sebagai berikut:
Pensiun pokok per bulan: Rp20.160.000.
Pensiun pokok per tahun: Rp241.920.000.
Angka itu belum memasukkan tunjangan lain maupun fasilitas yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
Penting dicatat, Rp20,16 juta merupakan angka yang dipublikasikan Kemensetneg pada 2017. Angka tersebut belum dapat dipastikan sebagai gaji pokok terakhir Gibran pada saat kemungkinan pemberhentian di masa mendatang. Karena itu, nominal pensiun aktual harus mengikuti gaji pokok terakhir yang berlaku ketika hak tersebut ditetapkan.
Keterangan resmi: Sekretariat Negara, 28 Juni 2017.
Bukan Hanya Pensiun, Ada Biaya Rumah Tangga dan Kesehatan
Hak mantan Wakil Presiden tidak berhenti pada pembayaran pensiun bulanan.
Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur tiga kelompok hak tambahan.
Pertama, tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Kedua, biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.
Ketiga, seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan penghasilan pensiun, tetapi juga menyediakan dukungan administratif untuk kebutuhan tertentu setelah pejabat tersebut meninggalkan jabatannya.
Namun, cakupan dan pelaksanaan masing-masing fasilitas tetap harus mengacu pada peraturan teknis yang berlaku.
Rumah Kediaman dan Kendaraan Milik Negara
Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pemberian sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Selain rumah, negara menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Pengaturan mengenai rumah kediaman tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Dalam peraturan itu, penyediaan rumah dapat dilakukan melalui pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah kemudian pembangunan rumah, atau pembangunan maupun peremajaan rumah di atas tanah milik pribadi.
Pemerintah juga mengatur standar kelayakan dan perhitungan nilai rumah dengan mempertimbangkan kebutuhan penghuni serta kemampuan keuangan negara.
Artinya, fasilitas rumah tersebut bukan berarti mantan Wakil Presiden bebas memilih rumah tanpa batas nilai dan spesifikasi. Ada standar, mekanisme pengadaan, serta ketentuan penganggaran yang harus dipatuhi.
Pengamanan Seumur Hidup, Termasuk untuk Mantan Wakil Presiden
Fasilitas lain yang sering luput dari perhatian adalah pengamanan negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 secara khusus mengatur pengamanan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.
Pasal 13 menyatakan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden berhak memperoleh pengamanan dengan fasilitas terbatas. Pengamanan tersebut mencakup pengamanan pribadi, instalasi, kegiatan, dan penyelamatan.
Adapun Pasal 20 menyatakan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan selama seumur hidup, sejak berakhirnya masa jabatan.
Pelaksanaannya melibatkan Paspampres dengan koordinasi bersama Polri dan instansi terkait sesuai ketentuan.
Ada satu batasan penting: keluarga yang dimaksud dalam ketentuan pengamanan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden adalah istri atau suami, bukan seluruh anggota keluarga sebagaimana cakupan pengamanan ketika seseorang masih menjabat.
Dengan demikian, pengamanan seumur hidup memiliki dasar hukum tersendiri dan tidak boleh disamakan dengan pembayaran pensiun.
Apakah Semua Hak Berlaku Seumur Hidup?
Pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan negara harus membayar hak-hak tersebut?
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Sementara itu, Pasal 10 mengatur penghentian pembayaran apabila mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
Ada ketentuan waktu yang perlu diperhatikan.
Untuk penerima yang meninggal dunia, penghentian pembayaran menurut Pasal 10 dilakukan pada akhir bulan keenam setelah kematian. Sementara jika diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden, pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya.
Dengan demikian, istilah pensiun seumur hidup dapat digunakan untuk menggambarkan keberlanjutan hak selama penerima masih hidup dan memenuhi ketentuan, tetapi bukan berarti semua fasilitas berlaku tanpa pengecualian.
Selain itu, fasilitas rumah dan kendaraan harus dibaca berdasarkan ketentuan masing-masing. Rumah kediaman dan kendaraan negara tidak otomatis menjadi harta pribadi mantan pejabat.
Jika Gibran Mundur, Apakah Otomatis Mendapat Pensiun?
Inilah bagian yang paling menentukan.
Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menggunakan frasa berhenti dengan hormat. Undang-undang tersebut tidak menyatakan bahwa setiap pengajuan pengunduran diri otomatis menghasilkan hak pensiun.
Karena itu, harus dibedakan antara keinginan mengundurkan diri dan status hukum pemberhentian yang telah ditetapkan.
Dari sisi konstitusi, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Akan tetapi, ketentuan tersebut mengatur pengisian kekosongan jabatan, bukan secara terperinci prosedur pengunduran diri Wakil Presiden.
Oleh sebab itu, proses dan dasar hukum pemberhentian harus dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan terkait.
Jika dalam suatu skenario Gibran mengundurkan diri dan pemberhentiannya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, terdapat dasar hukum bagi pemberian pensiun dan hak administratif lainnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Sebaliknya, tidak tepat menyatakan bahwa setiap pengunduran diri otomatis menjamin seluruh hak tersebut tanpa melihat keputusan dan status hukum pemberhentiannya.
Sampai berita ini disusun, pembahasan tersebut merupakan skenario hipotetis. Tidak ada pernyataan atau konfirmasi resmi yang menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran berencana mengundurkan diri.
Hak Pejabat dan Kewajiban Negara kepada Pembayar Pajak
Ketentuan pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden memperlihatkan bagaimana negara memberikan penghormatan administratif kepada pemegang jabatan tertinggi negara.
Di satu sisi, jabatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional yang luar biasa. Jaminan setelah masa jabatan berakhir dapat dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap pejabat yang telah menjalankan tugas negara.
Namun, di sisi lain, seluruh pembiayaan tersebut bersumber dari keuangan negara.
Karena itu, transparansi mengenai besaran pensiun, biaya rumah tangga, pengadaan rumah, kendaraan, pelayanan kesehatan, dan pengamanan menjadi penting.
Publik berhak mengetahui dasar hukum dan mekanisme penggunaan anggaran untuk memenuhi hak-hak mantan pejabat negara.
Dalam konteks Gibran Rakabuming Raka, pertanyaan mengenai kemungkinan pengunduran diri memang masih sebatas ilustrasi. Namun, regulasi yang mengatur hak mantan Wakil Presiden sudah tersedia dan dapat diperiksa secara terbuka.
Jabatan dapat berakhir sebelum waktunya. Akan tetapi, apabila pemberhentiannya memenuhi persyaratan hukum, sebagian kewajiban negara terhadap mantan pejabat tersebut tetap berjalan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata apakah seorang mantan Wakil Presiden berhak menerima pensiun.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi hak tersebut memiliki dasar hukum, perhitungan yang jelas, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Artikel ini merupakan pemberitaan analitis berbasis dokumen hukum, bukan laporan mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Angka Rp20.160.000 merupakan gaji pokok Wakil Presiden yang diumumkan Kemensetneg pada 28 Juni 2017 dan digunakan sebagai simulasi, bukan konfirmasi gaji terakhir Gibran.
Verifikasi dilakukan terhadap peraturan resmi dan publikasi pemerintah. Belum terdapat konfirmasi khusus dari Istana, Sekretariat Wakil Presiden, atau Kementerian Keuangan mengenai nominal hak pensiun Gibran apabila suatu saat berhenti dari jabatannya.
UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.
PP Nomor 5 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1978.
Publikasi resmi Kemensetneg, 28 Juni 2017, mengenai gaji Presiden dan Wakil Presiden.
PP Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya.
PMK Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 8 ayat (2).
