Berita  

Rebranding Humas Kemenag: Strategi Baru Fokus pada Layanan Publik Digital

Kepala Biro HKP Thobib Al-Asyhar
Foto : Kepala Biro HKP Thobib Al-Asyhar. (24/9/25) (kemenag.go.id)

MATRANEWS.ID – Rabu siang, 24 September 2025, suasana ruang rapat di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, terasa berbeda.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Setjen Kemenag, Thobib Al-Asyhar, menatap serius jajaran humas Eselon I yang duduk berhadap-hadapan.

Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan pesan tegas: kehumasan Kemenag harus berubah total.

“Publik tidak peduli pada konten yang hanya menampilkan kegiatan pimpinan,” ujarnya. “Yang mereka butuhkan adalah informasi konkret mengenai layanan Kemenag.”

Dengan kalimat itu, ia menggarisbawahi perubahan paradigma: humas kini bukan sekadar corong birokrasi, melainkan jembatan informasi layanan bagi masyarakat luas.

Pergeseran Paradigma

Selama ini, publik kerap melihat konten resmi Kemenag hanya menonjolkan kegiatan pimpinan: sambutan pejabat, kunjungan kerja, hingga potret seremonial. Namun, menurut Thobib, pola lama itu tak lagi relevan.

Menteri Agama sendiri disebut memiliki ekspektasi tinggi, meminta seluruh lini komunikasi Kemenag memiliki standar ketat: cepat, jelas, dan berorientasi publik.

Itu sebabnya, rebranding humas menjadi strategi besar. Konten yang diproduksi ke depan harus menjawab kebutuhan masyarakat—dari layanan haji, pendidikan keagamaan, hingga bimbingan umat lintas agama.

Identitas dan Karakter Baru

Rebranding yang tengah disiapkan Biro HKP mencakup identitas visual baru: logo, key visual, hingga panduan desain.

Tak sekadar kosmetik, perubahan ini dimaksudkan agar komunikasi publik Kemenag memiliki wajah yang seragam namun tetap bisa mengakomodasi kekhasan masing-masing unit, termasuk warna khas tiap umat beragama.

Thobib menegaskan, identitas baru ini juga mencerminkan karakter komunikasi yang ingin dibangun:

  • Muda: segar, gaya Gen Z, mengikuti tren digital.
  • Energik: cepat merespons isu publik.
  • Kreatif: adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
  • Inovatif: mampu menampilkan layanan baru dari setiap unit Eselon I.

Dengan karakter ini, konten Kemenag diharapkan tak lagi kaku dan birokratis, melainkan dinamis, relevan, dan mudah diakses generasi digital.

Konten Inklusif dan Variatif

Problem utama humas selama ini adalah banyaknya inovasi layanan Kemenag yang tidak tersampaikan ke publik. Alhasil, kesan yang muncul: Kemenag adalah institusi besar tapi lamban, bahkan dianggap ketinggalan zaman.

“Kita harus menyajikan informasi inklusif, sederhana, mudah ditangkap, dan bervariasi formatnya,” kata Thobib. Dengan pendekatan baru, konten Kemenag akan lebih beragam—mulai dari teks informatif, video pendek ala media sosial, infografis, hingga podcast interaktif.

Jika konsisten, strategi ini dapat mengubah persepsi publik: Kemenag bukan sekadar lembaga tua nan birokratis, melainkan institusi yang modern, dekat, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Monitoring Digital

Transformasi ini tak berhenti pada sisi visual atau konten. Biro HKP juga menyiapkan sistem monitoring digital untuk mengevaluasi aktivitas kehumasan seluruh unit kerja.

Dengan sistem ini, kinerja humas bisa diukur objektif: berapa banyak konten layanan yang dipublikasikan, seberapa besar jangkauannya, dan bagaimana respon publik.

Data itu akan menjadi dasar evaluasi, bukan sekadar laporan administratif.

“Melalui monitoring digital, kita bisa memastikan pesan Kemenag sampai secara efektif kepada masyarakat,” ujar Thobib.

Langkah ini sejalan dengan praktik modern governance: kinerja birokrasi diukur dengan data, transparan, dan bisa diaudit.

Transformasi kehumasan Kemenag adalah cermin perubahan birokrasi Indonesia: dari pola lama yang seremonial menuju model komunikasi publik yang digital-first. Tantangannya jelas: konsistensi, kualitas SDM humas, dan komitmen pimpinan.

Namun jika dijalankan serius, strategi ini berpotensi mengubah wajah Kemenag. Publik tak lagi melihatnya sebagai institusi lamban, melainkan lembaga yang hadir dengan informasi inklusif, transparan, dan solutif.

Bukan tidak mungkin, rebranding humas ini akan menjadi salah satu contoh reformasi komunikasi publik yang patut dicatat: bagaimana birokrasi belajar berbicara dengan bahasa masyarakat, bukan sekadar bahasa pejabat.

FAQ

1. Apa tujuan rebranding humas Kemenag?
Mengubah fokus konten dari seremonial pimpinan ke layanan publik yang konkret.

2. Apa karakter komunikasi baru Kemenag?
Muda, energik, kreatif, inovatif—agar sesuai tren dan kebutuhan masyarakat.

3. Mengapa perlu identitas visual baru?
Agar konten lebih seragam, profesional, dan merepresentasikan inklusivitas umat beragama.

4. Bagaimana konten akan disajikan?
Lebih sederhana, variatif, dan dalam berbagai format (teks, video, infografis).

5. Apa dampak bagi publik?
Informasi layanan Kemenag lebih mudah diakses, citra lembaga makin positif.

6. Mengapa monitoring digital penting?
Untuk mengukur kinerja humas secara objektif dan memastikan pesan sampai ke masyarakat.

7. Apa tantangan terbesar?
Konsistensi penerapan, kemampuan SDM humas, dan adaptasi budaya kerja.

8. Bagaimana strategi ini memengaruhi citra Kemenag?
Menggeser dari kesan “ketinggalan zaman” ke lembaga modern dan dekat dengan publik.

9. Apakah rebranding ini hanya soal logo?
Tidak. Logo hanyalah pintu masuk. Intinya adalah perubahan paradigma komunikasi.

10. Apa nilai tambahnya bagi birokrasi?
Menjadi model reformasi komunikasi publik: data-driven, digital, dan publik-sentris.