MATRANEWS.id — Hercules dan Maruarar Sirait Berdebat soal Lahan Tanah Abang untuk Rusun Rakyat
Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, terlibat perdebatan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan lahan negara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Perdebatan itu mencuat di tengah rencana pemerintah membangun rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Peristiwa ini berawal dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kawasan bantaran rel kereta api di Senen, Jakarta Pusat, pada 26 Maret 2026.
Dalam blusukan tersebut, Prabowo mendapati masih banyak warga tinggal di permukiman tidak layak di sekitar rel.
“Mendengar aspirasi masyarakat di sana, Insyaallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat,” ujar Prabowo, seperti dikutip Selasa (7/4/2026).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Maruarar Sirait mulai meninjau sejumlah lahan negara yang berpotensi digunakan untuk pembangunan rusun. Salah satu lokasi yang disasar adalah kawasan Tanah Abang.
Dan dalam peninjauan itu, ditemukan bahwa sebagian lahan negara telah dikuasai oleh organisasi masyarakat (ormas), termasuk GRIB Jaya.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Maruarar tampak berdialog langsung dengan Hercules dan perwakilan ormas di lokasi.
Pada pertemuan tersebut, Maruarar menegaskan bahwa penggunaan lahan negara itu ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
“Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang, dan sebagainya,” kata Maruarar.
Hercules, di sisi lain, menjelaskan bahwa lahan yang selama ini dikelola oleh organisasinya memang merupakan milik negara dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Orang 08 ini menegaskan bahwa HPL hanya memberikan hak pengelolaan, bukan kepemilikan.
“HPL itu untuk mengelola lahan tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan,” ujar Hercules.
Pernyataan tersebut menandai adanya titik temu dalam perdebatan, sekaligus membuka peluang percepatan pembangunan hunian bagi warga yang selama ini tinggal di kawasan rentan seperti bantaran rel.
Polemik ini juga menyoroti persoalan klasik tata kelola lahan negara di perkotaan, di mana sebagian aset negara berada dalam penguasaan berbagai pihak non-pemerintah.
Di sisi lain, kebutuhan akan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus mendesak, terutama di wilayah padat seperti Jakarta Pusat.
Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, pemerintah diharapkan dapat segera merealisasikan pembangunan rusun sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan permukiman kumuh di ibu kota.
