Prabowo: 1,5 Tahun Kerja, Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Setara 10% APBN
MATRANEWS.id — Negara Amankan Rp11,42 Triliun dari Penertiban Lahan Ilegal. Prabowo: Kerja yang Tak Mudah, Sarat Ancaman
Di aula utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat pagi itu, suasana berlangsung khidmat.
Angka Rp11,42 triliun bukan sekadar deret nominal dalam laporan negara. Ia adalah hasil dari operasi panjang yang melibatkan risiko, tekanan, dan—seperti diakui Presiden—ancaman nyata di lapangan.
Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan para pejabat dan anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Prabowo tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga menggambarkan medan yang mereka hadapi: hutan luas, jaringan kepentingan lama, dan praktik ilegal yang telah berakar bertahun-tahun.
“Ini bukan kerja yang mudah,” ujarnya, dengan nada yang lebih menyerupai pengakuan daripada perayaan.
Sepanjang Januari hingga April 2026, pemerintah mencatat keberhasilan mengamankan Rp11,42 triliun dari penertiban perkebunan dan tambang ilegal.
Dana itu berasal dari beragam sumber: denda administratif, penerimaan negara bukan pajak, hingga pemulihan kerugian lingkungan.
Catatan pinggir bagi Prabowo, angka itu hanya permukaan dari cerita yang lebih kompleks.
Ia mengungkap adanya intimidasi terhadap petugas Satgas PKH—sebuah konsekuensi dari menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini beroperasi di wilayah abu-abu hukum.
“Banyak yang diancam,” katanya. “Dan itu saya pahami.”
Satgas PKH sendiri dibentuk tak lama setelah Prabowo resmi menjabat.
Dalam tiga bulan pertama pemerintahannya, ia menginisiasi operasi ini sebagai respons atas maraknya eksploitasi ilegal di kawasan hutan—sebuah persoalan lama yang kerap luput dari penegakan hukum yang konsisten.
Bagi Presiden, tantangan terbesar bukan hanya luasnya wilayah Indonesia, tetapi juga jarak antara pengambil kebijakan di pusat dan realitas di lapangan.
“Di ruangan ber-AC, sulit membayangkan betapa beratnya pekerjaan itu,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa tugas aparatur negara adalah pengabdian.
Dalam pidatonya, kata “pengorbanan” berulang kali muncul—seolah ingin menegaskan bahwa pekerjaan ini bukan sekadar administratif, melainkan moral.
Nada pidato Prabowo juga mengandung peringatan. Ia menyebut bahwa semakin keras negara menertibkan pelanggaran, semakin besar pula perlawanan yang muncul.
Bahkan, menurutnya, dana hasil praktik ilegal dapat digunakan untuk membiayai upaya melawan penegakan hukum.
Namun, ia menutup dengan keyakinan: negara tidak boleh gentar.
Data yang dipaparkan hari itu memperlihatkan skala operasi yang lebih luas. Sejak Oktober 2025 hingga April 2026, Satgas PKH telah menyetor Rp31,3 triliun ke kas negara.
Jika ditarik lebih jauh sejak Februari 2025, nilai aset yang berhasil diselamatkan mencapai Rp371 triliun.
Lebih dari sekadar angka, operasi ini juga mengubah lanskap fisik: hampir 5,9 juta hektare kawasan hutan berhasil direbut kembali dari perkebunan ilegal, serta lebih dari 10 ribu hektare dari aktivitas pertambangan tanpa izin.
Di balik capaian itu, pemerintah tampaknya ingin mengirim pesan yang lebih besar: bahwa negara sedang kembali hadir di wilayah-wilayah yang lama dikuasai kepentingan ilegal.
Dan seperti yang tersirat dalam pidato Presiden pagi itu, kehadiran tersebut tidak datang tanpa perlawanan.
Klik juga: Prabowo: 1,5 Tahun Kerja, Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Setara 10% APBN – Harian Kami
