MATRANEWS.id — Polemik mengenai publikasi data dugaan pelanggaran etik hakim yang sempat memicu ketegangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) akhirnya mereda.
Permintaan maaf yang disampaikan KY serta koreksi atas data yang sebelumnya dirilis menjadi titik balik hubungan dua lembaga yang sama-sama memikul tanggung jawab menjaga marwah peradilan.
Bagi Mahkamah Agung, persoalan itu kini dianggap selesai. Bukan semata karena adanya permintaan maaf, melainkan karena kesalahan data telah diakui dan diklarifikasi secara terbuka.
KY Minta Maaf, MA Anggap Polemik Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Selesai
JAKARTA — Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan polemik mengenai publikasi data dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) telah memperoleh penyelesaian setelah Komisi Yudisial melakukan ralat dan secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada Mahkamah Agung serta korps hakim di seluruh Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang juga Juru Bicara MA, Prof. Dr. Yanto, S.HU., M.H., dalam konferensi pers di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026).
“Kami sebenarnya telah menyiapkan pernyataan resmi untuk menanggapi rilis Komisi Yudisial. Namun setelah pimpinan KY melakukan koreksi atas data yang dipublikasikan dan menyampaikan permintaan maaf, kami memandang persoalan tersebut telah memperoleh klarifikasi,” ujar Yanto.
Menurut dia, komunikasi yang mencairkan polemik itu berlangsung pada Senin pagi. Saat itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung menghadiri agenda seleksi calon Hakim Agung di Komisi Yudisial. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KY menyampaikan adanya kekeliruan dalam penyajian data yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Bagi Mahkamah Agung, langkah korektif tersebut dinilai penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebagai Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Yanto menegaskan bahwa institusinya menerima permintaan maaf tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan.
“Karena mereka sudah meminta maaf, ya kami maafkan,” kata Yanto.
Ia menambahkan, pengakuan atas kekeliruan dan ralat resmi merupakan bagian dari mekanisme yang sehat dalam kehidupan kelembagaan negara.
Kekeliruan Periode Data
Mahkamah Agung mengungkapkan, salah satu persoalan mendasar dalam rilis KY terletak pada periode data yang digunakan. Data yang sempat dipublikasikan sebagai gambaran dugaan pelanggaran etik tahun 2026 ternyata merupakan laporan yang masuk sepanjang tahun 2025 dan berasal dari masa kepemimpinan komisioner Komisi Yudisial periode sebelumnya.
Tidak hanya itu, hasil pencermatan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sebagian besar laporan tersebut bukan berkaitan dengan pelanggaran etik hakim.
Sekitar 75 persen laporan justru menyangkut penerapan hukum acara, penilaian terhadap pertimbangan hukum, maupun aspek teknis pemeriksaan perkara.
Bagi Mahkamah Agung, persoalan semacam itu seharusnya diselesaikan melalui mekanisme upaya hukum yang tersedia dalam sistem peradilan—baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali—bukan melalui instrumen penegakan kode etik hakim.
“Kalau terdapat perbedaan pendapat terhadap penerapan hukum acara atau putusan hakim, salurannya adalah upaya hukum, bukan mekanisme etik,” tegas Yanto.
Menjaga Batas Etik dan Teknis Yudisial
Di balik polemik tersebut, Mahkamah Agung melihat adanya pelajaran penting mengenai perlunya membedakan secara tegas antara dugaan pelanggaran etik dengan persoalan teknis yudisial.
Dalam sistem peradilan modern, independensi hakim tidak hanya dijaga melalui pengawasan etik, tetapi juga melalui penghormatan terhadap kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa intervensi.
Karena itu, penyampaian data kepada publik harus dilakukan secara akurat, proporsional, dan berdasarkan klasifikasi yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap integritas hakim maupun lembaga peradilan.
Mahkamah Agung menilai, pengawasan etik tetap merupakan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, pengawasan tersebut harus berjalan selaras dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin konstitusi.
Adapun mengenai rincian data yang telah direvisi, Mahkamah Agung menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menerbitkan data tersebut.
Dengan adanya ralat dan permintaan maaf resmi dari Komisi Yudisial, ketegangan yang sempat muncul di ruang publik diharapkan tidak berkembang menjadi konflik antarlembaga. Sebaliknya, momentum ini dipandang sebagai pengingat bahwa sinergi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan fondasi penting dalam membangun peradilan yang independen, akuntabel, dan tetap dipercaya masyarakat.
