BPJS Tanpa Kelas Masuk September, Berapa Iurannya? Janji Tarif Agustus Belum Terwujud

MATRANEWS.id — BPJS Tanpa Kelas Masuk September, Berapa Iurannya? Janji Tarif Agustus Belum Terwujud

Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan melalui penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) memasuki September 2026. Namun, ada satu pertanyaan yang hingga kini belum mendapatkan jawaban pasti: berapa iuran yang harus dibayar peserta setelah sistem tanpa kelas berlaku penuh?

Pemerintah sebelumnya menyatakan penerapan KRIS akan diikuti penyesuaian manfaat, tarif layanan, dan iuran. Namun, hingga awal September 2026, besaran iuran baru khusus untuk skema KRIS belum ditetapkan secara resmi.

Kondisi ini membuat masyarakat berada dalam masa transisi. Sistem pelayanan rawat inap bergerak menuju KRIS, tetapi tarif baru yang menjadi konsekuensi perubahan tersebut belum diumumkan.

Janji Tarif Agustus Belum Terwujud

Rencana penerapan KRIS sebelumnya telah menjadi perhatian publik, termasuk soal kapan pemerintah menetapkan besaran iuran baru.

Namun, memasuki September, angka yang ditunggu masyarakat belum juga muncul sebagai keputusan resmi.

Sejumlah pemberitaan pada Agustus 2026 masih mencatat bahwa tarif lama tetap menjadi acuan pembayaran peserta. Majalah MATRA, misalnya, melaporkan pada awal Agustus bahwa meski sistem kelas diarahkan menuju KRIS, besaran iuran belum berubah.

Artinya, peserta masih membayar berdasarkan ketentuan yang selama ini berlaku, sembari menunggu kepastian tarif baru.

Ini Iuran BPJS yang Masih Jadi Patokan

Bagi peserta mandiri, besaran iuran yang selama ini berlaku adalah Rp150.000 per orang per bulan untuk kelas 1 dan Rp100.000 untuk kelas 2.

Sedangkan peserta kelas 3 tercatat memiliki iuran Rp42.000 per orang per bulan. Dari jumlah tersebut, pemerintah memberikan subsidi Rp7.000 sehingga beban yang dibayar peserta menjadi Rp35.000 per bulan.

Angka tersebut penting dicatat karena merupakan gambaran iuran yang masih menjadi patokan saat ini, bukan tarif final KRIS.

Untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), iuran tetap sebesar 5 persen dari upah atau gaji per bulan. Sebanyak 4 persen ditanggung pemberi kerja, sedangkan 1 persen dibayarkan peserta melalui pemotongan penghasilan.

KRIS Hapus Kelas, Tapi Berapa Bayarnya?

KRIS dirancang untuk menghilangkan perbedaan pelayanan rawat inap berdasarkan kelas kepesertaan.

Dengan sistem tersebut, peserta tidak lagi dibedakan berdasarkan kelas 1, 2, atau 3, melainkan mendapatkan standar ruang rawat inap sesuai ketentuan KRIS.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

Namun, perubahan standar ruang rawat inap menimbulkan pertanyaan lain yang jauh lebih dekat dengan kantong masyarakat: apakah iuran akan tetap sama, naik, atau mengalami perubahan struktur?

Inilah yang membuat penetapan tarif KRIS menjadi penting.

Bagi peserta BPJS Kesehatan, penghapusan kelas bukan hanya soal perubahan sistem pelayanan di rumah sakit. Yang paling ditunggu adalah angka yang akan muncul dalam tagihan setiap bulan.

Menkes: Belum Ada Rencana Naikkan Iuran

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Dalam pemberitaan eksekutif.com pada 1 September 2026, Budi juga disebut meminta masyarakat tidak khawatir mengenai kemungkinan kenaikan iuran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada saat yang sama mengatakan pembahasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum dilakukan.

Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa belum ada keputusan mengenai kenaikan iuran.

Namun, perlu dibedakan antara isu kenaikan iuran dan persoalan penetapan tarif KRIS.

Belum adanya keputusan kenaikan bukan otomatis berarti pemerintah telah menetapkan besaran iuran KRIS.

Masyarakat Masih Menunggu Angka Resmi

Dengan kondisi tersebut, peserta BPJS Kesehatan menghadapi situasi yang cukup sederhana tetapi penting: sistem kelas sedang diarahkan menuju KRIS, sementara harga baru belum diketahui.

Untuk sementara, peserta mandiri masih dapat berpatokan pada angka Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, serta Rp42.000 untuk kelas 3, dengan subsidi pemerintah Rp7.000 sehingga peserta kelas 3 membayar Rp35.000.

Tetapi angka tersebut belum dapat disebut sebagai tarif final sistem KRIS.

Karena itu, pertanyaan publik kini bukan lagi sekadar kapan kelas 1, 2, dan 3 dihapus.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: kapan tarif KRIS ditetapkan dan berapa rupiah yang akhirnya harus dibayar peserta setiap bulan?

Sampai keputusan resmi diterbitkan, masyarakat masih harus menunggu.

Klik juga: https://www.hariankami.com/keuangan-kami/23617598315/bpjs-tanpa-kelas-belum-jelas-harganya-janji-tarif-agustus-belum-terwujud