MATRANEWS.id — Komisi III DPR RI Lakukan RDPU Dengan Aktivis Advokasi Rakyat untuk Nusantara Tentang RUU Perampasan Aset
DPP ARUN mendesak DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Mereka mengingatkan, kewenangan negara merampas kekayaan hasil kejahatan harus diimbangi perlindungan terhadap hak masyarakat dan kepastian hukum.
Perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali memasuki babak penting.
Di tengah upaya DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan dalam pemberantasan korupsi itu, satu pertanyaan mendasar muncul: seberapa jauh negara boleh mengambil alih kekayaan seseorang atas dugaan keterkaitannya dengan tindak pidana?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu pokok perhatian Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) ketika menyampaikan pandangan hukum dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Rabu, 11 November 2026.
ARUN datang membawa dua pesan yang saling melengkapi.
Pertama, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak boleh terus berlarut-larut.
Kedua, undang-undang yang kelak lahir jangan sampai memberikan kekuasaan terlalu besar kepada aparat tanpa mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai.
Bagi ARUN, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghukum pelaku. Negara juga harus memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh dari tindak kejahatan tidak bisa terus dinikmati pelakunya, diwariskan, disembunyikan, atau dialihkan melalui berbagai transaksi.
Namun, upaya memburu aset kejahatan tidak boleh mengorbankan hak warga negara yang tidak bersalah.
Masukan itu disampaikan melalui perwakilan DPP ARUN, Yudi Rujali Muslim, S.H., M.H., dalam forum yang dipimpin anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
RDPU tersebut juga menghadirkan akademisi Universitas Komputer Indonesia, Wim Tohari Danealdi, serta Forum Legal Drafter Pengawal RUU Perampasan Aset.
Salah satu masukan penting ARUN menyangkut mekanisme perampasan aset. Organisasi ini mengingatkan agar negara tidak menjadikan kekayaan yang dianggap tidak wajar sebagai alasan otomatis untuk merampas harta seseorang.
Ketua Divisi Advokasi ARUN, Syaqieb, S.H., M.H., mendorong agar mekanisme conviction based (CB) menjadi pendekatan utama.
Artinya, perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pemidanaan yang telah melalui proses peradilan.
Menurut ARUN, pendekatan ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak kepemilikan, sekaligus memastikan pengadilan tetap menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Adapun mekanisme non-conviction based (NCB), atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pemidanaan, masih dapat dipertimbangkan dalam keadaan khusus dengan persyaratan ketat.
Misalnya, ketika terdapat indikasi kuat pelaku berusaha melarikan diri atau memindahkan aset, maupun ketika tersangka atau pelaku telah meninggal dunia.
Namun, aset yang menjadi objek perampasan tetap harus memiliki dugaan kuat berkaitan dengan tindak pidana dan diperiksa melalui mekanisme pengadilan.
ARUN menilai NCB semestinya menjadi instrumen pengecualian atau ultimum remedium, bukan prosedur umum yang dapat digunakan secara bebas oleh aparat penegak hukum.
Persoalan ini bukan sekadar perdebatan istilah hukum. Di dalamnya terdapat pertaruhan mengenai batas kewenangan negara terhadap hak milik warga negara.
Sebab, ketika negara diberi kewenangan untuk merampas aset, harus tersedia mekanisme yang memungkinkan pemilik maupun pihak ketiga yang beritikad baik mengajukan keberatan, menghadirkan bukti, dan memperoleh pemeriksaan yang independen.
Soedeson Tandra: Jangan Sampai Ada Abuse of Power
Masukan ARUN mendapat respons dari pimpinan RDPU, Soedeson Tandra.
Soedeson mengakui bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power harus menjadi perhatian dalam penyusunan undang-undang tersebut.
Ia menjelaskan, RUU Perampasan Aset diarahkan untuk menerapkan prinsip ultimum remedium. Artinya, instrumen ini digunakan sebagai upaya terakhir ketika perangkat undang-undang lain tidak lagi memadai untuk menangani persoalan hukum yang dihadapi.
Soedeson juga meminta pandangan ARUN mengenai kemungkinan penerapan mekanisme perampasan aset terhadap tindak pidana lain, termasuk penipuan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Endang Agustina, turut mengapresiasi masukan ARUN. Ia mengingatkan bahwa kekayaan yang dinilai tidak wajar tidak bisa serta-merta dinyatakan sebagai hasil tindak pidana tanpa pembuktian melalui mekanisme hukum.
Respons tersebut memperlihatkan bahwa persoalan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak warga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan di Komisi III.
DPR Mulai Mempersempit Ruang Perampasan
Masukan ARUN datang ketika pembahasan RUU Perampasan Aset mulai memasuki fase penting.
Sehari sebelum RDPU dengan ARUN, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan bahwa pembahasan ratusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah telah mencapai tahap akhir.
DPR selanjutnya menyiapkan pembentukan tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) untuk menyelaraskan substansi dan redaksi pasal-pasal dalam rancangan undang-undang tersebut.
Ada pula perkembangan penting pada substansi pengaturan.
Dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) pada 9 November 2026, DPR dan pemerintah menyepakati penyempitan kriteria tindak pidana di luar korupsi. Dari semula 13 kriteria, cakupannya dikerucutkan menjadi enam jenis tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembatasan tersebut dimaksudkan agar kewenangan perampasan tidak terlalu luas dan tidak membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.
Kekhawatiran itu muncul karena cakupan yang terlalu lebar berpotensi menyeret masyarakat sipil ke dalam persoalan hukum yang tidak semestinya.
DPR juga mempertimbangkan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi, termasuk korban investasi bodong. Aset yang berhasil dirampas diharapkan tidak semata-mata masuk ke kas negara, tetapi juga dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban.
JDIH DPR
Badan Pengelola Aset dan Pengawas Disiapkan
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah siapa yang akan mengelola aset setelah negara berhasil merampasnya.
Dalam RDPU pada 11 November, Soedeson Tandra mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan mengamanatkan pembentukan dua lembaga khusus, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset.
Kedua lembaga itu dirancang berada langsung di bawah Presiden dengan fungsi yang dipisahkan.
Badan Pengelola Aset bertugas menangani pengelolaan, pemeliharaan, hingga pelelangan barang rampasan. Sementara badan pengawas menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan aset berlangsung profesional dan transparan.
Pemisahan ini penting. Aset sitaan bukan sekadar barang bukti yang disimpan di gudang negara. Nilainya bisa mencapai jumlah besar, bahkan berpotensi mengalami penyusutan apabila tidak dikelola secara profesional.
Di sisi lain, pengelolaan yang tidak transparan dapat membuka peluang penyimpangan baru setelah kejahatan asalnya berhasil diungkap.
Karena itu, Soedeson menyatakan bahwa pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan dari pengelolaan serta pengawasan aset menjadi salah satu aspirasi yang diperhatikan Panja.
JDIH DPR
Ujian Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan
RUU Perampasan Aset memiliki tujuan yang sulit dibantah: memastikan pelaku kejahatan tidak bisa menikmati kekayaan yang diperoleh secara ilegal.
Selama ini, penghukuman pidana tidak selalu berarti kekayaan hasil kejahatan berhasil dipulihkan. Aset dapat disembunyikan melalui perusahaan, dialihkan kepada pihak lain, diubah bentuknya menjadi properti atau instrumen keuangan, bahkan dipindahkan melintasi batas negara.
Di sinilah pentingnya instrumen hukum yang mampu mengikuti perkembangan kejahatan ekonomi modern.
Namun, undang-undang yang memberikan kewenangan besar kepada negara juga harus memiliki pagar yang kuat. Tanpa pengawasan, transparansi, dan proses peradilan yang adil, instrumen pemberantasan kejahatan justru dapat menjadi sumber persoalan baru.
Masukan ARUN dalam RDPU Komisi III menggarisbawahi persoalan tersebut. Negara harus kuat dalam memburu harta hasil kejahatan, tetapi tidak boleh lemah dalam melindungi hak masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari seberapa banyak kekayaan yang berhasil disita.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah kekayaan itu benar-benar dapat dikembalikan untuk kepentingan publik, apakah korban memperoleh haknya, dan apakah proses perampasan berlangsung tanpa melanggar prinsip keadilan.
Sebab, tujuan pemberantasan korupsi bukan sekadar membuat negara berkuasa atas harta seseorang. Tujuannya adalah mengembalikan kekayaan yang dirampas dari rakyat kepada rakyat.
