MATRANEWS.id — Dirjen Polpum Bachtiar Figur Yang Sangat Pantas Jabat Pj Gubernur DKI Jakarta.
Kandidat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta makin santer dibicarakan sepeninggal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober mendatang.
Kabar terbaru, sosok Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Dr Drs Bahtiar M.Si masuk dalam kriteria yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo.
Pemerhati pemerintahan Drs Asri Hadi MA mengatakan sosok Bachtiar sangat pantas untuk dipercaya sebagai Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
“Pak Bachtiar adalah sosok yang pantas untuk mengisi kekosongan kursi Gubernur DKI, karena beliau memenuhi syarat untuk menjadi PJ gubernur DKI, eselon 1 Kemendagri dan mengerti permasalahan Jakarta.”
“Yang penuh dinamika berbagai kelompok kepentingan serta rekap jejak karir bapak Bahtiar yang selalu berhasil dalam setiap penugasan yang diberikan kepadanya,” ujar Asri Hadi dalam keterangannya kepada majalah MATRA.
“Beliau juga bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan jajaran ASN dan birokrasi DKI Jakarta,” tambah Asri Hadi, yang merupakan pengamat sosial.
Selain itu menurut Asri Hadi sosok Bachtiar juga memiliki banyak pengalaman dalam memimpin birokrasi.
“Beliau pernah dipercaya sebagai pejabat Gubernur Kepulauan Riau, tentu beliau memiliki pengalaman matang dalam mengelola birokrasi, paham permasalahan, dan tentunya yang paling penting adalah orang netral, dan beliaulah yang memenuhi kriteria tersebut,” ujar Pemimpin Perusahaan Hariankami.com dan Pemred Indonews, media online Jokowi.
“Dengan pengalaman yang cukup panjang, Pak Bachtiar akan mampu mengendalikan stabilitas politik dan sosial di DKI Jakarta,” tambah Asri Hadi yang juga Alumni FISIP UI dan Monash University Australia ini.
Pandangan ini disampaikan Drs Asri Hadi MA yang juga dosen senior Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menanggapi bakal kosongnya kursi Gubernur DKI Jakarta setelah Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya, Oktober mendatang.
Posisi Gubernur DKI Jakarta akan diganti oleh penjabat (Pj) kepala daerah hingga Pilkada Serentak digelar pada 2024 mendatang.
Untuk menjalankan roda Pemerintahan dimana Presiden Joko Widodo akan menunjuk Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menduduki kursi orang nomor satu di Jakarta itu sampai pemilihan gubernur definitif pada bulan November 2024.
Menurut Asri Hadi, ada empat kriteria yang harus dipenuhi untuk mengisi Pj Gubernur DKI. Pertama memahami struktur kepemdaan. Kedua memiliki komunikasi dengan anggota Dewan. Ketiga kedekatan dengan Presiden, dan keempat memiliki kompetensi.
Hal itu termasuk dalam membangun komunikasi, baik dengan jajaran internal DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Selain itu sebagai seorang ASN, Bahtiar sangat memegang teguh sikap netral, sehingga sosoknya dapat diterima semua pihak.
“Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri ada Pak Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.”
“Ini pandangan saya sebagai pengamat, tapi itu juga kembali kepada keputusan Presiden yang sebelumnya melalui proses profiling dan TPA dulu,” papar Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) ini.
Bachtiar memiliki pengalaman panjang dalam struktur kepemimpinan di birokrasi pemerintahan. Bachtiar memulai karir dengan menjabat sebagai Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bachtiar pernah ditunjuk sebagai Tim Penyusun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Juga menjadi Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2015.
Kemudian ditugaskan sebagai Kabag Perundang-undangan Setditjen Polpum pada 2015. Alumni Sarjana dari FH Universitas Hasanudin Makassar ini menjabat sebagai Plt Direktur Politik Dalam Negeri di Ditjen Polpum.
Karirnya terus meningkat. Alumni IPDN ini kemudian dipercaya sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Bachtiar juga dipercaya untuk mengisi posisi Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)
Dan kini Doktor jebolan Universitas Padjajaran ini dipercaya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)
Senada dengan Asri Hadi, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengungkapkan ada nama baru untuk mengisi Pj Gubernur DKI Jakarta. Sosok itu adalah Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Syarif menilai sosok Bahtiar memenuhi dua kriteria Pj Gubernur, di mana Bahtiar merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) sekaligus Pejabat Eselon I. Di sisi lain, Syarif juga meyakini pengalaman Bahtiar di bidang politik dan pemerintahan umum berguna dalam menjaga stabilitas politik di daerah.
“Saya mengatakan biasanya presiden tidak mau gaduh-gaduh, nggak mau ribut-ribut. Biasanya salah nebak juga akhirnya yang kita tebak itu siapa dong. Yang penting kan kriterianya dia pejabat ahli madya kemudian ASN. Selain yang tiga itu masih ada, saya sebut. Siapa itu pak? Kan jabatan itu Dirjen, ada Pak Bachtiar,” kata Syarif saat dihubungi, Rabu (31/8/2022).
“Bahtiar juga memenuhi syarat. Dia eselon I dan lebih pas memahami masalah politik dan pemerintahan umum. Resiko politik tidak besar, karena tidak ada konflik kepentingan,” tambahnya.
Apa yang tertulis, Pj Gubernur DKI Jakarta harus menjaga keamanan politik di Ibu Kota negara saat tahun politik.
“Dirjen politik itu kan Jakarta kan butuh orang, tangan yang hangat. Bisa mengkonsolidasi berbagai kepentingan dan salah satu Dirjen di Kemendagri yang tersedia salah satunya Pak Bahtiar,” jelasnya.
Menurutnya, Bahtiar dikenal aktif dalam merumuskan berbagai regulasi terkait pilkada dan pemilu 2019 dan pelaksanaan Pilkada Serantak 2020 lalu, katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada Rabu (31/8/2022), mengaku belum menerima masukan nama-nama kandidat Pj. Gubernur DKI Jakarta.
Mendagri juga memastikan bahwa Pj Gubernur Jakarta memiliki kriteria netral, profesional, dan berpengalaman. Hal ini mengingat DKI Jakarta merupakan provinsi penting sebagai ibu kota negara.
BACA JUGA: majalah EKSEKUTIF edisi SEPTEMBER 2022, klik ini
