MATRANEWS.id –– “Kavling Laut” dan Peta Besar Korupsi: Dari Harapan Mahfud hingga Realitas Penegakan Hukum
“Saya harap ada kejutan,” ujar Mahfud MD, kala menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Sebuah kalimat pendek, tapi menyimpan ledakan harapan sekaligus sinyal peringatan bahwa negeri ini terlalu lama membiarkan “kavling laut”—metafora bagi kejahatan yang tersembunyi dan kebal hukum.
“Kavling laut” harus diselami. Para perampok negara harus ditarik ke permukaan. Jika tidak, yang tenggelam bukan hanya hukum, tapi juga harapan.
Kavling Laut: Di Mana Hukum Tak Menjangkau
“Kavling Laut” Adalah Sindiran, Tapi Juga Peringatan
Kasus-kasus di atas bukan sekadar catatan hitam. Mereka menunjukkan pola: hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil mencuri ayam langsung masuk penjara, tapi para elit yang mencuri negara malah dinegosiasikan, dinegosiasikan, lalu dilupakan.
Mahfud MD menyebut ini “kasus paling dahsyat”. Bukan semata-mata karena nilai kerugiannya, tapi karena berlapisnya kekebalan.
Ketika pejabat, jenderal, dan konglomerat bisa tidur nyenyak meski merampas harta rakyat, saat itulah “kavling laut” menjadi simbol dari hukum yang tenggelam.
Penutup: Masihkah Ada Kejutan?
Mahfud MD kini di luar lingkar kekuasaan. Tapi nyalinya dalam membongkar borok hukum adalah warisan penting. Ketika ia berkata “saya harap ada kejutan,” publik berharap lebih dari itu—bukan sekadar kejutan pengalihan isu, tapi pemulihan menyeluruh.
Sosok Mahfud MD adalah satu dari sedikit pejabat yang berani membuka peta besar korupsi yang mandek, bahkan membusuk di tengah jalan hukum.
Daftarnya tak tanggung-tanggung—dari ratusan triliun uang negara yang raib hingga kasus hukum yang seolah hanya menyentuh rakyat kecil.
1. Korupsi Rp687 Triliun: Transaksi Aneh dan Skandal TPPU
Saat Mahfud mengungkap potensi pencucian uang Rp687 triliun, publik gempar. Angka ini berasal dari transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, termasuk keterlibatan Rafael Alun Trisambodo—pejabat pajak yang viral karena gaya hidup mewah dan kasus kekerasan anak. Sebagian besar uang diduga berasal dari manipulasi ekspor-impor emas ilegal.
2. Kasus Asabri: Rp16 Triliun dan Diamnya Hukum terhadap Oknum TNI
Dana pensiun prajurit yang seharusnya untuk masa tua malah dikorupsi. Rp16 triliun amblas. Tapi hingga kini, tidak ada perwira tinggi militer yang dijerat. Diamnya hukum menambah luka: jika tentara kebal hukum, untuk siapa keadilan ditegakkan?
3. Satelit Kemhan: Negara Ditipu Beli Rongsokan
Alih-alih memperkuat pertahanan, proyek satelit orbit malah menjerumuskan negara ke dalam kerugian. Satelit yang dibeli ternyata rongsokan. Tapi hingga kini, siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan itu masih mengambang di orbit ketidakpastian.
4. Jiwasraya: Triliunan Raib, Aset Nasabah Disikat
Melalui skema investasi fiktif, Jiwasraya merampas hak ribuan nasabah. Benny Tjokrosaputro dijadikan simbol, tapi penyitaan asetnya hanya secuil dari kerugian. Uang yang hilang jauh lebih besar daripada yang berhasil dikembalikan.
5. Hendri Surya dan Koperasi Bodong: Rakyat Kecil Jadi Korban
Modus koperasi ilegal kembali memakan korban. Ribuan warga tertipu, simpanan lenyap, dan hukum tertatih menjerat pelaku. Sementara rakyat menunggu kejelasan, pemulihan kerugian berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung.
6. Duta Palma: Rp41 Triliun Lenyap di Rimba Sawit
Surya Darmadi, pemilik Duta Palma, dituding merampas kekayaan negara dari perkebunan sawit ilegal. Tapi dari Rp41 triliun yang ditaksir, hanya Rp2 triliun yang berhasil diselamatkan. Sisanya? Entah menguap di surat perdata atau klaim kepemilikan penuh lubang hukum.
7. BLBI: Jaminan Bodong, Pemulihan Setengah Hati
BLBI adalah kisah lama yang tak selesai. Jaminan aset yang diberikan para obligor ternyata banyak yang bodong. Pemerintah hanya menyelamatkan Rp31 triliun dari kerugian yang jauh lebih besar. Seolah negara berdamai dengan para pencuri.
8. Ferdi Sambo: Hukum Jadi Sinetron
Kasus pembunuhan yang melibatkan jenderal aktif Polri, Ferdi Sambo, berubah jadi drama publik. Meski dihukum, prosesnya menyisakan kesan teatrikal. Publik menduga: ini bukan soal keadilan, melainkan upaya mempertontonkan bahwa hukum seolah-olah bekerja.
9. Teddy Minahasa: Perang Internal di Tubuh Polri?
Kasus narkoba yang menyeret jenderal Teddy Minahasa juga membangkitkan pertanyaan: apakah ini murni penegakan hukum, atau bagian dari “pembersihan” internal? Seperti saling menjatuhkan di puncak kekuasaan, dengan rakyat sebagai penonton.
10.Mengapa Budi Arie Lolos? Mahfud MD Bertanya
Dalam konteks judi online, Mahfud MD juga sempat mengungkap keheranannya: mengapa Menkominfo Budi Arie tidak tersentuh dalam pusaran kasus, padahal Kominfo adalah kementerian yang seharusnya jadi garda depan memberantas situs judi digital?
#KavlingLaut #MahfudMD #KorupsiIndonesia #ReformasiHukum #JanganDiam #PenegakanHukum
