MATRANEWS.id — Prof Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah incumbent atau petahana dalam Pilkada 2020 yang tak maksimal menangani virus Corna (Covid-19) di wilayahnya.
Tito menyebut, dalam Pilkada serentak di 2020 nanti di 270 daerah akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. “Bakal ada 220 calon petahana yang kembali maju,” ujar mantan Kapolri itu.
“Kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi, karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (22/6).
Tito yakin isu tentang penanganan virus corona akan menjadi perhatian masyarakat luas pada pilkada kali ini. Setiap calon diprediksi akan memiliki program untuk menangani virus corona beserta dampaknya.
Terutama calon petahana. Tito menilai para calon petahana akan berupaya keras untuk menanggulangi virus corona. Dia yakin elektabilitas para calon akan terpengaruh jika ada warganya yang menjadi korban virus corona.
“Kepala daerah akan sangat bersungguh-sungguh apalagi yang akan running lagi, kenapa, kalau daerahnya (zona) merah, apalagi ada korban meninggal dunia, itu akan menjadi amunisi bagi kontestan lain yang nonpetahana,” kata Tito.
Tito juga menilai ada dampak positif ketika virus corona menjadi isu sentral dalam pilkada kali ini. Menurutnya, jika virus corona menjadi isu sentral, maka masyarakat tidak akan terbelah karena isu lain yang berpotensi menciptakan pembelahan akan tertutup dengan sendirinya.
“Kalau itu bisa jadi isu sentral, maka bisa menekan isu yang lain yang primordial yang kadang-kadang membuat konflik masyarakat,” katanya.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, mengatakan ada dua indikator sukses Pilkada Serentak 2020 berdasarkan rangkuman diskusi dengan berbagai pihak dan mengacu pada pengalaman negara-negara yang berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi COVID-19.
Indikator pertama adalah, antusiasme masyarakat untuk memberikan suara yang ditunjukkan oleh partisipasi pemilih yang meningkat. Sedangkan indikator kedua adalah, terlaksananya Pilkada dengan aman COVID-19. Dalam arti penyelenggaraan Pilkada tidak menjadi pemicu merebaknya penularan wabah COVID-19.
Kastorius Sinaga mengatakan hal itu, ketika berbicara dalam Webinar bertajuk Pilkada Aman COVID-19 dan Demokratis.
Momen kegiatan, yang merupakan hasil kerjasama dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).
Selain Stafsus Menteri, turut menjadi pembicara pada webinar ini adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik.
Juga ada Direktur FKKPD Kemendagri, Makmur Marbun serta Ketua Umum PERSI, Kuntjoro Adi Purjanto dan ketua Umum Arsada, Dr. Heru Ariyadi, yang diwakili oleh Sekjen Arsada, Khafifah Any. Turut juga memberi saran ketua Dewan Penyantun PERSI, Umar Wahid,
Kastorius mengatakan, indikator sukses tersebut merupakan rangkuman dari berbagai pendapat dan kajian yang dihimpun oleh pemerintah dan para stakeholder dalam rentang waktu lima bulan terakhir dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Indikator itu juga merupakan hasil pengkajian atas pengalaman beberapa negara yang melaksanakan Pilkada di masa pandemi COVID-19, khususnya Korea Selatan.
“Dalam lima bulan terakhir, berbagai rapat dan pertemuan yang dikomandoi oleh Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, dan oleh Pak Dirjen Otda, serta komponen lain di Kemendagri, untuk membicarakan dan kemudian memutuskan, memilih skenario optimis untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak yang akan diadakan pada bulan Desember,” kata Kastorius.
Ia menekankan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dengan dibarengi protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak memicu penularan COVID-19, akan menjadi reputasi yang baik bagi bangsa Indonesia di mata dunia.
Oleh karena itu, “Kemendagri akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2020 bersama dengan elemen-elemen pemangku kepentingan lainnya.”
Minggu lalu, Kemendagri mengadakan webinar dengan PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan menyampaikan pengalaman ini.
Pihak organisasi Ikatan Dokter Indonesia (ID) menyatakan, siap mendukung. Bukan hanya mendukung pasif, tetapi juga ikut dalam supervisi dan mentoring ketika protokol kesehatan itu diterapkan.
“Harapan kami rumah sakit yang tergabung dalam Arsada dan PERSI juga akan bergerak dalam arah yang sama. Rumah sakit memiliki peran vital dan unik dalam Pilkada ini,” kata Kastorius.
Pilkada Serentak 2020 menjadi unik, kata Kastorius, karena adanya keharusan penerapan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi.
Hal itu telah dirumuskan secara detil oleh seluruh elemen yang turut pada proses penyelengaraan yang pada akhirnya diputuskan oleh KPU.
Dalam kaitan ini, kata Kastorius, keterlibatan narasumber yang kredibel untuk berbicara tentang kesehatan, yang dimotori oleh para dokter dan rumah sakit, sangat diperlukan.
Ia mengatakan, peran para profesional kesehatan dan rumah sakit dapat membantu masyarakat memperoleh keyakinan. Bahwa penyelenggaraan Pilkada yang dipersiapkan secara matang, akan dapat terlaksana dengan aman, dengan perlindungan dan pencegahan yang tepat terhadap risiko tertular COVID-19.
Kastorius mengisahkan pengalaman Korea Selatan yang mengadakan pemilu pada 15 April lalu dengan partisipasi politik mencapai 62 persen lebih, tertinggi dalam 30 tahun terakhir.
Hal itu menyebabkan Korea Selatan dijadikan sebagai salah satu rujukan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi, sebab berhasil melaksanakannya tanpa menyebabkan penularan COVID-19.
“Kemarin atas dasar itu Menteri Dalam Negeri sudah menerima Dubes Korsel di Kemendagri, dan dalam pertemuan diterangkan secara jelas bahwa pemilu di tengah pandemi sangat dimungkinkan berhasil. Bila kita mampu meyakinkan masyarakat, kontestan dan penyelenggara pemilu,” ujar Kasto.
“Bahwa pemilu tidak mengancam keselamatan dan kesehatan, apabila dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang benar. Untuk meyakinkan itu tentu diharapkan keterlibatan elemen-elemen masyarakat yang kredibel terhadap protokiol kesehatan, dalam hal ini para dokter dan rumah sakit,” Staf Khusus Mendagri tentang tahapan Pilkada Serentak yang akan diadakan pada bulan Desember 2020.
“Kalau daerahnya (zona) merah, apalagi ada korban meninggal dunia, itu akan menjadi amunisi bagi kontestan lain yang nonpetahana,” kata Tito.
