MATRANEWS.id — Menhan dan Menkeu Indonesia Memakai Rompi Antipeluru. Tebak di Mana?
Ada pemandangan menarik minggu ini yang mengusik ruang publik dan warganet: dua menteri penting Republik Indonesia — Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan — tampak mengenakan rompi antipeluru dalam sebuah agenda kunjungan di sudut bangsa ini.
Sontak, muncul satu pertanyaan menggantung di benak rakyat: di mana sebenarnya mereka berada?
Bukan di Ukraina. Bukan pula di Gaza.
Rompi yang mereka kenakan bukan sekadar aksesori fashion anti-peluru. Itu adalah simbol. Simbol bahwa keamanan nasional bukan hanya soal kedaulatan fisik, tapi juga ekonomi dan politik.
Satu hal yang pasti: jika seorang Menhan perlu pakai rompi antipeluru di negerinya sendiri, dan Menkeu juga ikut-ikutan, maka rakyat punya hak untuk bertanya — siapa sebenarnya yang sedang mereka hadapi?
Apakah ini bentuk kesiapan terhadap ancaman ekstrem, atau justru pengakuan diam-diam bahwa sistem keamanan dalam negeri telah lapuk dan bocor di mana-mana?
Atau, lebih satir lagi — mungkin mereka hanya mencoba tampil lebih tangguh dari kenyataan fiskal dan APBN yang semakin ‘berdarah-darah’ akibat subsidi yang terus mengalir tanpa target?
Entah. Tapi satu pesan mengendap:
Saat dua tokoh negara pakai rompi antipeluru di tanah air sendiri, maka bukan hanya peluru yang sedang beterbangan — tapi juga kepercayaan.
Dibalik Cerita Rompi Sri Mulyani dan Sjafrie: Tensi di Balik Kunjungan ke Nduga
Kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025), menjadi sorotan bukan hanya karena kehadiran dua pejabat tinggi negara di wilayah rawan konflik, tetapi juga karena rompi antipeluru yang mereka kenakan.
Isyarat keamanan ini mempertegas bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan menyimpan dimensi risiko yang nyata.
Ancaman Nyata dari Kelompok Separatis
Pesawat sipil dengan kode penerbangan PK-ELM milik PT Elang Nusantara Air yang membawa rombongan disebut-sebut menjadi target kelompok separatis bersenjata. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bahkan mengklaim secara terbuka bahwa pesawat tersebut telah masuk dalam daftar target operasi mereka.
Dalam pernyataan tertulisnya, TPNPB-OPM menegaskan bahwa pesawat itu telah digunakan untuk mengangkut unsur militer ke wilayah konflik dan karena itu dianggap bagian dari zona perang. Sebelumnya, pesawat yang sama pernah mengangkut Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi ke Papua.
Pernyataan ini mempertegas eskalasi ancaman di wilayah Papua Pegunungan, di mana aktivitas sipil dan militer makin sulit dibedakan oleh kelompok separatis yang melihat setiap bentuk keterlibatan pemerintah pusat sebagai bagian dari okupasi.
Simbol Keberanian dan Komitmen
Rompi antipeluru yang dikenakan Sri Mulyani dan Sjafrie bukan hanya perlindungan fisik. Ia adalah simbol politik: bahwa negara hadir, meski dengan risiko. Dalam lanskap Papua yang kerap digambarkan sebagai “daerah tertinggal dan terisolasi,” kehadiran dua menteri ini merupakan pesan bahwa pembangunan dan keamanan tidak bisa berjalan terpisah.
Di Keneyam, ibu kota Nduga, keduanya mengunjungi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku dan berdialog dengan jajaran Forkopimda setempat. Fokus kunjungan tak hanya menyangkut pengamanan wilayah, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi.
Sri Mulyani: Data Tak Selalu Bicara
Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Sri Mulyani ke Nduga selama masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Ia bahkan menyebut bahwa barangkali belum pernah ada Menkeu sebelumnya yang menjejakkan kaki di tanah Nduga.
“Betul apa yang dikatakan Pak Menhan, mungkin belum ada Menteri Keuangan yang ke sini atau ke Papua,” ujar Sri Mulyani.
Ia mengakui bahwa angka-angka makroekonomi tidak mampu menggambarkan kompleksitas persoalan di lapangan. Ketimpangan, tantangan geografis, serta ancaman keamanan menjadi realitas yang hanya bisa dipahami lewat keterlibatan langsung.
“Karena kalau melihat hanya dari angka, maka tidak bisa melihat situasi dan tantangan yang dihadapi,” lanjutnya.
Langkah Strategis atau Simbol Politik?
Kehadiran Sri Mulyani dan Sjafrie Sjamsoeddin di wilayah konflik seperti Nduga tentu tak bisa dilepaskan dari makna strategis-politik.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya ingin menegaskan bahwa pendekatan keamanan tetap berjalan beriringan dengan pembangunan.
Meski begitu, klaim dari pihak TPNPB-OPM memperlihatkan bahwa narasi negara belum sepenuhnya diterima di tingkat lokal.
Pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah langkah ini mampu membuka ruang dialog dan memperkuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, atau justru memperkuat sentimen separatis bahwa
Papua terus dilihat lewat kacamata militer?
Yang jelas, rompi antipeluru itu bukan sekadar pelindung tubuh. Ia adalah metafora atas kerentanan, konflik, dan harapan yang berkelindan di tanah Papua.
https://www.myedisi.com/matra/6839
https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/matra-indonesia/jun-2025
